Negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu sudah lama dianggap sebagai tempat yang toleran. Islam datang ke kepulauan Indonesia sekitar abad ke-13, kemungkinan melalui pedagang Arab, dan penguasa kuat Jawa dan Sumatra secara bertahap beralih dari Hindu atau Buddha ke Islam. Pulau-pulau yang sekarang menjadi Indonesia milik dunia abad pertengahan. Ia adalah kepulauan Muslim yang lebih besar mencakup bagian dari Thailand modern, Malaysia, Singapura, Filipina dan Kamboja.
Indonesia masih menjadi rumah bagi candi Buddha terbesar di dunia – Borobudur, di Jawa Tengah – banyak candi Hindu, jutaan orang Kristen yang pindah agama di bawah pemerintahan kolonial, dan tradisi mistik dan animisme yang kaya. Banyak dari unsur-unsur tersebut telah mewarnai Islam Indonesia yang sebenarnya tidak liberal, tetapi masih toleran terhadap banyak praktik rakyat. Sebagai contoh, ada sebuah kuil di Jawa Tengah, di Gunung Kemukus, yang didaki para peziarah Muslim untuk berhubungan seks dengan pasangan yang tak resmi untuk membawa keberuntungan. Ritual yang mengandung unsur mitos Jawa dan esoteris Hindu Tantra ini hanya bisa ada di Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka pada 1945, “Islam Indonesia” menghadapi ujian berat: akankah negara baru itu menjadi Islam? Apakah itu akan menegakkan syariah? Pada akhirnya, para pendiri memutuskan bahwa itu tidak akan pernah terjadi.
Terpilihnya Ketua Tadfidziyah NU, Gus Yahya dan Ketua Rais Aam K.H Miftachul Akhyar periode 2021-2026 dalam Muktamar Ke-34 NU di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, membuktikan keadaban politik tetap melekat dalam diri organisasi keagamaan ini. Ia juga menegaskan sebagai organisasi Islam terbesar betapa pentingnya regenerasi tanpa menanggalkan keadaban dari NU sebagai organisasi keagamaan itu sendiri. Apalagi Kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf dalam menjaga NU akan diuji oleh perhelatan politik di Pemilu 2024.
Ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Tadfidziyah NU, Gus Yahya dan Ketua Rais Aam K.H Miftachul Akhyar. Sukses pemilihan Ketua Umum PBNU dan Ketua Rais Aam tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh warga NU dalam mencegah operasi pembusukan NU, akhirnya niat jahat menyingkirkan Gus Yahya dan K.H. Miftachul Akhyar dapat digagalkan dengan sempurna, dan tetap bersatu dalam semangat persaudaraan dan cita-cita semakin membesarkan NU sebagai organisasi Islam yang memiliki peran sentral dalam masyarakat Indonesia.
Baca: 'Operasi Intelijen Hitam' dalam Muktamar ke-34 NU
Memasuki tahun 2022, beredar rumor tentang rekayasa pilpres 2024 serta upaya mempengaruhi dan menggalang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Daerah, penggembosan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemantapan karakter asasinasi terhadap Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, monitoring ketat terhadap Relawan Ganjar Pranowo, yang semua itu digerakkan oleh motif politik kekuasaan.
Desas-desus atau rumor adalah sebuah teknik yang sangat penting bahkan vital dalam suatu peperangan. Dalam peperangan, penggunaan teknik kabar angin tersebut seringkali menentukan kemenangan. Ia adalah suatu cerita bohong yang masuk akal yang dikembangkan dalam suatu sirkulasi komunikasi dan arus informasi yang bertujuan mencelakakan atau merusak citra target baik individu, kelompok maupun negara.
Cukup sulit untuk menciptakan rumor yang baik tersebut. Namun apabila memiliki separuh saja karekater dari rumor yang baik. Pelemparan rumor tersebut dapat menjadi suatu cipta kondisi yang efektif yang kemudian efeknya diperbesar oleh media dan akhirnya dapat diterima publik atau menciptakan kebingungan publik.
***
Masa jabatan kedua dan terakhir bisa membebaskan seorang pemimpin, sebagaimana diakui Joko Widodo. Pertanyaannya adalah bagaimana ia akan menggunakan kebebasan barunya. Lima tahun lalu, ia secara luas dipuji sebagai “Obama Indonesia” . Kebangkitannya dipandang sebagai langkah maju bagi negara terpadat keempat di dunia dan negara mayoritas Muslim terbesar.
Transisinya dari kediktatoran dua dekade lalu telah menjadikannya model demokrasi yang penting dan sangat dibutuhkan di kawasan dan dunia Muslim. Namun Jokowi, begitu ia akrab disapa, juga orang luar, presiden pertama dari latar belakang sederhana. Tidak ada hubungannya dengan era otoriter, ia telah mendapatkan reputasi sebagai politisi bersih sebagai gubernur Jakarta. Seperti Mr Obama, dia berdiri untuk harapan di dunia politik yang kotor.
Sekarang ia telah menjalani masa jabatan keduanya. Slogan kampanyenya adalah “Indonesia Maju”. Tetapi banyak dari mereka yang pernah mendukungnya melihat sebuah negara mengalami kemunduran dalam isu-isu kritis termasuk hak asasi manusia, toleransi beragama dan kualitas umum demokrasinya.
Masa-masa sulit dalam menghadapi pandemi covid-19., menjadi titik awal momen politik menjelang Pilpres 2024. Sejumlah manuver politik terjadi di tahun 2021. Berbagai partai mulai membangun komunikasi satu sama lain. Sebagai contoh pertemuan PDIP-Gerindra pada Agustus 2021 lalu.
