[caption id="attachment_354282" align="aligncenter" width="443" caption="Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik (sumber foto: www.republika.co.id)"][/caption]
Saya tidak mencoba mengecilkan pentingnya berbagai masalah yang saat ini ramai dibicarakan, seperti soal KPK-Polri, Ahok-DPRD DKI, begal motor, eksekusi mati duo Aussie, dan lain-lain. Tapi mari kita tidak lengah akan permasalahan lain yang bisa saja luput dari perhatian.
Salah satu kabar yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pihak Malaysia membangun pos pengawasan laut di antara Pulau Tinabasan dan Sebatik!
Kita tentu masih ingat kisruh ketika Malaysia membangun tiang pancang mercusuar di Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat pada medio 2014. Pembangunan tiang pancang itu lalu dihentikan karena terbukti telah memasuki wilayah RI. Apa yang dilakukan Malaysia itu adalah bentuk provokasi yang jika kita lengah, maka mereka akan tepuk tangan atas kebodohan kita.
Provokasi teranyar Malaysia
Demikian juga, pembangunan pos pengawasan laut di antara Pulau Tinabasan dan Sebatik adalah bentuk provokasi terbaru Malaysia. Pasalnya, pembangunan pos itu diduga kuat melewati garis perbatasan dengan Indonesia di Kalimantan Utara. Posisinya berada sekitar 2 mil laut sebelah utara Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Jung Kab. Nunukan pada titik koordinat 04° 09’ 288” LU - 117° 37’ 130” BT dimana tiang pancangnya di titik 0 (zero) batas negara.
Padahal persyaratan dari titik zerodengan radius 5 km tidak boleh ada bangunan apapun. Dengan demikian, dari 16 tiang pancang yang digunakan Malaysia untuk pembangunan pos tersebut, setidaknya ada empat tiang pancang yang dipasang di wilayah perairan Kalimantan.
Lebih mengesalkan lagi, pos itu dibangun pihak Malaysia secara permanen. Mereka juga membangunnya dalam posisi berhadapan dengan pos pengawasan laut Indonesia. Entah apa maksudnya kalau bukan provokasi! Selengkapnya bisa dibaca di: http://indonesianreview.com/suryo-gemilang/provokasi-malaysia-di-nunukan#sthash.dxXUES0x.dpuf
“Kita akan bikin ramai!”
Presiden Jokowi harus diingatkan dengan provokasi Malaysia ini. Kita tentunya ingat Jokowi pernah berjanji kalau ada masalah dengan kedaulatan, “kita akan bikin ramai!” begitu kata beliau saat kampanye dulu.
Lalu apa yang harus dilakukan Jokowi soal ini? Tentunya ya harus dengan prosedur yang baik. Sebagai tahap awal, misalnya, pemerintah bisa melayangkan nota diplomatik atas permasalahan yang sering ditimbulkan oleh Malaysia di sekitar perbatasan.
Jika Malaysia membandel, sikap tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam kasus Tanjung Datu 2014 lalu perlu diulang lagi. Kala itu ia memerintah prajurit TNI untuk membongkar secara paksa apabila pihak Malaysia tidak menghentikan pembangunan mercusuar itu yang telah memasuki teritori RI.
Jika kemudian Negeri Jiran tetap membandel dan melanjutkan pembangunan pos itu, tentu janji Presiden Jokowi bisa dilaksanakan. KITA BIKIN RAMAI! (*)
