Baca: Laporkan Gibran-Kaesang, Upaya Ubedilah Badrun di Tengah Ketidakpercayaan Publik terhadap KPK
Tidak diragukan lagi tahun 2022 akan menjadi tahun yang sangat penting dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Apalagi, Presiden Joe Biden telah mengundang 17 anggota forum ekonomi utama, termasuk Indonesia, ke pertemuan puncak virtual pada 22-23 April tahun lalu, untuk mendesak ambisi yang jauh lebih besar ketika negara-negara kritis ini mempersiapkan komitmen pengurangan emisi yang akan mereka umumkan di Konferensi Para Pihak (COP26 ) pertemuan di Glasgow pada akhir 2021. Â
Terkepung dan kewalahan oleh pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan krisis kesehatan masyarakat dan ekonomi, pemerintah dan bisnis perkebunan tampak santai atau tidak menyadari berada di puncak kebakaran hutan dan lahan gambut tahunan selama musim kemarau. Padahal siklus lima tahunan El Nino tidak jatuh pada tahun 2020 setelah El Nino 2019, yang menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menghancurkan 1,65 juta hektar hutan, dan keadaan darurat cuaca pada 2015 yang merobohkan 2,61 juta hektar. ha, ekspansi pertanian yang ceroboh dan sembrono masih bisa memicu gelombang baru kebakaran hutan dan kabut asap tebal.
Bencana tersebut tidak akan terpikirkan jika krisis kesehatan dan ekonomi saat ini dan gelombang baru kebakaran hutan menyatu menjadi tiga krisis selama musim kemarau ini untuk menimbulkan bencana lain dari menghirup asap dan kelebihan beban rumah sakit untuk pasien dengan masalah pernapasan, emisi karbon yang sangat besar dan kerusakan pada sumber daya alam.Â
Tahun lalu Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menandatangani perintah lima halaman untuk moratorium permanen penerbitan izin baru untuk usaha di hutan primer dan lahan gambut seluas 66 juta ha akan ompong tanpa penegakan hukum yang kuat.
Di atas kertas, moratorium permanen akan tetap berlaku hingga tata kelola hutan dan lahan gambut yang lebih baik tercapai, artinya tidak ada izin baru yang akan dikeluarkan khususnya untuk perluasan perkebunan kayu pulp dan kelapa sawit. Namun kenyataan di lapangan di Sumatera dan Kalimantan bisa menjadi 'business as usual' tanpa pengawasan yang kuat oleh otoritas pemerintah pusat dan daerah.Â
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kerjasama dengan perusahaan besar yang mengelola jutaan ha perkebunan kayu pulp dan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan untuk menegakkan tindakan pencegahan terhadap kebakaran hutan selama musim kemarau Mei-Oktober.
Pemerintah daerah bekerjasama dengan LSM hijau harus agresif mengawasi perusahaan perkebunan besar, terutama yang berada di lahan gambut rawan kebakaran di Riau dan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dan Barat, untuk memastikan sistem manajemen kebakaran terpadu mereka selalu siap dan waspada untuk mencegah kebakaran. kebakaran hutan.Â
Namun, perusahaan perkebunan tidak bisa begitu saja mendirikan tembok di sekitar konsesi mereka dengan membeli peralatan dan melatih personel pemadam kebakaran dan tim tanggap cepat mereka sendiri. Secara historis, kebakaran hutan pada musim kemarau biasanya disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor: "Tebas bakar" untuk pertanian subsisten, pembukaan lahan untuk perkebunan, kebakaran gambut bawah tanah dan kebakaran yang tidak disengaja terkait dengan kebiasaan sehari-hari.
Oleh karena itu, sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus sejak awal mencakup pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar areal konsesi. Mengawasi peringatan kebakaran dan deforestasi selama musim kemarau saat ini akan menjadi indikator yang baik dari efektivitas kebijakan dan pengelolaan hutan yang baik.Â
Karena komoditas perkebunan telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling sedikit terkena dampak pandemi dan oleh protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus, perusahaan dan petani cenderung menggunakan mentalitas 'bisnis seperti biasa' dalam memperluas perkebunan mereka.
