Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

2 Pejabat DKI Jakarta Mengundurkan Diri, Buntut Polemik Anggaran?

1 November 2019   21:37 Diperbarui: 1 November 2019   21:50 862
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Edy Junaedi dan Sri Mahendra Satria Wirawan | Gambar: tribunnews.com

Mengejutkan, di tengah polemik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, ternyata sebanyak dua pejabat penting mengundurkan diri.

Kedua pejabat tersebut yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.

Mahendra mengundurkan diri hari ini (Jumat, 1 November 2019), sementara Edy sudah melakukan hal yang sama kemarin (Kamis, 31 Oktober 2019). Mereka berdua telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Anies Baswedan.

Menanggapi pengunduran diri kedua pejabat di atas, Anies mengaku terkejut, namun beliau tetap menghormati keputusan yang mereka ambil. Untuk pelaksana tugas Kepala Bappeda, Anies menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Sri Suharti.

Sedangkan posisi pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum ditunjuk, barangkali Anies masih menunggu kehadiran fisik Edy yang sedang berada di luar kota.

Baca: "Lem Aibon" dan Buruknya Penganggaran Pemerintah Daerah

Mengapa Mahendra dan Edy mengundurkan diri? Alasan pasti tentang hal itu tentu yang paling tahu adalah mereka berdua dan Anies. Namun kiranya bisa ditebak, bahwa sangat mungkin penyebabnya yakni terkait soal pembahasan ABPD 2020 DKI Jakarta yang tengah menuai polemik dan banjir kritik.

Seperti yang ramai dibicarakan publik, terutama di media sosial, ada beberapa poin pos anggaran yang diketahui janggal oleh anggota DPRD DKI Jakarta. 

Beberapa di antaranya anggaran Rp 5 miliar buat influencer (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon, anggaran Rp 124 miliar untuk membeli ballpoint, anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan komputer, dan sebagainya.

Tiga jenis anggaran terakhir merupakan kebutuhan Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sila baca "Kritik PSI, Pembelaan Anies, hingga Pandangan Pribadi atas Polemik APBD 2020 DKI Jakarta".

Memutuskan mengundurkan diri, apakah artinya Mahendra dan Edy merasa paling bertanggungjawab atas munculnya polemik APBD 2020? Tampaknya demikian, meski penanggungjawab tertinggi adalah Gubernur Anies.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun