Sebagian dari pembaca pasti ada yang mengira usulan ini bermaksud mengabaikan yang namanya hak prerogatif seorang presiden dalam memilih para pembantunya (menteri).
Dan ada pula yang berpikir bahwa arahnya supaya kontribusi nyata beberapa pihak yang terlibat selama suksesi Pilpres 2019 dikesampingkan. Bukan itu maksudnya, apalagi arahnya.
Saya mengusulkan ini agar pada saat menjaring para calon menterinya, presiden tidak menjadi bingung dan pusing. Sila saksikan sendiri, betapa sulitnya menimbang siapa saja yang harus masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
Semua pihak yang merasa berkeringat di kubu koalisi dengan gagah menyodorkan sekian banyak nama untuk dipertimbangkan jadi menteri.
Belum lagi mereka yang berada di luar, antara lain kubu mantan penantang dan kalangan non partai. Sebenarnya sah-sah saja, karena memang sudah merupakan tradisi di republik ini.
Namun menurut saya, bukankah perlu bagi presiden membuat terobosan atau cara baru untuk memilih menteri tanpa harus kehilangan hak prerogatifnya?
Jelasnya begini, bisakah proses penjaringan calon menteri mengadopsi budaya yang berlaku di lembaga tertentu, umpamanya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Baca: Mantan "Tukang Cukur" Ini Daftar Jadi Capim KPK
Kita tahu, untuk menjadi seorang komisioner di KPK harus melewati tahapan-tahapan yang cukup ketat. Di KPK ada yang namanya panitia seleksi (pansel). Para calon komisioner wajib mendaftar, mengisi formulir, menyusun program atau semacamnya, dan selanjutnya diuji oleh pansel.
Jawaban saya dengan pertanyaan balasan: Sampai kapan kita memelihara budaya "dagang sapi"? Benarkah kader-kader yang diajukan diseleksi dengan benar sesuai kriteria yang diinginkan presiden dan rakyat?
Betul, menteri adalah pembantu presiden. Tapi jangan lupa, mereka dipilih sebagai perpanjangan tangan presiden dalam melayani rakyat. Bukan sebatas pelayan presiden yang menghamba.
Dan barangkali pertanyaan balik berikutnya ke saya yakni: Bukankah setelah partai politik selesai menyeleksi kadernya, masih ada seleksi lanjutan lagi dari presiden yang berlaku sama juga terhadap mereka yang berasal dari luar koalisi (kubu mantan penantang dan kalangan non partai)?
Saya percaya presiden bakal tetap melakukan seleksi lanjutan. Tidak mungkin presiden langsung menerima semua nama, mengingat yang diusulkan jumlahnya banyak, sedangkan nomenklatur kementerian terbatas.
Akan tetapi apa salahnya bila hal itu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan sebuah pansel independen. Anggota pansel direkrut berdasarkan kebutuhan masing-masing kementerian dan diberi "job description" plus "job specification" yang jelas.
Alur kerja pansel persis sama dengan yang berlangsung di KPK, misalnya berkonsultasi dengan presiden, menginventarisir kementerian apa saja yang diperlukan, menyusun syarat atau kriteria yang wajib dipenuhi oleh para calon (soal jatah parpol dan non parpol, keterwakilan gender, akomodasi kaum milenial) hingga mengadakan proses seleksi (latar belakang pendidikan, paham/ ideologi yang dianut, riwayat kasus hukum yang membelit, dan sebagainya; membaca dan mendengar paparan program), dan seterusnya.
Nama-nama calon yang dinyatakan terbaik (lulus atau setengah lulus) kemudian diserahkan kepada presiden untuk dipilih. Dari hasil seleksi, Jokowi bakal menemukan calon-calon yang berkapasitas dan berintegritas.
Sekali lagi menurut saya, menjaring dan memilih menteri seharusnya dilakukan seketat mungkin. Anda tahu mengapa paket kabinet jarang ada yang 'kompak' sampai akhir periode? Sila beri jawaban.
Kalau di KPK saja ada pansel, di proses penjaringan menteri mengapa tidak? Maukah Pak Jokowi membentuk pansel independen yang saya maksud? Semoga.
***
