Bukan tanpa alasan, prosesi politik di Tasik sebelum-sebelumnya juga selalu berakhir dengan gugatan oleh pihak yang kalah. Dan terbukti, selama 17 tahun Kabupaten Tasikmalaya mengalami pemekaran wilayah, tidak ada hasil nyata karya pembangunannya.Â
Kabupaten Tasikmalaya relatif tidak banyak mengalami perubahan dari segi pembangunan tata kota maupun fasilitas publiknya. Masih ingat korupsi pembangunan jalan baru Singaparna-Ciawi? Jalannya sekarang bopeng-bopeng, dan di titik-titik tertentu rawan begal.
Berdasarkan data tahun 2019 dari Kabupaten Tasikmalaya terdapat 96 desa tertinggal, 702.426 jiwa termasuk kategori penduduk miskin dari total penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.796.496 jiwa per data tahun 2019 atau kurang lebih 39 persen.Â
Angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dengan demikian menyumbang 2,7 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia (25,95 juta jiwa per data tahun 2019) Kemudian, jumlah siswa miskin yang bersekolah sebanyak 201.584 orang dan jumlah anak yang tidak bersekolah 18.643 orang. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial berjumlah 247.979 orang.
Masyarakat Tasikmalaya tentu tidak paham dengan bagaimana elit politik di Tasik kasak-kusuk meraih kekuasaan. Selama ini, masyarakat Tasik dibodohi dengan figur politik berbalut simbol agama, sehingga melupakan hak pembangunan yang seharusnya diperoleh sebagai bukti nyata berjalannya pemerintahan daerah.
Tulisan ini hanya sedikit meniup peluit ajakan agar masyarakat bergerak memutuskan nasibnya, bukan membela Ade-Cecep atau Iwan-Iip. Apalagi soal Iwan-Iip, paslon ini merupakan pentolan ormas-ormas yang mengandalkan otot untuk memantik kericuhan.
Kalau masyarakat hanya diam dan manut dengan uang serangan fajar saat pemilu, dijamin Kabupaten Tasikmalaya akan selamanya tertinggal dari daerah-daerah Jawa Barat lainnya. Salam perjuangan menghancurkan oligarki kartel elite politik Tasik yang sekarang makin gak asik!!!
