Fachmi juga menyebutkan, dari hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI tahun 2016, program JKN-KIS berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang, yang terdiri atas 864 ribu orang di sektor jasa kesehatan pemerintah, 27,2 ribu orang di sektor industri produk farmasi, dan 34,1 ribu orang di sektor industri makanan dan minuman. Jika diproyeksikan hingga tahun 2021, maka JKN-KIS memberi kontribusi ekonomi sebesar 289 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang.
Hingga 1 Desember 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 186.602.571 jiwa. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 21.514 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.839 Puskesmas, 4.828 Dokter Praktik Perorangan, 5.645 Klinik Pratama, 16 RS Kelas D Pratama, serta 1.186 Dokter Gigi. Sementara di tingkat rujukan, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 5.651 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.271 Rumah Sakit dan Klinik Utama, 2.362 Apotek, dan 1.018 Optik.
Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak tahun 2014 rata-rata di atas 70%.
"Faktanya, tak ada layanan publik yang bisa memuaskan 100% customernya karena tingkat kepuasan setiap orang berbeda. Dari 186 juta peserta JKN-KIS, pasti ada beberapa orang yang tidak puas," ujar Fachmi.
Saat ini, total pemanfaatan JKN-KIS sejak tahun 2014 sampai 2017 mencapai 552,9 juta pemanfaatan. Artinya, dalam sehari ada 415 ribu pemanfaatan JKN-KIS, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun di rumah sakit.
Dalam tiga tahun pemerintah Jokowi, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cukup menonjol di sektor kesehatan. Tahun 2016 kepuasan peserta atas layanan BPJS 78,6%. Adapun indeks kepuasan fasilitas kesehatan mencapai 76,2%. Sampai tahun 2019.diharapkan tingkat kepuasan publik layanan JKN mencapai 80% dan 85 % untuk fasilitas kesehatan.
Hal ini senada ditegaskan oleh Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah bukti bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan.
"Mengapa kita harus peduli kepada pembiayaan kesehatan? Kita tahu kalau kita mempunyai masalah kesehatan, kalau neagra tidak hadir membuat sistem, meskipun kita mempunyai pelayanan kesehatan yang baik, maka tidak semua orang bisa mengakses. Oleh karena itu, negara harus hadir membuat suatu sistem pembiayaan yang memastikan semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Donald Pardede.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga menyatakan bahwa Negara ikut hadir di dalam upaya memperbaiki layanan kesehatan, hal ini bisa diilustrasikan dengan APBN 2017 sebesar 2.133,3 Triliun  dengan alokasi kesehatan sebesar 5 % sekitar 106,7 Trilun  yang kemudian tersebar di beberapa kemerntrain dan lembaga khususnya di 3 kementrian yaitu, Kementrian Kesehatan sebasar 55,9 T, BPOM Sebesar 1,7 T, dan BKKBN sebesar 2,7 T. Selain APBN, anggaran Kesehatan juga dianggarkan dalam APBD sebesar 10%. Misalnya APBD kabupaten kota sebesar 1.052,6 T maka alokasi untuk kesehatan sebesar 105,3 T dengan alokasi anggaran dinas kesehatan dan dinas terkait lainnya, DAK Kesehatan, DAK BOK & BOKB.
