Soal Integritas
Pada sesi kedua dalam kegiatan ini dilakukan presentasi ketua umum atau sekretaris jenderal terkait komitmen 16 partai politik peserta Pemilu 2019 terhadap Sistem Integritas Partai Politik yang diciptakan KPK beserta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Bertindak sebagai moderator dalam sesi itu Titi Mashudi (Direktur Perludem) yang nampak bernas mengatur forum sehingga nampak jauh dari kesan jenuh. Satu persatu wakil parpol paparkan komitmennya terhadap sistem itu.
Sesi ini boleh jadi sebagai inti dari penekanan Jokowi terkait keinginan pemerintahannya bekerjasama strategis dengan partai politik. Bukan tanpa alasan tentunya, partai politik memiliki peran sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat sehingga kebijakan pemerintah betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat.
Hemat penulis, banyak positifnya sistem ini. Pertama, peran sentral parpol dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan penentu jabatan publik akan didorong  menjadi parpol sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyat.
Kedua, parpol yang selama ini dipersepikan menjadi institusi yang paling buruk, tidak demokratis dan korup. Melalui sistem ini, parpol akan dihantarkan menjadi insitusi yang berintegritas dalam berdemokrasi dengan pembaharuan tata kelola institusinya.
Ketiga, bila selama ini persepsi masyarakat terkait kualitas wakil rakyat dan politisi dari parpol belum sesuai harapan, melalui sistem ini parpol akan dihantarkan tata kelola institusinya secara transparan, demokratis dan akuntabel.
Penulis sepakat bila sistem ini diterapkan di Indonesia sehingga persolan integritas partai politik hari ini tidak lagi dianggap menghambat terhadap perbaikan indeks persepsi korupsi negeri ini. Karena pengelolaan partai politik yang tidak berintegritas ditenggarai sebagai penyebab praktik bad governance.
Dalam persfektif KPK, ada empat poin persoalan integritas parpol, diantaranya: Pertama, ketiadaan standar etik parpol. Poin ini sebagai penyebab politisi tidak memiliki bagaimana ia berprilaku dan melaksanakan fungsi politiknya.
Kedua, problematika kaderisasi dan rekrutmen. Suka tidak suka bahwa masih ada parpol yang melakukan rekrutmen politiknya secara tertutup, bahkan cenderung ekslusif dan nepotis. Lalu kaderisasi berjenjang belum melembaga, disamping tantangan rekrutmen dan kaderisasi politik dalam menyiapkan kader yang kapabel dan berintegritas dalam mengisi jabatan publik.
Ketiga, tantangan demokrasi internal. Perubahan mekanisme rekrutmen dan sistem kaderisasi dalam parpol di Indonesia menjadi lebih terbuka sehingga citra parpol dimata publik yang cenderung kental nuansa politik dinastinya, terlalu mengedepankan kepentingan elit dan maraknya politik mahar betul-betul bisa hilang.
