JK Akbar dalam Pusaran Beringin

Dalam tulisan ini,  satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kedua belah pihak adalah membuat 'peluang tak terbatas' untuk berdialog dalam rangka mempertahankan keutuhan partai. Akhirnya bersambut, Ical menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (23/1) malam, yang dibuka Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, tokoh senior Partai Golkar, dengan pemukulan gong. Meski, 'menu sajian utama' persaingan antara dua eks Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, menghiasi sejak awal per 31 Desember 2015 tidak ada kepengurusan Golkar yang sah diakui pemerintah. Tentunya publik masih ingat, pasca Agung Laksono terpilih hasil Munas Ancol bulan Desember 2014, 'kedua petinju' bertarung bebas setiap hari, jelang Pilkada serentak di 267 daerah. Partai beringin terancam tidak bisa mengikuti Pilkada serentak lantaran 'pertunjukan tarung tinju'. Akbar berupaya menyelamatkan Golkar dengan saran Munaslub, dan usulannya ditolak. Kemudian, muncullah JK sebagai 'juru selamat' partai beringin. Ical dan Agung Laksono pun berdamai. Namun, tak berlangsung lama. Keduanya kembali berjibaku hingga Mahkamah Agung memperkuat putusan PTUN, memerintahkan Menkum HAM mencabut SK Golkar hasil Munas Ancol. Namun Mahkamah Agung tidak juga meminta Menkum HAM menerbitkan SK untuk Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. 

Peristiwa politik ini, ditanggapi sesepuh TNI Angkatan Darat, Kivlan Zen dalam akun facebooknya, "Acuan pada tanggal 31 Desember 2015 tersebut, Menkumham berdalih dengan alasan bahwa MA hanya memberi perintah untuk mencabut SK milik kubu Agung. Dengan dicabutnya pada akhir tahun, dimana inilah detik-detik kepengurusan ARB tidak bisa melakukan konsolidasi dengan tafsir sesuai dengan yang berlaku pada kepengurusan ARB ketika hasil munas riau yang berakhir tanggal 31 Desember 2015." Menurut Kivlan, kembali ditegaskan dalam hal ini sangat kelihatan sekali bahwa Yasonna Laoly bermain Politik Belah Bambu kemudian melepaskannya hingga rasa sakit bagi yang terkena bambunya. Ujung-ujungnya sebagai kader PDI P yang notabene adalah petugas partai (kata mega) yang mau balas dendam kepada Golkar dan PPP yang juga diberlakukan seperti itu.

 

Melihat nyaris tumbang partai beringin ini, Akbar dan JK mengambil langkah penyelamatan. JK mengusulkan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar untuk memperpanjang masa kepengurusan hasil Munas Riau pimpinan Ical namun Akbar memiliki gagasan dan pandangan hanya munas-lah jalan keluar untuk menyelamatkan partai beringin. Bahkan, Akbar memberikan sinyal bahwa tidak hanya JK mantan Ketum Golkar, dan mantan Ketum Golkar tidak memiliki kewenangan untuk melangkah di luar AD/ART partai.  

Itulah titik pusaran beringin, dan pagelaran Rapimnas Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru ini, diklaim akan menyudahi pusaran tersebut. Dalam pidato politiknya, Aburizal menekankan pentingnya munaslub digelar sebelum Mei 2016. Hal ini bertujuan agar Partai Golkar memiliki cukup waktu untuk konsolidasi menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 dan pemilihan umum legislatif tahun 2019. Aburizal mengimbau agar munaslub segera diadakan tahun ini. Ia juga mengakui, dari sisi hukum, masih ada proses kasasi yang belum selesai di Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kendati demikian, kata Aburizal, pihaknya harus menerima kenyataan pahit. "Memang pahit, tetapi kita harus pandai membaca situasi. Kita semua tahu, selain proses hukum, faktor politik dan kekuasaan masih terus berperan menjadi faktor yang tak mungkin diabaikan," katanya. Kepada wartawan, Aburizal menegaskan, dirinya tidak akan maju lagi sebagai ketua umum dalam munaslub. "Kalau sudah munaslub, saya tidak akan maju sebagai ketua umum," ujarnya.

Tampak hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly hadir mewakili pemerintah dengan mengenakan busana batik lengan panjang berwarna merah. Kedatangan Yasonna disambut tepuk tangan riuh dari kader Partai Golkar yang memadati ruangan tempat diselenggarakannya rapimnas. Yasonna yang duduk di barisan depan, di samping Habibie, berulang kali tersenyum dan mengangguk-angguk menanggapi pesan politik Aburizal. Kehadiran Yasonna dan Luhut memberi makna dan sinyal sikap pemerintah dalam penyelenggaraan rapimnas. Mungkin, analisa politik Kivlan terbukti "Inilah arti politik menurut Machiavelli bukan menurut Aristoteles yang mana politik adalah mencari kebaikan bersama. Pada akhirnya nanti Laoly akan meminta agar Golkar dan PPP dibubarkan dengan usulan presiden ke MK. Penyebabnya dikarenakan Golkar dan PPP berbuat keributan saja dan tidak akan pernah bersatu lagi. Hal ini sangat persis yang di lakukan oleh BK untuk membubarkan Masyumi, Partai Serikat Islam (PSI) dan juga Murba tetapi melalui Dekrit," demikian tulis status akun facebooknya, 1 Januari 2016.

Dalam hal ini, jelas Partai Golkar versi Munas Bali sudah memastikan diri mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ironinya, sesepuh Partai Golkar Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung tidak tampak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, yang dibanjiri 2000 kader Golkar. Hanya terlihat, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN, Ketua DPR Ade Komarudin, dan Ketua DPD Irman Gusman.  

Namun demikian, "Pertarungan belum berakhir, bahkan baru dimulai menuju Golkar dengan DPP baru yang lebih demokratis, maju dan mandiri, melalui penyelenggaraan Munas yang dipimpin Tim Transisi" kata kubu Agung, Agun Gunandjar Sudarsa, Minggu (24/1).

Waduh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artikel terkait: Golkar Kiamat Akbar