**Medan ||** Wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mencuat ke permukaan pasca demonstrasi yang berlangsung pada 25--29 Agustus lalu. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menyampaikan pandangan kritis dan mendalam yang mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi.
Salah satu dukungan datang dari **Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum**, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang menyatakan **sepakat dan mendukung penuh sikap Prof. Haedar Nashir** terkait urgensi konsolidasi dan pembenahan internal Polri ketimbang melakukan reformasi struktural secara tergesa-gesa.
Menurut Alpi, respons pemerintah terhadap dinamika sosial-politik, khususnya terkait institusi kepolisian, harus dilakukan dengan cermat dan tidak reaksioner. Ia menilai bahwa **membongkar struktur Polri secara instan dan reaktif hanya akan membuka potensi permasalahan baru** yang lebih kompleks di dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut.
> "Saya sependapat dengan Prof. Haedar, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah konsolidasi dan pembenahan fungsi, bukan bongkar pasang struktur. Polri sudah menunjukkan keseriusan dengan menindak anggotanya yang terbukti melanggar. Ini harus diapresiasi. Namun, jangan sampai masalah yang muncul dijadikan dalih untuk merombak total struktur kelembagaan," ujar Alpi pada Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Alpi menekankan bahwa penanganan demonstrasi dan kerusuhan yang sempat terjadi tidak boleh dilihat secara parsial. Menurutnya, **bukan hanya Polri yang perlu dievaluasi**, namun juga seluruh lembaga negara yang memiliki keterlibatan dan tanggung jawab dalam penanganan situasi publik.
> "Ini bukan semata persoalan Polri. Banyak institusi lain yang juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik. Maka dari itu, konsolidasi dan introspeksi menyeluruh diperlukan agar semua lembaga negara bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan proporsional," jelasnya.
Alpi juga mengingatkan pentingnya soliditas dan sinergi antar-lembaga negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengutip peringatan Haedar Nashir mengenai potensi bahaya instabilitas yang bisa muncul bila penanganan terhadap aksi massa dilakukan secara keliru dan tanpa koordinasi yang kuat.
> "Soliditas antar institusi adalah kunci. Jangan sampai langkah-langkah pemerintah justru memecah belah. Yang kita butuhkan sekarang adalah penguatan komando, konsistensi, dan kerja sama semua lembaga negara," tegasnya.
Sebagai penutup, Alpi mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, media, dan akademisi, untuk tetap mengedepankan cara pandang yang bijak, jernih, dan berorientasi pada penguatan sistem ketatanegaraan, bukan pada tindakan populis yang justru memperlemah institusi negara.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
