Selamat malam, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan berkah selalu ya. Oh ya akhir-akhir ini dunia sosmed digegerkan dengan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu katanya bandara soekarno hatta telah di jual, what ? Hoax apa ini sampai segitunya, bahkan ada mantan pejabat yang langsung mengamini kabar hoax ini, beliau tidak langsung melakukan cek dan ricek terlebih dahulu kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah hari saya mendapatkan kesempatan langsung untuk melakukan kroscek apakah benar isu tersbut.
Melalui forum diskusi yang di inisiasi oleh FMB9 dengan menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai kompetensi dalam menjawab berbagai isu hoax yang berkembang di sosial media akhir akhir ini, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Desi Arryani. Dengan tema : "Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?" , bertempat di Ruang Roeslan Abdulgani, Gedung Kementerian Komunikasi dan informatika.
Sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak melulu bertumpu pada APBN namun juga berasal dari BUMN dan swasta. Â Maka untuk itu diperlukan inovasi - inovasi dalam pembiayaan agar publik bisa menikmati hasil pembangunan infrastruktur secara lebih luas.
Mengenai pembangunan infrastruktur ini menurut Bapak Robert ada 3 sumber pembiayaan, yaitu :
Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Sumber pembiayaan ini biasanya telah dialokasikan pada belanja kementrian dan lembaga yang menggarap insfrastruktur. Untuk porsi pertama ini, pemerintahan Jokowi-JK memberikan porsi yang cukup besar, rata-rata setiao tahun mencapai 18,5 % sampai 19% dari APBN.
"Tahun lalu mencapai Rp400 triliun, adapun tahun ini sebesar Rp409 triliun dengan outlook sebesar Rp388 triliun sampai Rp390 triliun. Sebagian besar untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan maupun lainnya," jelasnya Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.
Selain dari alokasi pembiayaan pemerintah pusat, pembiayaan insfrastruktur juga disalurkan melalui Dana Alokasi Daerah (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa. Lebih dari Rp 700 triliun APBN dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tanah Air, sebanyak Rp 400-an triliun disalurkan ke belanja pemerintah dan sebanyak Rp 200 an triliun dikelola pemerintah daerah. Â Itu termasuk Rp 60 triliun untuk Dana Desa.
Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari penugasan kepada perusahaan BUMN. Seperti contohnya pembangunan jalan tol.
Ketiga, sumber pembiayaan ini berasal dari kerjasama pemerintah dengan pihak swasta melalui pembiayaan inovatif.
"Kalau kita tidak punya anggaran, bukan berarti kita tidak bisa membangun infrastruktur. Ada yang namanya kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Public Private Partnership namanya. Ini memungkinkan untuk menarik swasta bekerja sama," jelas Robert Pakpahan.
Skema terakhir ini dinilai menguntungkan. Pasalnya, keterlibatan swasta membuat pemerintah tidak perlu banyak mengeluarkan investasi.
"Yang penting adalah masyarakat menikmati infrastruktur publik tersebut," jelas Robert.
Proyek infrastruktur publik yang digarap saat ini, porsi keterlibatan anggaran pemerintah masih cukup besar yakni 41,3%. Sedangkan BUMN mengambil porsi 22,2% dan swasta mencapai 36,5%. Â
Skema pembiayaan ini telah ada 10 project pembangunan infrastruktur seperti project Palapa Ring, pembakit listrik batang dan lain sebagainya.
Bapak Robert juga menegaskan bahwa kedepan skema ini akan terus ditingkatkan agar tidak membebani APBN, untuk itu pemerintah akan membuat kerangka hukum yang jelas dalam melibatkan swasta ketika membangun proyek infrastruktur publik. Seperti ada jaminan dari pemerintah.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak hal dan banyak kepentingan yang harus dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan satu format pembangunan infrastruktur Indonesia. Â
Untuk pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan dana sekitar 1.500 triliun sedangkan di APBN hanya tersedia 250 triliun. Nah dari sini ada GAP yang begitu besar sehingga diperlukan format dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
Kemudian Menteri Perhubungan menjawab berbagai hoaks yang beredar di media sosial khususnya mengenai penjualan aset, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), menteri perhubungan dengan tegas menampik bahwa isu tersebut tidak benar, juatru yang dilakukan pada bandara soetta adalah kerjasama dengan pihak swasta agar lebih meningkatkan baik itu dari infrastruktur maupun pelayanannya.
