Perlunya Kolaborasi antara Bekraf dan Kominfo untuk Memajukan UKM di Indonesia

Laporan The World Economic Forum dan INSEAD Tahun  2017 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 73 dari 139 negara berdasarkan Networked Readiness Index (NRI), yang membuat Indonesia dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura yang berada di peringkat ke-1, Malaysia peringkat ke-31, dan Thailand peringkat ke-62.

Permasalahan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan jaringan Internet di Indonesia antara lain: (1) Tidak memiliki kebijakan dan peraturan yang jelas tentang perlindungan perangkat lunak dan pengembangan e-bisnis, regulasi dalam memfasilitasi penetrasi PC dan dukungan ICT, (2) Telekomunikasi miskin infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil, (3) Indonesia adalah salah satu penyedia broadband terendah di Asia Pasifik, hal ini menyebabkan kecepatan koneksi internet di Indonesia jauh lebih lelet dibandingkan dengan negara-negara lain, dan (4) Terbatasnya ahli ICT.

Rendahnya tingkat kesiapan jaringan internet tersebut juga berdampak pada rendahnya jumlah pelaku e-Bisnsis di Indonesia. Kegiatan proses rantai pasokan barang/Supply Chain Management (SCM) sebagian besar masih dilakukan secara konvensional. Padahal, Indonesia, memiliki jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) terbesar di Asia Tenggara yaitu sebanyak 53 juta. Semestinya, kita bisa menjadi leader dalam e-Bisnis terutama di kawasan Asia Tenggara.

Sebagaimana yang kita tahu, saat ini, peran perusahaan manufaktur telah mengalami perubahan dari menyediakan kebutuhan dan melayani pasar domestik menjadi melayani pasar internasional melalui jejaring bisnis ataupun rantai pasokan.

Adapun, penggunaan sistem informasi elektronik sangat penting untuk mempermudah proses rantai pasokan barang dari suatu produsen ke produsen (Business to Busniness/B2B) maupun dari produsen ke konsumen (Business to Consumer/B2C) agar bisa memaksimalkan pendapatan. 

Namun, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan jaringan internet di negara kita yang masih tertinggal sebagai penyebab utama e-bisnis tidak berkembang. Tapi Sumber daya Manusia (SDM), dalam hal ini ialah para pelaku UKM, juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Banyak para pelaku UKM yang belum mengerti bagaimana memanfaatkan internet dengan baik untuk memajukan bisnis mereka. 

Sehingga, sebaik appaun jaringan internet telah berubah, belum tentu akan memberikan dampak bagi kemajuan e-Bisnis selama kualitas SDM belum diperbaiki. Hal tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan usai Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI terkait RKA/KL Bekraf Tahun 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Permasalahan UKM itu jelas permodalan, HAKI, infrastruktur lemah, dan SDM. Nah, kalau sudah dihilir baru dibina, itu tidak ada manfaatnya," katanya.

Pemerintah, dalam hal ini Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),  berperan besar untuk membantu peningkatan e-Bisnis melalui literasi pemanfaatan sistem informasi dalam e-SCM sebagai upaya meningkatkan pembangunan UKM dalam perekonomian digital (e-Bisnis).

Selain itu, dukungan pemerintah juga bisa meningkatkan pengetahuan pelaku UKM dalam e-Bisnis dengan menyediakan dana untuk pusat penelitian e-Bisnis dan memfasilitasi adopsi e-Bisnis untuk UKM melalui seminar dan lokakarya.

Literasi e-SCM sangat penting untuk diberikan pada para pelaku UKM, karena pada dasarnya, e-SCM sendiri merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan aliran material/produk, baik yang ada dalam suatu organisasi maupun antar organisasi, mulai dari produsen hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir, dengan memanfaatkan teknologi informasi.