Pembahasan mengenai pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi pembahasan mengenai ekonomi wilayah. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek perkembangan wilayah. Maka, dalam tulisan kali ini saya akan membahas tentang keterkaitan pembangunan dan ekonomi suatu wilayah.
Setiap negara pastinya terbagi atas beberapa bagian wilayah yang lebih kecil, yang di negara Indonesia disebut sebagai provinsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 terkait Penataan Ruang, (UU 26/2007) pengertian wilayah disebutkan merupakan suatu ruang yang terdiri dari kesatuan geografis dan beberapa unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan sesuai aspek administratif dan atau aspek fungsionalnya. Keberadaan wilayah-wilayah yang lebih kecil tersebut tentunya akan mempengaruhi sebuah negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah tentunya selalu menginginkan terciptanya kesatuan dan persatuan antar wilayah-wilayah tersebut, sehingga dapat menunjang kemajuan sebuah negara secara lebih luas. Namun, saat ini kesatuan wilayah yang diharapkan seringkali masih terhalang oleh banyak faktor, salah satunya yaitu karena adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut. Kesenjangan itulah yang seringkali memicu timbulnya perasaan iri pada penduduk yang berada di wilayah-wilayah yang lebih tertinggal atau terbelakang, tak jarang mereka akan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat yang biasanya berlokasi di wilayah yang maju, alhasil banyak perpecahan terjadi dan harapan pemerintah atas persatuan antar wilayah menjadi tidak terwujud.
Kesenjangan yang terjadi disebabkan karena tingkat pembangunan setiap wilayah berbeda-beda. Menurut Adisasmita (2008:13), pembahasan terkait pembangunan wilayah (regional) ini merupakan pembahasan yang erat kaitannya dengan fungsi dari suatu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di sebuah wilayah, selain itu juga meliputi pembahasan mengenai investasi, sarana dan prasarana pembangunan, sistem transportasi dan komunikasi yang digunakan dalam wilayah terkait, teknologi, kondisi ekonomi dan perdagangan antara wilayah terkait dengan wilayah disekitarnya, kemampuan sebuah wilayah dalam hal pendanaan dan pembangunan daerahnya, serta kelembagaan daerah secara luas.
Pembangunan ekonomi wilayah merupakan sebuah proses yang didalamnya pemerintah bersama masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada di wilayah tersebut, serta membentuk sebuah kemitraan bersama pihak swasta dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di wilayah tersebut serta memacu perkembangan kegiatan ekonomi di dalamnya. Pembangunan ekonomi wilayah ini mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perenovasian kualitas dan kapasitas tenaga kerja sehingga didapatkan produk serta jasa yang jauh lebih baik, serta mengidentifikasi pasar-pasar yang baru berkembang (Arsyad, 1999:107. Seluruh upaya dalam proses pembangunan wilayah ini memiliki prioritas berupa peningkatan jumlah dan peluang kerja bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk itu, demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah serta masyarakat, kedua pihak harus berintegrasi dalam mengambil inisiatif mengupayakan pembangunan daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan segenap potensi yang ada pada wilayahnya. Tanpa adanya kerja sama diantara dua pihak tersebut yang juga perlu bantuan dari kemitraan lainnya, seperti pihak swasta, maka pembangunan wilayah akan sulit untuk dicapai dan diwujudkan.
Pembangunan wilayah pada dasarnya adalah program yang bersifat menyeluruh serta terpadu tersusun dari berbagai kegiatan di dalamnya yang didasarkan atas sumber daya yang tersedia pada suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, untuk membangun suatu wilayah dibutuhkan cara-cara pendekatan tertentu yang perlu diselaraskan  dan disesuaikan berdasarkan ciri dan karakter daerah yang bersangkutan. Gambaran dari pembangunan wilayah berdasarkan sumber daya yang ada terdiri dari beberapa pendekatan, antara lain yaitu: (1) pembangunan wilayah berdasarkan sumber daya; (2) pembangunan wilayah berdasarkan komoditas unggulan; (3) pembangunan wilayah berdasarkan efisiensi; serta (4) pembangunan wilayah berdasarkan subjek pembangunan.
Pembangunan wilayah berdasarkan komoditas unggulan menitikberatkan kepada pilihan komoditas yang paling unggul dari suatu wilayah untuk menjadi faktor penggerak pembangunan, baik pada tingkat domestik maupun pada tingkat yang lebih luas. Sedangkan pembangunan wilayah yang didasarkan pada efisiensi, menitikberatkan pembangunan wilayah pada pembangunan bidang ekonomi yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan dengan bidang yang ada lainnya. Pembangunan dalam bidang ekonomi ini diterapkan dalam skema pasar bebas/pasar persaingan sempurna. Pembangunan ekonomi ini dilaksanakan dalam kerangka pasar bebas/pasar persaingan sempurna. Pada pembangunan wilayah yang berdasarkan subjek pembangunan, menitikberatkan bahwa peran setiap pelaku pembangunan menjadi titik kontrol utama dalam pengembangan wilayah. Subjek atau pelaku pembangunan tersebut terbagi dalam lima tingkatan kelompok yaitu usaha kecil tingkat rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, koperasi, dan pemerintah.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah kesenjangan antar wilayah masih menjadi masalah utama dalam hal pembangunan daerah. Perbedaan situasi antar daerah membawa banyak permasalahan terhadap ragam corak pembangunan yang akan diterapkan di masing-masing wilayah. Peniruan mengenai pola kebijakan yang dinilai berhasil bagi suatu wilayah, tidak memberikan jaminan akan memberikan hasil yang sama untuk daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Sehingga sebuah kebijakan pembangunan yang akan diambil dan diterapkan pada suatu daerah perlu dilakukan upaya penyesuaian terhadap kondisi dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh sebab itu, analisis yang mendalam terhadap kondisi dan potensi setiap daerah musti dilakukan dengan baik guna memperoleh informasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah perencanaan pembangunan daerah terkait. Permasalahan utama pembangunan wilayah terletak pada penitikberatan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasari oleh kekhasan daerah yang berkaitan dengan memanfaatkan potensi tenaga kerja, kelembagaan dan sumber daya alam lokal. Hal ini berkiblat pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dan bertujuan untuk memunculkan kesempatan kerja dan memicu laju peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (Arsyad, 1999:109).
Pada intinya masing-masing wilayah memiliki kemampuan yang beragam dan berbeda-beda dalam memikat investor untuk turut berinvestasi di daerahnya. Perihal tersebut tentunya akan berdampak dalam mempengaruhi kesanggupan daerah dalam berkembang serta menumbuhkan perbedaan kecakapan dalam menghasilkan pendapatannya. Pasalnya, investor tentunya akan menilai bahwa investasi akan lebih menguntungkan apabila dialokasikan pada daerah yang dinilai dapat menjanjikan hasil yang lebih besar dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan daerah yang mungkin memerlukan waktu lama dalam memberikan hasil karena potensi yang dimiliki kurang sesuai dalam pengembangannya. Sistem pasar semacam inilah yang justru akan menimbulkan ketidakmerataan antar wilayah, karena wilayah yang relatif maju akan bertumbuh dengan cepat dan semakin maju berbanding terbalik dengan wilayah yang memiliki laju pertumbuhan yang relatif lambat. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah terus terasa, maka diperlukan sebuah perencanaan terkait kebijakan dari pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah dalam rangka mengarahkan peruntukkan investasi guna kemajuan ekonomi wilayah yang berimbang di seluruh wilayah bagian di Indonesia. Â
