Salah satu tugas penting yang diberikan Presiden Jokowi untuk Mendikbud Nadiem Makarim adalah membenahi program vokasional agar tidak tertinggal zaman. Ternyata, usaha untuk menguatkan pendidikan vokasi masih terkendala oleh masalah kekurangan guru produktif. Peran guru produktif sangat penting untuk mengembangkan ekonomi pedesaan.
Guru produktif sangat berperan dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan guru penggerak.Guru produktif memiliki peran strategis untuk mengembangkan talenta-talenta muda sebagai SDM bangsa yang berdaya saing. Untuk mencetak talenta tersebut dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai mentorship. Sosok tersebut memiliki kapasitas untuk mempresentasikan atau menyiarkan konten-konten yang mampu membangkitkan daya imajinasi dan kapasitas inovasi bagi siswanya.
Keniscayaan, Semarak Merdeka Belajar terwujud bila pendidikan vokasi disertai dengan peran mentorship yang memiliki kapasitas sebagai guru produktif berstandar yang piawai menyiarkan atau mempresentasikan sebuah materi atau konten vokasional. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru vokasional atau kejuruan merupakan keniscayaan bangsa yang tengah memasuki era industri 4.0. Kebutuhan terhadap guru produktif untuk meneguhkan industrialisasi nasional perlu terobosan.
Guru produktif tidak tidak harus berasal dari bangku perguruan tinggi kependidikan. Guru vokasi dapat mempercepat program pengembangan industri di daerah. Potensi daerah yang selama ini "tertidur" bisa diwujudkan nilai tambahnya lewat pendidikan vokasi yang berbasis lokal. Bila jumlah guru produktif tercukupi jumlahnya, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah- daerah bisa lebih mudah ditransformasikan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Penerapan status BLUD harus semakin digencarkan, baik di SMK negeri maupun swasta lewat metode teaching factory. Yakni metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan standar industri.
 Dengan status BLUD lembaga pendidikan itu juga bisa lebih leluasa dalam hal manajemen serta masalah penggalian sumber keuangan lewat bisnis dan jasa. Karena hingga kini banyak SMK yang memiliki potensi berupa produk dan hasil inovasi teknologi tepat guna. Langkah kedepan BLUD SMK memiliki peran penting terkait dengan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Seperti contohnya membuat mesin pengolah bahan baku seperti alat pembuat tepung jenis umbi-umbian lokal menjadi substitusi tepung terigu yang selama ini tergantung impor.
 Apalagi pada saat ini Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong penumbuhan dan pengembangan Industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh penjuru tanah air. Karena setiap daerah di Indonesia punya potensi masing-masing dengan keunggulan komparatif, baik dalam hal sumber daya alam yang dijadikan bahan baku maupun keterampilan sumber daya manusianya. Untuk meningkatkan daya saing sektor IKM sesuai dengan keunggulan daerah perlu dilaksanakan program pembinaan di sentra IKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).
Konsep OVOP pertama kali diinisiasi di Prefektur Oita Jepang sejak tahun 1979 oleh Dr. Morihiko Hiramatsu, yang kemudian diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007. Konsep OVOP tersebut memiliki spirit untuk mendorong masyarakat suatu daerah agar dapat menghasilkan produk yang kompetitif dengan nilai tambah tinggi dan mampu bersaing ditingkat global. Penerapan OVOP tetap mengutamakan ciri khas keunikan karakteristik daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penerapan perlu melibatkan lembaga pendidikan kejuruan, inovator bahkan juga para startup atau pengusaha rintisan.
Sayangnya hal diatas masih terkendala karena mayoritas sekolah kejuruan di tanah air, postur tenaga pengajarnya masih didominasi  oleh kategori guru normatif-adaptif atau guru umum yang mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Sedangkan kategori guru produktif yang mengajar para siswa sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih prosentasenya masih kecil dibawah 35 persen. Untuk membentuk guru produktif yang sesuai dengan tantangan zaman tidak mudah. Dibutuhkan program yang masif di seluruh daerah.Â
Desentralisasi pendidikan dan mengalirnya sebagian besar anggaran pendidikan nasional ke daerah menuntut kepala daerah untuk mencetak guru produktif dalam jumlah yang cukup untuk menggerakan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing.
Semarak Merdeka Belajar mesti disertai dengan langkah pemerintah daerah yang totalitas dalam mencetak guru produktif. Pemerintah daerah yang telah mendapat alokasi anggaran pendidikan nasional dalam jumlah yang besar mestinya bisa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi defisit guru produktif. Jika kondisi defisit tersebut terlambat diatasi maka Indonesia kehilangan momentum untuk mencetak SDM yang mumpuni penggerak industrialisasi.
Mencetak guru produktif sekaligus bisa membangkitkan SDM di pedesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Kemendikbud mesti mempermudah dan menambah skema sertifikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang SMK. (*)
