Pendidikan menjadi modal utama dari kemajuan suatu bangsa, sebagaimana maklumat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, siapa sangka dibalik senyuman anak-anak yang sering kita jumpai, terdapat segelintir kisah pilu dari mereka yang tidak mampu mencicipi manisnya bangku sekolah. Miris rasanya, melihat generasi yang disiapkan dari sebuah perjuangan kemerdekaan harus terbelenggu oleh jajahan kemiskinan. Lagi-lagi, persoalan biaya menghentikan langkah mereka untuk masuk ke dalam kelas dan menimba ilmu bersama teman-teman sebaya.
Bantuan yang Diberikan untuk Siapa?
Dari hasil rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud dan Komisi X DPR telah menetapkan anggaran sebesar 20% atau 550 triliun dari APBN untuk dialokasikan sebagai dana pendidikan. Angka yang terbilang fantastis untuk pendanaan pendidikan di tanah air, tapi apakah semua itu sudah menjawab kegundahan hati mereka?
Mereka yang saat ini masih dan harus memikul beban keluarga, tidak bisa bersekolah karena ekonomi yang tidak mencukupi. Atau bagi mereka yang saat ini masih memegang mangkuk kecil di pinggir lampu merah untuk mengais sesuap nasi. Lantas, ke mana segelontor uang yang dititipkan untuk mereka?
Berdasarkan data yang dikutip dari lembaga amal Save the Children mengatakan terdapat 9,7 juta anak yang terkena dampak dari penutupan sekolah di masa pandemi dan terancam putus sekolah. Krisis ekonomi yang berlangsung selama satu tahun lamanya dapat memperparah kemiskinan pada anak-anak dan berdampak kepada penerimaan murid baru di sekolah.
Alhasil, akan ada anak-anak yang tidak kebagian kursi saat PPDB berlangsung. Lalu, bagi mereka yang tidak mampu untuk bersekolah di negeri harus beralih ke swasta. Akan tetapi, pilihan itu hanya dapat ditujukan bagi mereka yang memiliki uang. Bagi mereka yang tidak, apakah masih dapat diterima untuk duduk mengikuti pelajaran?
Kendala yang Datang dari Kesalahan Nurani
Banyaknya bantuan yang salah sasaran akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab, membuat dunia pendidikan semakin mengalami keterpurukan.
Fakta di lapangan yang saya sendiri sering menjumpainya, tidak sedikit golongan warga yang mampu terlihat memasuki rumah ketua RT untuk membuat surat pengantar. Surat tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat SKTM atau keperluan lain yang sejatinya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Hal ini mencerminkan masih terdapat masyarakat yang tidak peduli terhadap keadaan sekitar. Padahal, mereka tahu siapa yang berhak untuk mengajukan dan menerima bantuan tersebut. Mereka masih apatis untuk mengartikan pentingnya sebuah bantuan bagi mereka yang membutuhkan.
Saatnya Bangkit dari KeterpurukanÂ
