Seorang anak hendak memakan bekal yang disiapkan orang tuanya. Tapi, karena lauknya bau anak ini tidak jadi makan. Esok harinya, nasinya basi. Hari lain, ia tidak mau makan lagi karena ada belatung pada lauknya.
Apakah orang tua tersebut sengaja ingin meracuni anaknya dengan memberi makanan basi? Mana ada orang tua yang tega memberi makanan basi--ada belatungnya pula--kepada anaknya. Jika ada, orang tua macam apa yang tega melakukannya?
Namun, ada pihak yang tega membiarkan anak-anak mengalami keracunan. Bukan lima anak, bukan lima puluh, tapi lima ribuan. LIMA RIBU anak.
Sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG telah ditemukan di 16 provinsi sejak 17 Januari-18 September 2025. (laporan BBC News Indonesia) Kalau kejadiannya satu kali dan hanya menimpa belasan, paling parah puluhan, anak kita maklum.Namun, ini menimpa ribuan, dan berulang. Lebih parah, pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara tidak ada niat menghentikan program ini.
Hal ini harusnya menjadi alarm super darurat bahwa program ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah didesak untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) program Makan Bergizi Gratis. Diah Saminarsih, CEO CISDI berujar, kasus keracunan akibat MBG ini bisa saja hanya fenomena gunung es. Jumlah yang sebenarnya bisa lebih banyak dari yang dilaporkan.
Pemerintah bahkan tidak menyediakan sistem pelaporan yang bisa diakses oleh publik. Pemerintah justru jalan terus meski desakan moratorium terhadap MBG dan kritikan tajam terus menguat dari banyak pihak.
Pemerintah kekeuh menjalankan program MBG karena tujuan utamanya yakni meningkatkan gizi anak bangsa, masih penting. Definisi bergizi bagi pemerintah: bau, basi, mengandung belatung, dan beracun. Pemerintah Indonesia justru beralasan, runtutan insiden keracunan ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Kalau menunggu dievaluasi, anak-anak muda kita akan meregang nyawa di rumah sakit, bukannya belajar.
Fakta keracunan makanan terus terjadi membuktikan bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Kondisi dapur yang tidak layak, inspeksi pemerintah yang minim, hingga logistik yang tidak higienis (wadahnya sih stainless ya!), semua menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah. Pemerintah seolah hanya fokus pada pencapaian target kuantitatif dibandingkan keselamatan anak-anak.
Para anggota DPR menyoroti bahwa Badan Gizi Nasional lebih sibuk menambah jumlah dapur penyedia makanan daripada menjamin kualitasnya. Akibatnya, banyak dapur dibangun tanpa inspeksi dan tanpa standar keamanan yang emmadahi. Ini untuk memproduksi makanan bergizi, katanya.
Jika pemerintah mengklaim menu makanan yang diberikan kepada anak-anak bergizi, mereka harus mencoba memakannya. Seperti PM Jepang yang makan daging salmon yang diduga terkontaminasi limbah radiasi nuklir.
