Tradisi baru di pemerintahan yang sangat positif dimulai di negeri ini. Ditandai dengan pertemuan tertutup antara Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Dua, Bali. Hal tersebut merupakan realisasi dari komitmen Presiden SBY untuk membantu proses transisi dengan presiden terpilih. Presiden SBY ingin membantu agar presiden baru bisa langsung cepat bekerja. Namun, niatan Presiden SBY itu sempat terganggu dengan isu dari kubu Jokowi yang menganggap SBY justru merecoki Jokowi. SBY pun langsung bersuara melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan gugatan perselisihan Pilpres pada 21 Agustus lalu. Jokowi pun merespons dan mengklarifikasi isu tersebut. Menurut dia, SBY tetap ingin membantu pemerintahan baru.
Namun pertemuan tersebut diyakini tidak hanya sekedar membicarakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pertemuan ini juga dinilai sebagai waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mencairkan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ujungnya, SBY dapat mengizinkan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi-JK. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan pertemuan di Bali tersebut tidak hanya digunakan Jokowi untuk melalukan proses transisi secara halus. Tapi juga punya arti penting mendekatkan PDIP dengan Demokrat. Karena itu lebih menguntungkan buat Jokowi dibanding Golkar.
Secara politis, disiplin politis Demokrat lebih baik ketimbang Golkar. Demokrat cenderung tergantung kepada SBY.Selain itu, kompensasi politik tidak sebesar Demokrat. Karena bagi Demokrat, hubungan ini lebih dari sekadar koalisi, tapi ingin merajut kembali hubungan mesra antara SBY dengan Mega seperti dulu sebelum SBY maju dalam Pilpres 2004.
SBY mengatakan, dalam pertemuan pertama yang berlangsung selama kurun waktu dua jam itu banyak membicarakan hal-hal secara konstruktif berkaitan dengan agenda kenegaraan dan agenda kepemerintahan utama akhir tahun 2014 ini dan juga awal tahun 2015 mendatang. SBY dan Jokowi juga membicarakan hal-hal berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah yang tengah dijalankan, termasuk RAPBN tahun 2015 dan juga APBN Perubahan tahun 2014.
Secara keseluruhan, pertemuan tersebut memiliki dua makna yang sangat besar bagi proses pendewasaan politik Indonesia. Makna yang pertama yakni adanya komitmen positif dari pemerintahan SBY untuk memberikan masukan dan pembelajaran kepada pemerintahan terpilih mendatang terkait hal-hal strategis yang sedang berjalan maupun yang perlu dijalankan demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Makna kedua yakni terkait makna politik positif di balik pertemuan tersebut. Jokowi seolah menjadi jembatan hubungan antara SBY dan Megawati yang hingga kini belum sepenuhnya mencair seperti ketika Megawati mengangkat SBY sebagai menteri di kabinet pemerintahannya.
Niatan SBY untuk duduk bersama Jokowi membahas pemerintahan yang saat ini sedang berjalan maupun terkait pemerintahan mendatang memberi contoh positif kepada masyarakat bahwa proses transisi pemerintahan bisa berjalan dengan halus tanpa adanya tekanan dari pemerintahan sebelumnya maupun arogansi dari pemerintahan terpilih. SBY dan Jokowi telah memberi teladan yang baik kepada masyarakat bagaimana sosok pemimpin ideal yang diidamkan masyarakat. Dengan teladan ini masyarakat diharapakan mendukung dan memberi apresiasi positif terhadap proses transisi demokrasi saat ini yang telah berjalan dengan baik.