Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Penulis

Anak | Suami | Ayah

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Pilihan

Megawati Persilakan Demokrat Gabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin

15 Mei 2019   17:06 Diperbarui: 15 Mei 2019   17:35 1177 4 2
Megawati Persilakan Demokrat Gabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin
Megawati Soekarnoputri | dok. Kompas TV

Sebelum berada di koalisi Prabowo-Sandiaga, dulu Partai Demokrat hampir saja bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut sempat berniat ikut berjuang bersama partai-partai lain memenangkan Jokowi- Ma'ruf Amin. Bahkan niat itu mulai muncul ketika Jokowi sedang mencari sosok calon wakil presiden pendampingnya. Namun karena satu hal, niat tersebut tidak terealisasi. Ada sebuah penghalang, apa itu?

Ya, relasi antara SBY dan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP). Mayoritas publik tahu bahwa relasi di antara mereka berdua memburuk semenjak Pemilu 2004 silam. Pada waktu itu SBY dan Megawati saling berkompetisi memperebutkan jabatan presiden. Dan akhirnya SBY-lah yang jadi pemenang.

Kita tidak perlu mengorek alasan mengapa hingga sekarang kedua tokoh nasional itu belum juga akur. Alasannya pasti sangat pribadi. Yang penting mereka sama-sama tetap berkomitmen mau membangun bangsa ini dengan caranya masing-masing.

"Saya harus jujur, hubungan saya dengan Ibu Megawati belum pulih. Masih ada jarak" ungkap SBY (26/7/2018).

Kita berharap masalah SBY dan Megawati tidak sampai diwariskan ke anak-cucu mereka. Dan harapan selanjutnya adalah pada suatu waktu mereka bisa ikhlas menanggalkan dendam yang masih tersisa. Masa harus dibawa sampai mati? Hal itu tidak baik, bukan?

Negeri ini butuh tokoh-tokoh yang tidak hanya mau berkarya, namun juga memelihara persatuan dan persaudaraan. Tokoh-tokoh sekelas mantan presiden merupakan contoh baik bagi para generasi penerus.

Di atas saya katakan bahwa masalah SBY dan Megawati tidak boleh diwariskan, apalagi kemudian dijadikan sebagai penghalang kerjasama. Mudah-mudahan impian ini sungguh terwujud.

Jelang pengumuman hasil final Pemilu 2019, ada informasi bahwa kemungkinan Partai Demokrat akan masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Lebih tepatnya akan ada kader Partai Demokrat yang berpotensi dipilih menjadi salah seorang atau beberapa orang sebagai menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Apakah kemungkinan itu ada? Pasti ada, karena status Partai Demokrat di koalisi Prabowo-Sandiaga bukanlah koalisi permanen. Koalisi tersebut mestinya dapat berakhir usai pengumuman pemenang Pilpres.

Baik Partai Demokrat maupun partai-partai lain anggota koalisi Prabowo-Sandiaga punya hak dalam menentukan sikap berikutnya. Apakah tetap berada di luar kabinet yaitu menjadi oposisi atau justru bergabung ke dalam untuk bahu-membahu memperkuat pemerintahan.

Mengenai kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat, partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin mengaku akan mempertimbangkan.

"Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Soal keinginan bergabungnya partai (koalisi baru) tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya," ujar Ace Hasan Syadzily, anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dan Ketua DPP Partai Golkar.

Lebih daripada itu, keputusan mutlak ada di tangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, toh membangun bangsa ini memang baiknya bersama-sama," kata Verry Surya Hendrawan, Sekretaris Jenderal PKPI.

Pertanyaannya, apakah memang hanya pertimbangan Jokowi? Bagaimana dengan hambatan tadi yaitu persoalan antara SBY dan Megawati? Bukankah Megawati belum tentu setuju Partai Demokrat harus bersanding dengan partainya untuk duduk di kursi kabinet?

Dan ternyata sudah terkonfirmasi, Megawati tidak mempersoalkan jika Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Megawati menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Jokowi.

"Itu terserah presiden," kata Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDIP.

Konfirmasi Bambang mau membuktikan bahwa Megawati tidak ingin persoalan pribadinya ikut terbawa, khususnya dalam hal penentuan koalisi pemerintah. Megawati ternyata lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada urusan pribadinya.

Seperti apa dan bagaimana keputusan Jokowi nantinya, diharapkan koalisi baru yang akan dibangun adalah koalisi yang bermisi satu dan sama, yaitu memajukan negeri ini.

***