Ancaman Kedaulatan Bangsa Bukan Hanya dari Darat, Laut, dan Udara

Kalau bicara tentang angkatan (TNI), yang terbayang adalah tentara-tentara yang membawa senjata. Yang terkesan seperti menjaga keamanan atau seperti dalam suasana perang. Biasanya tentara-tentara yang selalu siap siaga dengan senjatanya dapat kita lihat di beberapa tempat seperti kantor-kantor kedutaan, mabes TNI, atau area-area dimana ada komunitas TNI, misal perumahan atau asrama TNI.

Kebetulan waktu kecil dulu, ada saudara kami yang tinggal di perumahan/asrama prajurit TNI. Dan kami mengunjungi mereka minimal setahun sekali untuk berlebaran. Setiap kesana, di pintu masuk area asrama ada prajurit-prajurit yang berjaga-jaga.

Berjaga-jaga tentunya tidak selalu karena ada sesuatu yang tidak beres, tetapi karena mereka tidak tahu kapan "pencuri" akan datang. Pencuri dalam hal ini dapat berarti serangan musuh, pencuri beneran, atau bahaya-bahaya lainnya. Istilahnya mereka membentengi area tersebut setiap saat agar terhindar dari serangan pihak luar.

Tapi kok siber? Maksudnya menjaga keamanan siber? Kok, perlu dijaga?

Tentu saja perlu! Apalagi sekarang jaman digitalisasi, dimana boleh dikatakan tidak ada batas ruang dan waktu. Kalau benteng pertahanan hanya di darat, laut, dan udara saja, sementara siber tidak dijaga, bisa kebobolan.

Serangan serangan apa saja yang bisa terjadi terhadap siber Indonesia? Macam-macam. Bisa dari dalam maupun luar negeri.

Aksi Terorisme

Terorisme memang terjadi di darat. Misal pemboman di suatu tempat. Tetapi belum tentu perencanaan aksi mereka dilakukan semata-mata di darat, laut, atau udara. Bisa jadi mereka melakukannya di dunia siber lewat pertukaran email, komunikasi siber jarak jauh, memata-matai lewat siber, dll.

Pemanfaatan Pasukan Siber Untuk Kepentingan Sepihak

Apakah itu pasukan siber?

Pasukan siber yang dimaksud di sini tidak ada hubungannya dengan angkatan siber. Pasukan siber bisa terdiri dari buzzer (pendengung) dan juga influencer (pemengaruh) lewat media sosial, yang dapat diarahkan untuk berpihak pada pihak yang membayar.

Misalkan dengan cara menyebarkan hoax, mempengaruhi masyarakat terhadap sesuatu yang belum tentu benar, hanya demi kepentingan sepihak.

Hal seperti itu terutama sering muncul menjelang pemilu baik itu pemilihan kepala negara maupun kepala daerah. Tentu saja aksi itu dapat mengancam keamanan negara karena efeknya dapat memecah belah bangsa.

Pencurian Data & Informasi Lingkup Nasional

Pencurian data dan informasi yang bersifat rahasia dalam skala nasional dapat menyerang kedaulatan rakyat.

Di era digitalisasi ini, data dan informasi tidak lagi hanya sebatas dalam bentuk kertas, yang disimpan secara fisik di lemari-lemari arsip, gedung arsip, dan tempat-tempat yang dijamin keamanannya secara fisik oleh para "security". Entah itu security gedung, entah itu para pekerja lain yang bertanggung jawab terhadap keamanan arsip-arsip dan dokumen-dokumen berharga lainnya, entah gedungnya yang dibuat sedemikian rupa hingga aman dari kemungkinan pencuri, kebakaran, kebanjiran, ngengat, dll. Apalagi untuk data-data negara yang penting, tentunya dijaga dengan ketat. 

Namun data dan informasi saat ini dapat diakses secara digital, menembus ruang dan waktu. Bahaya jika informasi rahasia jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak semestinya.

