Betul bahwa sekian pertimbangan sebelumnya penting, tapi itu tidak cukup. Bekal pendidikan tinggi serta pengalaman di dunia politik dan bisnis belum cukup jadi modal dalam mengelola pemerintahan.Â
Ada banyak orang menyandang gelar macam-macam, namun belum tentu bisa bekerja. Belum lagi yang punya usaha level besar, tapi kepekaan dan jiwa sosialnya lemah. Selanjutnya ada juga politisi kelas kakap, akan tetapi susah diajak bekerjasama.
Mengelola pemerintahan tidak sama dengan mengelola bisnis dan partai politik. Bidang pemerintahan itu penuh pengabdian dan pelayanan. Di sana tidak perlu ada pamer gelar, tawar-menawar kepentingan, atau tarik-menarik kekuasaan.
Yang menjadi fokus pelayanan pemerintah yakni bagaimana supaya negeri ini aman, nyaman, adil dan sejahtera. Seluruh rakyatlah yang dipikirkan, bukan kelompok atau golongan tertentu.
Maka ketika dalam wawancara khusus bersama Harian Kompas hari ini (Selasa, 2 Juli 2019), Jokowi menegaskan bahwa beliau tidak peduli dengan yang namanya label, status dan jabatan politik para calon menterinya.
Jokowi tidak mempermasalahkan apakah para calon menterinya berlatar belakang bidang politik atau tidak. Yang penting bagi beliau adalah para menterinya nanti profesional, dan itu bisa berasal dari kader partai politik serta kalangan (profesional) biasa.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi.
Tentu selain muda (usia dan jiwa) dan profesional, para calon menteri Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan harus sederhana dan bijaksana, mengapa? Karena mereka akan sekaligus menjadi pemimpin di kementeriannya masing-masing.
Para menteri wajib menjadi teladan yang baik bagi seluruh jajaran staf dan karyawan, dari atas hingga ke bawah.
***
