Aparat TNI Polri yang dilibatkan sudah punya sistim koordinasi yg terstruktur hingga ke Desa, adanya Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas jadi ujung tombak pengawasan. Selain itu setiap Polres juga pasti menugaskan LO kepada paslon, dimana Polsek juga memiliki LO untuk memantau Tim Ses Paslon di setiap kecamatan.
Tindakan tegas aparat juga akan sulit dilakukan, bila regulasi dan jadwal Pilkada masih menimbulkan potensi keramaian. Agar tidak ada keramaian, sudahi saja, tidak boleh ada kampanye terpusat dengan konsentrasi masa, berapapun itu. Kampanye yang boleh hanya melalui online, iklan, alat peraga dan door to door campain, sama seperti di Singapura yang terbukti berhasil.
Ide Kotak suara keliling yang ditawarkan KPU menjadi brilian bila diterapkan dengan benar. Dalam proses kelilingnya harus diawasi dikawal oleh unsur terkait. Petugas TPS, TNI, Polri, Panwas, Dan Saksi2 Paslon juga petugas kesehatan.
Pengawal Kotak ini harus dipastikan sehat, dan tidak menimbulkan kerumunan, orang2 yang mengikuti diluar tim tersebut tidak diperbolehkan. Selanjutnya saat mendatangi calon pemilih, harus diukur suhu dan dipastikan sehat, Petugas kesehatan harus memakai APD lengkap.
Dalam proses pemungutan suara juga harus dilakukan didepan rumah pemilih, agar tidak ada potensi penyelewengan. Bilik suara portable, dan alat terkait seperti busa, paku, tinta, Hand Sanitizer harus dibawa serta untuk pemilih memilih dengan LUBER.
Bila akan diterapkan demikian, potensi keramaian akan terhindarkan, kita tidak perlu ke TPS, bahkan TPS tidak lagi diperlukan, karena sudah mendatangi pemilih langsung. Metode ini juga berpotensi  bisa meningkatkan partisipasi pemilih.
Pada akhirnya kita harapkan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan benar dan menghasilkan Pemipin daerah yang baik untuk rakyat. Kevacuman kepemimpinan definitif justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu Bismillah, kalau mau Pilkada dijalankan, poin2 pembahasan diatas, harga mati harus dilakukan.