Ingat kasus Bjorka tempo hari? Entah bagaimana kelanjutannya. Sepertinya belum ada penyelesaian tuntas yang diberitakan di situs-situs berita terpercaya. Hanya ribut-ribut masalah undang-undang perlindungan data pribadi akibat ulah Bjorka. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana data-data itu bisa dibocorkan oleh Bjorka.

Kalau belum sampai kepada penelitian itu, menurut saya lobangnya belum bisa ditutup karena belum diketahui apa yang mau ditutup untuk mencegah terulangnya kebocoran tersebut. Atau mungkin memang tidak ada yang bocor, tetapi hacker itu hanya sekedar ingin mempermainkan?

Jika ada benteng pertahanan siber Indonesia, tentu hacker juga tidak akan semudah itu masuk dan mencuri data-data negara atau data-data pejabat negara secara pribadi.

Dan kecil kemungkinan juga berani mempermainkan dengan mengklaim sudah mendapat data ini dan itu tanpa pembuktian yang sebenarnya. 

Serangan Hacker

Dunia digital sekarang ini adalah sebuah fasilitas yang dipakai hampir semua orang, sehingga secara keseluruhan kita semua tergantung pada Internet. Bagaimana jika koneksi Internet ini mendapat serangan yang mengakibatkan koneksi Internet berhenti dan sama sekali tidak dapat diakses di seluruh Indonesia, atau katakanlah di kota-kota besar di Indonesia. Bisa-bisa seperti di Rusia dan Ukraina, dimana akses transfer gaji kepada para pekerja IT yang bekerja remote di perusahaan-perusahaan di luar negara mereka terhenti.

Kalau di Indonesia, bagaimana jika operasional bank secara digital berhenti karena tidak ada akses Internet? Mungkin akan ada antrian panjang di bank-bank seperti jaman dulu. Gajian bisa telat, dst.

Bagaimana pula kalau sistem-sistem digital di Indonesia dikacaukan oleh musuh dengan menggunakan jasa hacker? Data-data e-wallet dan rekening bank dikacaukan sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misal data kredit macet perusahaan A menjadi data kredit atas nama perusahaan B. Kacau balau tentunya.

Jadi menurut saya, angkatan siber diperlukan di era digital ini, sebagai benteng pertahanan pertama, secara nasional. Selain untuk menjaga kedaulatan bangsa dari serangan siber, juga untuk menjamin kepercayaan dan rasa percaya diri bangsa atas keamanan negara.

Tentunya staf-staf angkatan siber ini harus terus dibekali dengan teknologi yang terus berkembang agar dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai benteng pertahanan negara di dunia siber.

Pelaksanannya dapat diatur sesuai dengan peraturan kemiliteran entah itu disisipkan diantara matra yang sudah ada atau dibuat matra sendiri. Yang jelas, tugas mereka adalah sebagai benteng pertahanan awal di dunia siber, dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, sama seperti tentara-tentara yang selalu siap siaga lengkap dengan senjatanya senantiasa berjaga-jaga. Mereka bukan hanya sekedar membarantas tetapi mencegah.

Bukan berarti juga orang-orang yang bertugas di bagian ini bisa seenaknya memantau segala aktivitas siber masyarakat Indonesia. Harus ada guidelinenya. Dan harus ada penggolongan mana aktivitas yang harus dipantau secara detail atau tidak. Ibarat CCTV siber, mesti bisa mendeteksi secara otomatis aktivitas-aktivitas mencurigakan, untuk kemudian dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui aktivitas sesungguhnya dari sesuatu yang dicurigai.

Misalkan jumlah pembelanjaan yang tidak masuk akal untuk sesuatu barang. Bisa saja ini dicurigai karena ada kemungkinan aktivitas sesungguhnya adalah penyaluran dana untuk aksi terorisme, yang disamarkan dalam aktivitas belanja online.

(VRGultom)

Referensi:

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/16/pasukan-siber-dalam-genggaman-penguasa-dan-pengusaha