Joko Widodo dan "kue kekuasaannya" bagaikan gula yang sedang dikerumuni oleh "kawanan semut". Pilpres 2019 telah selesai dan sekarang saatnya Jokowi sebagai pemenang sibuk 'mengotak-atik' struktur kabinet pemerintahannya untuk periode 2019-2024.
Masih tersisa dua bulan lagi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih (Jokowi-Ma'ruf Amin), sekaligus penetapan keanggotaan kabinet, namun waktu yang terbilang sedikit itu betul-betul dimanfaatkan oleh sebagian besar partai politik untuk mendapat "lirikan" Jokowi.
Ya, saat ini polarisasi kekuatan politik sudah mencair. Tidak ada lagi kubu-kubuan, setidaknya itu tampak dari perkembangan situasi politik terbaru. Mayoritas partai politik seakan sudah lupa dengan kenangan 'perseteruan' semasa Pilpres 2019.
Entah apa penyebabnya sehingga sekarang banyak partai politik yang ingin merapat ke kubu Jokowi. Setelah partai politik anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, kini partai politik anggota koalisi Prabowo-Sandiaga pun bermanuver agar diberi perhatian.
Apakah mereka lupa statusnya sebagai 'lawan' saat Pilpres 2019? Pertanyaan ini buat partai politik koalisi Prabowo-Sandiaga. Dan tentu jawabannya hanya mereka yang tahu. Saya menduga karena pesona Jokowi dan "kue kekuasaan" tadi.
Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra (kalau PKS kukuh ingin oposisi), tersiar kabar bahwa Partai Demokrat pun bermaksud mengikuti langkah yang sama, mau bergabung ke kabinet pemerintahan Jokowi.
Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan ketika dihubungi oleh tim merdeka.com, Senin, 12 Agustus 2019.
"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," ucap Syarief.
Namun Syarif menegaskan bahwa keputusan sikap politik Partai Demokrat baru bisa ditentukan usai rapat majelis partai yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebenarnya pengakuan serupa pernah diungkap juga oleh Syarief dua bulan lalu, sebelum ada sidang putusan terkait sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief, Rabu, 12 Juni 2019.
Mengapa Partai Demokrat tampaknya ragu bergerak dibanding partai politik lain koalisi Prabowo-Sandiaga? Apakah mereka kurang yakin bakal diterima oleh Jokowi dan partai politik anggota koalisinya?
Mengenai itu tentu hanya Partai Demokrat yang paling tahu. Mereka pasti punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Misalnya apa manfaat buat mereka jika akhirnya memutuskan bergabung, dan sebaliknya juga kalau tidak jadi bergabung.
Akan tetapi barangkali salah satu penyebab mengapa Partai Demokrat terlihat diam selama ini karena belum lama keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (termasuk Partai Demokrat) dirundung duka akibat wafatnya Ibu Ani Yudhoyono.
Makanya kemudian, mewakili partainya, Syarief Hasan baru bersuara, dan itu pun tidak dilakukan secara langsung, misalnya lewat pertemuan dengan Jokowi dan partai anggota koalisinya.Â
Apakah betul keinginan Partai Demokrat seperti yang diungkap Syarief Hasan? Kapan pertemuan tersebut dilakukan? Sekali lagi, hanya mereka yang tahu dan kapan menentukan waktu yang tepat.
Mendengar keinginan Partai Demokrat yang disampaikan Syarief Hasan, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengaku sudah sangat terlambat. Menurut dia seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari.
"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas, Senin, 12 Agustus 2019.
Andreas mengatakan memang di antara partai-partai politik koalisi Prabowo-Sandiaga, partai politik yang cukup dekat dengan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah Partai Demokrat. Namun dia menyayangkan 'ekspresi lambat' Partai Demokrat.
Andreas juga menduga keinginan Partai Demokrat bergabung ke kubu Jokowi karena berharap dapat diakomodir di kabinet pemerintahan.
"Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," lanjut Andreas.
Apakah betul Partai Demokrat terlambat menyampaikan keinginannya? Bagaimana dengan pertimbangan kedekatan khusus mereka terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin?Â
Lalu bukankah Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah beberapa kali bolak-balik ke istana bertemu dengan Jokowi? Menegaskan saja, hanya Partai Demokratlah yang tidak terlalu frontal 'menghajar' Jokowi di Pilpres 2019.
Oleh sebab itu menurut saya partai politik eks koalisi Prabowo-Sandiaga yang diberi "karpet merah" itu seharusnya Partai Demokrat, bukan partai politik yang lain. Pengertian ini dalam arti jika akhirnya Jokowi mengakomodir juga kepentingan pihak lawan politiknya.
Betulkah Partai Demokrat terlambat? Jawabannya tergantung Jokowi, bukan Andreas atau pihak-pihak lain. Hanya Jokowi yang punya kewenangan memutuskan siapa saja orang-orang yang dianggap pantas masuk ke dalam kabinet pemerintahannya. Termasuk dari partai politik mana saja mereka berasal.
Salam.
***
Referensi: merdeka.com | kompas.com
