G20: Mempertanyakan Dampak dari Megahnya Ceremonial

Megahnya penyambutan para tamu dari luar negeri seperti: SEA Games 2011, Asian Games 2018, hingga penyambutan para kepala negara di KTT G20 di Bali. Berbagai tarian-tarian dari 38 provinsi di Indonesia ditampilkan dalam acara ceremonial ini. Pencahayaan di panggung pun menambah mewahnya upacara penyambutan ini. Tetapi, adakah dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia selain ramainya upacara yang ditampilkan itu?

Ternyata langsung saja, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa ada dampak multiplier effect kontribusi G20 mencapai USD 533 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2022 (Jawa Pos.com, 13/11/22). Dan sebagian besar akan berputar di Bali. Provinsi tuan rumah penyambutan para pemimpin negara di dunia.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sampai melobi seluruh anggota G20 hingga 100 kali agar hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali (KumparanBISNIS, 13/11/22). Tentunya Sri Mulyani ingin seluruh Delegasi G20 yang sedang berusaha mencari solusi atas masalah ekonomi di negaranya untuk hadir di Bali.

Ada hal menarik dan penting yang perlu dibahas juga. Yaitu ketidakhadiran Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sang Presiden Rusia tersebut ternyata hanya diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Begitu pula Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ia juga tak akan hadir langsung meski berjanji akan melakukannya secara online. Seperti diketahui, kedua negara tersebut sedang bersitegang. Harapan akan kehadiran keduanya menghasilkan perdamaian atas negara yang bertikai. Walaupun begitu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa bukanlah suatu kegagalan pelaksanaan KTT G20 di Bali dengan tidak hadirnya kedua negara yang sedang bertikai tersebut. Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak mempunyai mandat dari siapapun untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Dampak ketidakhadiran keduanya membuat Forum G20 ini hanya akan berfokus pada pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19  atau pasca perang.

Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, KTT G20 di Bali telah selesai. Dari pertemuan tersebut dihasilkan komunike yang berisikan 1.186 halaman dan 52 poin utama sikap para pemimpin G20 atau Bali Leader's Declaration. Lima poin utama yang didapatkan adalah sebagai berikut: pelaksanaan makroekonomi secara fleksibel, perlindungan terhadap stabilitas makroekonomi, promosi ketahanan pangan dan energi, investasi ke negara berpenghasilan rendah, serta percepatan pencapaian SDG's (Tempo.co, 17/11/22).

Sungguh layaknya sepadan penyambutan mewah di awal Forum KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Sebab para pemimpin negara itu telah mencapai komunike. Mereka berusaha mengambil solusi untuk lolos dari Resesi tahun 2023. Penyambutan mewah yang spektakuler dipersembahkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai hiburan agar tidak berat bagi para pemimpin negara untuk pulih kembali pasca pandemi Covid-19 dengan tagline andalan Recover Together, Recover Stonger. Tunggu sebentar, sepertinya dari fakta yang tertulis, keputusan dari hasil KTT G20 ini hanya akan terasa oleh pengusaha dan penguasa saja sepertinya.

Kenyataanya G20 ini terdapat penolakan dari para Mahasiswa. Para mahasiswa itu mengungkapkan bahwa pertemuan G20 yang membahas transisi energi dan pangan, digital finansial, hingga krisis iklim, semuanya hanya ilusi bagi negara-negara imperialis di dunia. Pertemuan ini hanya arisan negara elit ketika rakyat sedang sulit. Forum ini hanya menangguhkan negara kapitalis global Amerika dan negara kapitalis lainnya kepada negara-negara berkembang. Mahasiswa sebagai pemuda yang benar-benar wakil rakyat mengkritisi Rp 674 Milyar dana yang dikeluarkan Negara Indonesia untuk menyelenggarakan KTT G20. Krisis ekonomi global yang dirasakan oleh negara-negara maju G7 sebelumnya dan kini menggandeng tiga belas negara lainnya menjalankan sistem ekonomi kapitalis.

Persoalan ekonomi yang dihadapi dunia khususnya Indonesia yaitu kemiskinan, kerawanan konflik sosial, dan lain-lain. Ketimpangan ekonomi semakin melebar antara negara maju dan negara miskin. Investasi yang akan dijalankan negara-negara maju di dalam negara berkembang hanya akan menambah jumlah utang mereka. Yang diuntungkan dalam forum G20 ini hanya negara anggota G7 lagi. Utang yang dihasilkan tentunya akan menjadi beban pajak kepada rakyat atau bahkan hingga penurunan jumlah gaji atau bantuan dari pemerintah yang akan diterima rakyat. Korbannya rakyat lagi. Jadi untuk apa kita berbangga diri atas kesuksesan penyelenggaraan ceremonial KTT G20 di Bali.

Pelaksanaan makroekonomi secara fleksibel yaitu dengan digitalisasi. Digitalisasi dalam bidang ekonomi akan berhasil dengan catatan, industri dalam negara tersebut sudah kuat. Berbanding terbalik dengan negara berkembang yang secara industri saja belum stabil. Harapan para pemuda untuk sejahtera tidak akan dijawab oleh ideologi negara-negara maju anggota G20, karena ideologi mereka adalah kapitalis yang berbasis produksi secara global, ditulisnya pendapatan perkapita yaitu pendapatan orang kaya dan orang miskin dibagi rata tanpa melihat kondisi setiap individu. 

Seharusnya dunia memiliki sistem ekonomi yang berbasis distribusi, dan sistem ekonomi tersebut hanya dimiliki oleh Islam. Jaminan tanpa persaingan yang dimiliki Islam. Sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai pelaku utama ekonomi, jaminan diberikan langsung kepada rakyat. Tidak seperti kapitalis yang bersumber pada swastra sehingga mengandalkan investasi. Bahasa fiqih dalam sistem ekonomi Islam adalah ri'ayah adalah melayani rakyat dengan sumber daya alam yang dimiliki. Seperti negeri-negeri Muslim yang mempunyai sumber daya alam minyak melimpah itu adalah rezeki dari Allah sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola dengan baik.

Solusi yang ditawarkan negara-negara maju itu berdasarkan ideologi kapitalis sekuler. Penawaran solusi itu hanya berlaku kepada para pemilik modal. Seharusnya penawaran solusi yang baik ada pada Islam. Islam bukan sekadar agama ibadah ritual saja. Perlu dipelajari oleh berbagai kalangan masyarakat bahwa Islam adalah sebuah ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik ekonomi, sehingga bisa dibandingkan bagaimana cara Islam mengatur kesejahteraan rakyat dengan cara kapitalis mengatur kesejahteraan rakyat. Memahami Islam yang secara konsep membawa kesejahteraan dari pemerintah dan rakyat