Kemudian safari politik para kader Golkar dengan bertemu pengurus Partai Nasdem dan Partai Gerindra meski diklaim membahas soal olahraga. Selain itu, ada juga aksi safari intens PKB ke berbagai partai seperti PKS, Golkar, hingga Gerindra.
Selain komunikasi politik antarpartai yang intens, sejumlah rilis hasil survei politik. Selain merilis hasil kinerja pemerintahan, lembaga survei juga merilis soal kandidat capres-cawapres. Tiga nama kerap kali menjadi top of mind survei, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Bertajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin & Peta Politik Elektoral Pilpres 2024 hasil Poltracking pada Oktober 2021, menetapkan 3 kandidat utama capres 2024 dalam pertanyaan terbuka yakni Ganjar Pranowo di peringkat pertama dengan 18,2 persen, Prabowo Subianto dengan 17,1 persen dan Anies Baswedan pada angka 10,2 persen.
Kemudian lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan peta elektoral sosok calon presiden ( capres ) jelang Pemilu 2024 mendatang. Nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi yang teratas dalam surveinya. Indikator Indonesia juga menemukan ketiga nama: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan kandidat terkuat calon presiden.
Dari simulasi 10 nama sesuai survei 2-6 November 2021 pada 2.020 orang responden, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%. Disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno 5,2%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,6%, Khofifah Indar Parawansa 3,1%, Erick Thohir 2,3%, Puan Maharani 1,1%, dan Airlangga Hartarto 0,5%.
Menyusul KedaiKOPI bertajuk Survei Opini Publik Menuju 2024 juga menemukan ketiga nama tersebut sebagai kandidat terkuat. Pada survei per 16-24 November 2021 yang melibatkan 1.200 responden ini, Prabowo menjadi figur yang memiliki elektabilitas tertinggi (24,3 persen) kemudian dilanjutkan dengan Ganjar Pranowo (22,9 persen) dan ketiga adalah Anies Baswedan (18,5 persen).
Hal yang sama juga ditemukan dalam survei Vox Populi Research Center, mencatat elektabilitas calon presiden 2024 tertinggi dipegang Prabowo Subianto dengan angka 19,3 persen. Angka kedua dipegang Ganjar Pranowo dengan 19,1 persen dan Anies Baswedan pada peringkat ketiga dengan 10,8 persen.
Paling terakhir adalah Populi Center. Populi mencatat tiga nama teratas yang dipilih adalah Ganjar, Anies dan Prabowo. Ganjar berada di peringkat pertama (58,3 persen), Anies Baswedan (47,3 persen), dan Prabowo Subianto (46,6 persen).
***
Isu tentang ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold juga menghangat di publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menggugat ambang batas pemilihan presiden yang mematok pengusungan presiden minimal mendapat dukungan 20 persen suara partai/koalisi partai. Ia meminta agar sistem presidential threshold dihapus.
Bukan hanya Gatot yang menggugat presidential treshold, tetapi juga Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Ikhwan Mansyur Situmeang menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan Ikhwan terdaftar dengan Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022.
Menyusul 27 diaspora yang tersebar di beberapa negara mengajukan gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu ke MK. Permohonan mereka terdaftar dengan Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022.
Isu politik yang krusial adalah soal pengisian posisi kosong seperti kursi Wamensos dan kursi wakil menteri lain. Hal itu masih tetap membuka ruang reshuffle.
Baca: Penting Tak Penting Wakil Menteri
Selanjutnya, adalah soal pengisian kursi kepala daerah yang masa bakti habis mulai 2022. dan soal isu pemilu yang semakin kuat seperti soal waktu pelaksanaan partai. Hal itu akan menentukan strategi partai dan membuat pertarungan politik 2024 semakin sengit.
Namun perlu diingat, politik Indonesia selalu bergantung pada membawa saingan politik ke tenda – dengan patronase dan peluang terkait yang menahan lawan di sana. Memang, satu kekhawatiran adalah bahwa koalisi yang berkuasa sekarang menguasai hampir tiga perempat kursi di DPR, meninggalkan oposisi yang jauh berkurang.
Peran pemerintah terutama Joko Widodo semakin sentral karena banyak kursi kepala daerah yang kosong. Meski tidak berdampak langsung kepada kinerja partai, para plt kepala daerah ini bisa mempengaruhi kinerja pemenangan. Tahun 2022 akan menjadi titik penilaian selain Pilkada 2020 lalu. Kasus presidential threshold yang mungkin diputus pada 2022 akan menunjukkan sikap pemerintah dalam isu politik.
Setidaknya, menjadi catatan selama dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meskipun kemajuannya dalam membangun infrastruktur dan komitmen untuk mengembangkan kesejahteraan sosial telah dipuji, ia telah diserang karena gagal mengatasi korupsi dan pelanggaran, dan karena memberi landasan bagi kelompok-kelompok Islam garis keras daripada menantang mereka.
Presiden tampaknya menganggap mengatasi kekhawatiran seperti itu sebagai penghalang bagi program ekonominya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, adalah seorang ulama Islam konservatif yang kuat dengan sejarah intoleransi terhadap minoritas agama.
Harapan selalu dibesar-besarkan dengan tidak bijaksana: presiden tidak mungkin memenuhi semuanya. Tetapi lebih jelas dari sebelumnya bahwa dia tidak dapat diandalkan untuk membela hak-hak dasar. Juga jelas bahwa warga negara seharusnya tidak mengharapkan seorang politisi dilihat sebagai penyelamat.
Tekanan nyata untuk reformasi, dan oposisi nyata hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil di Indonesia membutuhkan semua bantuan yang dapat diperolehnya.
