Anggaran Berlipat Ganda.
Penyelenggaraan pemilu secara terpisah berarti membutuhkan dua kali alokasi anggaran yang signifikan, baik dari APBN maupun APBD.Â
Ini akan menjadi beban fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan pemilu serentak, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk sektor pembangunan lain seperti pendidikan atau kesehatan.
Keberlanjutan Iklim Politik yang Panas dan Kejenuhan Pemilih.Â
"Musim Pemilu" Berkelanjutan. Indonesia bisa terus-menerus berada dalam suasana pemilu dan kampanye. Ini dapat menimbulkan kejenuhan politik di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya bisa menurunkan partisipasi pemilih dalam salah satu atau kedua jenis pemilu tersebut.Â
Gangguan Stabilitas.
Frekuensi kontestasi politik yang tinggi berisiko menguras energi nasional dan daerah, menghambat fokus pada program kerja pemerintah, dan menciptakan ketidakpastian bagi investor serta stabilitas sosial.Â
Kompleksitas Regulasi dan Amandemen Konstitusi.Â
Pemisahan pemilu bukan hal yang mudah. Ini membutuhkan perubahan besar pada Undang-Undang Pemilu, dan bahkan mungkin amandemen Undang-Undang Dasar 1945.Â
Proses legislasi ini panjang, rumit, dan memerlukan konsensus politik yang kuat antarpartai.
Risiko Politik Uang dan Praktik Tidak Sehat yang Tetap Ada.Â
