Yogyakarta, Senin, 17 Februari 2025 -- Hari ini merupakan hari yang berbeda di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlihat mahasiswa, dosen, bahkan seluruh civitas akademika memakai pakaian serba hitam, termasuk saya sendiri ikut terjun dalam agenda ini. Agenda yang disebut dengan "Senin Hitam", sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan kami mahasiswa dengan kebijakan pemerintah mengenai pemangkasan anggaran ratusan triliun yang sedang ramai saat ini, dan menunjukkan bahwa kesadaran kritis masih hidup, serta bukti bahwa kami mahasiswa tidak tinggal diam.
Hilang ke mana janji besar yang pernah saya dengar dulu? Tentang kenaikan anggaran kepada sektor-sektor vital. Katanya, kesehatan, pendidikan, infrastruktur akan mendapatkan perhatian yang lebih. Lantas kenyataannya? Anggaran justru ingin dipangkas habis-habisan. Sebelum membahas agenda "Senin Hitam" yang terjadi di FISHUM, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pemangkasan anggaran sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya dalam Berbagai Program Lembaga
Baru-baru ini, pemerintah memberikan pengumuman mengenai pemotongan keseluruhan anggaran hingga sebesar Rp. 306.695.177.420.000 triliun. Dikutip dari CNN Indonesia, Prabowo mengatakan "Melalui pengelolaan anggaran negara yang cermat, kami telah menghemat lebih dari US$20 miliar, setara dengan sekitar 10% dari anggaran tahunan kami. Penghematan yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek dan program tanpa strategi yang jelas ini, sekarang akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini." Jika pemotongan ini benar-benar bertujuan untuk efisiensi, saya justru bertanya-tanya, mengapa tidak ada keadilan pemotongan anggaran, jika benar pemerintah ingin melakukan efisiensi seharusnya semua pos anggaran dikaji ulang secara adil dan merata, mengapa sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mengalami pemangkasan habis-habisan, sementara lembaga tertentu tetap mendapatkan anggaran besar, saya bingung apakah efisiensi ini benar-benar diterapkan secara merata, atau ada prioritas tertentu yang justru lebih diutamakan? Dilansir menurut akun Instagram @dema_fishum, berikut merupakan daftar lembaga yang terkena dan tidak terkena dampak pemotongan anggaran.
DAFTAR LEMBAGA YANG TIDAK TERDAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN:
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp 166,26 Triliun
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 126,64 Triliun
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 71 Triliun
- Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp 24,38 Triliun
- Mahkamah Agung (MA): Rp 12,68 Triliun
- Badan Intelijen Negara (BIN): Rp 7,05 Triliun
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp 6,69 Triliun
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp 6,15 Triliun
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp 2,47 Triliun
- Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 2,45 Triliun
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 1,26 Triliun
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp 969 Miliar
- Mahkamah Konstitusi (MK): Rp 611 Miliar
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp 354 Miliar
- Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf): Rp 279 Miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam): Rp 268 Miliar.
DAFTAR LEMBAGA YANG TERDAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN :
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Jumlah Pemotongan: Rp81,38 triliun. Pemotongan ini berdampak pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Saintek)
Jumlah Pemotongan: Rp22,54 triliun. Pemotongan ini dapat mempengaruhi program pendidikan dan riset.
- Kementerian Kesehatan
Jumlah Pemotongan: Rp19,63 triliun. Pemotongan ini berpotensi mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat.
- Kementerian Perhubungan
Jumlah Pemotongan: Rp17,87 triliun. Pemotongan ini dapat berdampak pada proyek infrastruktur transportasi.
- Kementerian Agama
Jumlah Pemotongan: Rp14,28 triliun. Pemotongan ini mungkin mempengaruhi program keagamaan dan pendidikan agama.
- Kementerian Keuangan
