Apakah ditundanya reuni layak disebut sebagai bentuk kepatuhan ketiga ormas pada aturan? Jawabannya, bisa layak dan bisa tidak. Layak karena memang reuni diumumkan ditunda. Namun ketidaklayakannya yaitu, ternyata kegiatan massa tetap akan dilangsungkan, meski tempatnya tidak dipusatkan di Jakarta.
Artinya apa? FPI, GNPFU, dan PA 212 nyata tidak rela mengikuti arahan pemerintah sepenuhnya. Bahkan yang lebih aneh lagi, mereka malah memasang prasyarat kepada pemerintah terkait penundaan reuni.
Reuni tidak jadi ditunda, apalagi dibatalkan, apabila pemerintah dipandang tidak tegas mendisiplinkan masyarakat saat berlangsungnya Pilkada 2020, terutama waktu pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020.
Itulah prasyarat, dan mungkin bisa disebut juga "ancaman" FPI, GNPFU, dan PA 212 kepada pemerintah. Pilkada itu tanggal 9, sedangkan reuni tanggal 2, lalu reuni susulan bakal dilaksanakan kapan kalau begitu? Terserah mereka. Saya juga bingung.
Kembali ke soal peranan Ma'ruf Amin. Di atas tadi saya tulis, "untuk menetralisir suhu politik". Ya, segala kegiatan HRS dan kelompoknya memang tidak jauh-jauh dari urusan politik, walaupun dikemas dalam bentuk acara keagamaan.
Seperti apa peranan Ma'ruf Amin yang saya maksud? Yaitu, selain berlaku sebagai ulama, Ketua Umum (non-aktif) MUI, dan juga wakil presiden, Ma'ruf Amin ini adalah salah seorang yang pernah akrab dengan HRS.
Ma'ruf Amin punya pengalaman dan pemahaman banyak perihal sosok HRS. Momen kedekatan terakhir keduanya terjadi pada masa Pilkada 2017 silam. Saya tidak perlu menguraikan peristiwa kala itu. Sekarang Ma'ruf Amin sudah jadi wakil presiden.
"Dia (HRS) bilang saya itu guru dia, orang tua dia. HRS itu tidak pernah ada konflik dengan saya", demikian kutipan pernyataan Ma'ruf Amin di sebuah kesempatan (Senin, 12 November 2018). Lebih lanjut, sila baca "KH Ma'ruf Amin: Dia Murid, Saya Guru".
Bukankah ketika Ma'ruf Amin mengaku bahwa relasinya dengan HRS ibarat guru dengan murid dan anak dengan orang tua, sudah semestinya dijadikan sebagai modal besar oleh beliau untuk "menaklukkan" HRS agar mau menghormati kebijakan dan menjaga wibawa pemerintah?
Saya kurang tahu apakah Ma'ruf Amin memang sudah menyiapkan rencana "menjinakkan" HRS di saat yang tepat atau bagaimana, namun menurut saya, ada tidaknya rencana itu, usul sederhana saya ini bisa dipertimbangkan.
Usulan saya persis apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, bahwa sebaiknya pihak pemerintah berkenan "membujuk" Ma'ruf Amin untuk tampil di depan mengingatkan HRS secara langsung.
