Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025: UNIMMA Bergerak Cepat Melakukan Kajian

Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP) Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) bergerak cepat merespons lahirnya Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, regulasi terbaru yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Kajian awal dilakukan pada Rabu (3/9) untuk memastikan kesiapan UNIMMA menyesuaikan diri dengan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baru ditetapkan.

Regulasi ini resmi ditetapkan pada 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada 2 September 2025. Tidak hanya bersifat administratif, perubahan ini menyentuh berbagai aspek penting: mulai dari definisi dasar, standar pembelajaran, masa studi, hingga sistem akreditasi.

Ketua BPP UNIMMA, Prof. Dr. Ir. Muji Setiyo, S.T., M.T., menegaskan bahwa perubahan regulasi harus dicermati secara serius oleh semua perguruan tinggi.

“BPP UNIMMA berkepentingan untuk segera mengidentifikasi poin-poin krusial dari perubahan tersebut, agar proses akademik maupun administrasi di UNIMMA berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, identifikasi ini akan menjadi dasar bagi strategi implementasi di UNIMMA. Mulai dari pembaruan dokumen mutu internal, penyesuaian kurikulum, hingga penyusunan kebijakan akademik yang relevan.

“Perubahan regulasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas UNIMMA. Dengan memahami arah kebijakan pemerintah, UNIMMA dapat lebih siap menghadapi tantangan pendidikan tinggi di tingkat nasional maupun global,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Dr. Zulfikar Bagus Pambuko, S.E., M.Si., Kabid Analisis Data Strategis BPP UNIMMA, menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap implikasi regulasi baru.

“BPP tidak hanya mencatat perubahan pasal, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan sistem akreditasi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pimpinan universitas,” jelasnya.

Perubahan Kunci dalam Permendiktisaintek No. 39/2025

Beberapa perubahan penting yang berhasil diidentifikasi antara lain:

• Definisi masa studi ditambahkan, sekaligus penyesuaian nomenklatur kementerian.

• Standar pembelajaran lebih fleksibel, misalnya definisi SKS tanpa frasa “per minggu” dan pengaturan magang diploma maupun sarjana terapan yang lebih ditentukan perguruan tinggi.

• Masa studi program magister dan doktor diperjelas: magister 3–4 semester, doktor dirancang 6 semester.

• Evaluasi pembelajaran lebih terukur, minimal mencakup dua indikator seperti aktivitas mahasiswa, lama studi, atau serapan lulusan.

• Kredensial mikro ditegaskan dalam regulasi sebagai bentuk pembelajaran jangka pendek.

• Akreditasi disederhanakan: status “terakreditasi pertama” hadir sebagai solusi untuk prodi/PT baru, sementara status “unggul” didefinisikan sebagai capaian melampaui standar nasional.

• BAN-PT atau LAM menjadi lembaga pelaksana akreditasi (tidak lagi disebut bersama).

Menatap ke Depan

Kajian BPP UNIMMA ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu bersiap lebih matang dalam mengelola sistem akademik dan penjaminan mutu. Dengan regulasi baru, UNIMMA melihat bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan tinggi.

Langkah cepat yang diambil BPP UNIMMA mencerminkan semangat adaptif sekaligus proaktif dalam menghadapi dinamika regulasi. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi pijakan strategis untuk memastikan UNIMMA tetap relevan, unggul, dan berdaya saing di era pendidikan tinggi yang terus berubah. (Ening Widi)

unimma.ac.id