Kasus 'Papa Minta Saham' Jangan Jemur Kain Kotor di Muka Umum

[caption caption="Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto saat syukuran ulang tahun Fraksi Partai Golkar ke-48 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2). (ANTARA)"][/caption]

Bermula dari surat Setya Novanto (SN), Sudirman Said (SS), hingga transkrip rekaman merebak dalam waktu singkat. Terlepas apakah surat Setya Novanto (SN), Sudirman Said (SS), hingga transkrip rekaman merupakan kerahasiaan. Yang pasti, terungkapnya informasi itu telah mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terkadang terangsang memutarbalikkan atau membatasi informasi. Terkadang yang diuntungkan oleh pemutarbalikkan informasi itu bukan pemerintah, tapi kelompok-kelompok kepentingan tertentu alias penumpang gelap. 

Ungkapan lama menyebutkan, yang terukur itulah yang memperoleh perhatian. 

Walaupun publik mendapat manfaat yang besar dari pengungkapan informasi surat Setya Novanto (SN), Sudirman Said (SS), hingga transkrip rekaman tersebut. Media massa dapat memainkan peran penting untuk membantu masyarakat memantau perilaku pemegang jabatan. Dengan demikian dapatlah terbentuk pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dapat dibayangkan, jika surat Setya Novanto (SN), Sudirman Said (SS), hingga transkrip rekaman tersebut tidak terungkap dan menjadi kerahasiaan tertentu. Kerahasiaan merupakan ciri khas negara totaliter yang menodai abad ke-20. Kini, meski publik mungkin berkepentingan dengan keterbukaan, pejabat publik terdorong mengejar kerahasiaan bahkan di negara demokratis pun. Kerahasiaan itu korosif, merusak: antitesis dengan nilai demokrasi dan merusaknya. Kerahasiaan memperkuat pejabat yang berkuasa dan mengecutkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Kerahasiaan tumbuh atas saling curiga antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah, dan pada saat yang sama makin memperburuk rasa saling tidak percaya itu. Kerahasiaan merupakan lahan subur bagi kepentingan tertentu alias penumpang gelap dan merusak upaya pers dalam melakukan kontrol yang efektif terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat yang sama, dengan merusak kepercayaan yang sepantasnya berlaku dalam proses demokrasi, pemerintah justru memberi senjata kepada mereka yang menentangnya.

Francis Beacon mengatakan bahwa kowledge is power, pengetahuan itu kekuasaan. Kerahasiaan memberi mereka yang berada dalam pemerintah pengawasan eksklusif atas bidang-bidang pengetahuan tertentu, dan karenaya meningkatkan kekuasaan mereka. Tidak mengherankan bahwa persoalan kerahasiaan dalam urusan publik sudah lama menjadi sumber keprihatinan umum. 

Pengaruh buruk kerahasiaan terhadap proses politik sesungguhnya memiliki dampak buruk pada ekonomi. Sebab, suatu keputusan politik punya pengaruh terhadap perekonomian. Jika informasi menghasilkan alokasi sumber daya lebih baik, apakah pantas pemerintah dengan sengaja tidak mengungkapkan informasi, bukan membiarkan pasar sendiri memutuskan yang relevan dan tidak relevan?

Ada pengecualian pada pengungkapan informasi, yang paling penting dan paling meyakinkan menyangkut privasi individu dan organisasi. Kedua, pengecualian yang berkaitan erat dengan informasi tertentu yang oleh pihak yang mengetahuinya tidak akan diungkapkan kepada pemerintah jika ia tahu bahwa informasi itu selanjutnya akan disebarkan kepada umum. Pengungkapan informasi sekali-kali bisa mempunyai dampak yang mengancam jiwa manusia. Persoalannya bukan apakah akan mengungkapkan atau tidak, tapi bagaimana cara mengungkapkan informasi itu. Argumentasi bahwa pengungkapan informasi kepada publik termasuk diskusi mengenai ketidakpastian dan kekeliruan--akan merusak wewenang lembaga politik merupakan salah satu proses demokrasi yang paling korosif. Argumen ini serupa dengan dalih yang secara konvensional digunakan rezim otoriter. 

Pers karena itu memainkan peran penting dalam perjuangan membela keterbukaan, tapi pada saat yang sama juga merupakan bagian sentral dari "konspirasi kerahasiaan". 

Hari ini, dalam perjalanannya, kasus yang dikenal dengan nama kasus "Papa minta saham", Kejaksaan Agung belum dapat memastikan kelanjutan pengusutan dugaan pemufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kasus tersebut masih tercatat masih dalam status penyelidikan. Belum dapat dipastikan apakah kasus tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan ke penyidikan. 

Sebagaimana telah diberitakan media massa, setelah tiga kali memeriksa mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto , 4, 10, dan 11 Februari lalu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah mengatakan saat ini Kejagung masih mengumpulkan keterangan dari 6 orang saksi ahli. Kejagung juga masih berupaya mendapatkan keterangan dari Riza Chalid. Walaupun tidak akan melakukan pemanggilan kembali, karena Riza Chalid telah tiga kali tidak menghiraukan panggilan Kejagung.