  Â
Pemerintah atas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan dana bantuan untuk Partai Politik  (Parpol) Peserta Pemilu. Kenaikan bantuan dana Parpol yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut 10 kali lipat dari sebelumnya.
Perhitungan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kenaikan bantuan dana Parpol tersebut berdasarkan jumlah hitungan suara sah yang diperoleh oleh Parpol dalam pelaksanaan pemilu. Jika sebelumnya pemerintah hanya menghargai Rp 108 per suara yang sah yang didapatkan oleh Parpol, kini naik menjadi Rp 1000,- per suara.
Kenaikan 10 kali lipat bantuan dana Parpol ini menurut KPK dan menteri keauangan Sri Mulyani adalah dalam upaya untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi yang dilakukan oleh kader kader parpol yang duduk dilembaga Legeslatif.
      Berdasarkan hitungan hitungan pemerintah setelah terjadinya kenaikan dana bantuan parpol, maka masing masing Parpol akan menerima bantuan dana Parpol sesuai dengan jumlah perolehan suara sahyang dimiliki oleh Parpol.Â
      Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, sebelum kenaikan bantuan untuk dana Parpol menerima sebesar Rp 2,5 Miliyar setiap tahunnya. Setelah adanya kenaikan harga bantuan dana Parpol maka PDIP akan memperoleh bantuan dana  Parpol sebesar Rp 23,7 Milyar pertahunnya.
      Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), awalnya hanya menerima Rp 123,4 juta, naik menjadi Rp 1,1 Miliyar. Kemudian Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar Rp 8,4 Miliyar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 12,2 Miliyar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 8,4 Miliyar.
      Kemudian menyusul Partai Golkar Rp 18,4 Miliyar, Partai Gerindra Rp 14,7 Miliyar, Partai Demokrat Rp 12,7 Milyar. Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 9,4 Milyar, PPP Rp 8,1 Miliyar, Partai Hanura Rp 6,5 Miliyar, dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp1,8 Miliyar.
      Menjelang Pemilu tahun 2019, kini bermunculan partai baru, yang melakukan pendaptaran untuk virivikasi kelengkapan administrasi partai di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut pihak KPU, ada sekitar 13 Parpol baru dan lama yang bakal terancam untuk ikut menjadi peserta Pemilu tahun 2019.
      Ke 13 parpol baru dan yang lama bakal terancam untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 tersebut dikarenakan kurang lengkapnya Administratif dari partai tersebut,  terdiri dari Partai Idaman,  Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Bulan Bintang (PBB).
      Menyusul Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Persatuan Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),  Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik Nusantara ( Republiken) Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Republik.
      Jika ke 11 Partai Baru yang terancam ikut dalam Pemilu 2019 ditambah dua partai lama dapat melengapi kelengkapan administratifnya, maka jumlah Parpol menjadi peserta pemilu tahun 2019 akan berjumlah 23 Parpol. Belum lagi ditambah partai baru yang lolos privikasi.  Jika ke 23 Parpol ini masing masing dapat menempatkan kadernya untuk duduk di DPR, maka dana untuk bantuan Parpol akan semakin besar yang dikeluarkan oleh Negara.
      Sejauh ini munculnya partai partai politik baru yang turut meramaikan bursa calon Parpol peserta Pemilu tahun 2019, tidak akan membawa perobahan yang cukup besar dalam tataran  demokrasi di Indonesia. Malah kemunculan partai partai politik baru ini akan menambah keruwetan dan beban bagi Pemerintah.
      Karena untuk menyelesaikan persoalan partai baik dilingkungan internal partai itu sendiri sangat sulit diselesaikan oleh Pemerintah. Salah satu contoh pertikaiaan yang terjadi ditubuh PPP, yang sempat menjadi dua kubu, sampai saat ini masih tetap berlanjut.
      Semoga munculnya partai partai politik baru yang meramaikan bursa pencalonan Partai Politik menjadi Parpol peserta Pemilu tahun 2019, tidak hanya sekedar untuk berebut dana bantuan Parpol yang diberikan oleh Pemrintah, tapi melainkan memang benar benar untuk membawa nuansa baru dalam dunia Politik ditanah air.
Tanjungbalai, 19 Oktober 2017