"Jelas, kita tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kita lakukan malah lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak swasta," tegas Budi Karya.
Menhub kemudian menjelaskan, dalam format atau frame yang telah dibuat dalam dua skala, yaitu pertama skala perhubungan. Bahwa regulator itu tidak boleh menjadi operator.
"Kita mengenal ada tiga klasifikasi, apabila proyek itu tidak visible, proyek itu harus dilakukan oleh kementerian bersangkutan. Kalau proyek itu visible, diberikan kepada badan usaha atau swasta. Salah satunya seperti PT Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol di tanah air," ungkap Budi Karya.
Kedua, Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub. Yakni pelabuhan dan bandara.
"Jika prospeknya bagus, kita lakukan kerjasama terbatas, bukan tidak terbatas, antara 10-30 tahun," ujar Budi Karya.
Skema pembiayaan dengan melibatkan swasta ini juga dimaksudkan agar pengelolaan infrastruktur itu agar lebih profesional, seperti pengelolaan bandara Raden Intan di Lampung.
Saat ini kalau dihitung dari pendapatan dan pengeluaran keuangannnya bandara Raden Intan menampilkan satu kinerja keuangan yang positif bahkan apabila mereka berinvesatsi dan volumenya naik maka akan ada tambahan positif kinerja keuangan. Kalau kinerja keuangan positif maka tentunya  akan bisa mengembalikan investasi yang dilakukan selama ini.
Saat ini Jasa Marga mempunyai konsesi 1.260 KM, sampai akhir tahun lalu sudah beroperasi sekitar 593 KM, hal ini tidak sampai separuhnya. Untuk itu pihak Jasa Marga dituntut untuk segera menuntaskan lebih dari jumlah yang sama dalam tempo 3 tahun ini.
Jasa Marga juga telah mengoperasikan 600 an KM jalan baru dengan nilai investasi lebih dari 100 Triliun.
"Yang masih beroperasi baru 600 KM. Nilai yang kami investasikan sebesar 100 triliun rupiah untuk menyelesaikan itu," ungkapnya.
Ibu Desi juga menjelaskan bahwa sebagai koorporasi Jasa Marga mempunyai keterbatasan untuk melakukan investasi. Jasa Marga tidak boleh berhutang melebihi batasannya dan juga membayar bunga meebihi batasannya.
Pemerintah beberapa kali menyampaikan kepada Jasa Marga untuk mencari inovasi dalam mencari pembiayaaan salah satunya dengan sekuritisasi.
"Harus ada kreasi pendanaan yang baru. Pemerintah memang beberapa kali menjelaskan, jalan tol yang sudah tidak memiliki kewajiban finansial itu segera di sekuritisasi. Jalan jalan tol lama adalah saat jasa marga regulator dan itu menggunakan APBN. Jasa Marga mencari itu, dan akhirnya menemukannya dengan mencari para calon investor ini merasa aman untuk membeli," jelas Desi Ariyani.
Saat ini Jasa Marga telah berhasil mensekuritisasi ruas tol Jagorawi selama 5 tahun dengan rumusan future income yaitu yang dijual adalah pendapatan kedepan. Dari hasil future income ini Jasa Marga memperoleh dana sekitar Rp 2 Trilliun.
Selain melakukan sekuritisasi, Jasa Marga juga telah melisting project bond yaitu obligasi di level project, dan ini telah berhasil dilakukan di Tol W2 yaitu ruas tol Meruya - Ulu Jami.
Dari berbagai penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan insfrastruktur tersebut hanya ditujukan untuk pemerataan pembangunan secara nasional dengan sumber pembiayaan tidak hanya dari APBN akan tetapi melibatkan pihak BUMN maupun pihak swasta secara profesional.
Salam kompasiana
Jakarta, 17 November 2017
Photo semua dokumen pribadiÂ
