Mohon tunggu...
Tommy TRD
Tommy TRD Mohon Tunggu... Just a Writer...

Jumpa juga di @tommytrd

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bukan Demokrasi, Dunia Menuju Pemerintahan Tirani

21 April 2020   21:28 Diperbarui: 21 April 2020   21:32 92 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Bukan Demokrasi, Dunia Menuju Pemerintahan Tirani
Foto : merdeka.com

Pada dasarnya kekuatan terbesar pada sebuah negara adalah kekuatan bersenjata. Atau dengan kata lain pemilik kekuatan terbesar pada suatu bangsa adalah militer atau kepolisian, pokoknya mereka yang memegang senjata. Memang harusnya sebagai alat negara, militer dan kepolisian serta lembaga law enforcement lainnya tunduk dan patuh kepada undang-undang atau konstistusi negara. 

Namun seringkali konstitusi itu hanya berupa produk hukum yang tertulis pada lembar kertas berkop, bernomor, bertanda tangan dan berstempel. Tetap bukanlah tandingan dari lesatan peluru. Lagipula konstitusi sebagai produk manusia, juga bisa dirubah sesuai dengan kepentingan penguasa. Bahkan konstitusi juga pasti akan kalah di bawah todongan senjata. Tidak sedikit negara yang telah menjadi contoh dari tidak berdayanya konstitusi itu. Tidak peduli berapa jiwa yang berkorban untuk lahirnya konstitusi itu. 

Chile dengan Salvador Allende nya mati di tengah gempuran Jenderal Augusto Pinochet yang merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Chile. Allende adalah presiden yang terpilih sesuai dengan konstitusi yang ada di Chile, mati diserbu angkatan bersenjatanya sendiri. Morsi juga mati setelah digulingkan Jenderal Abdul Fattah As Sisi. Seperti Allende, Morsi juga adalah Presiden Mesir yang terpilih sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Mesir. 

Dan juga sama dengan Allende, ia digulingkan oleh militer negaranya sendiri. Saddam Hussein terpilih sesuai dengan konstitusi yang ada di Irak, dibombardir AS, dan kemudian berakhir di tiang gantungan. Qadaffi juga terpilih menjadi Presiden Libya sesuai dengan konstitusi Libya, juga kemudian digulingkan oleh pemberontakan yang juga melibatkan militer. Lalu apalah arti konstitusi di hadapan ratusan atau ribuan bedil ? 

Memang banyak yang mengatakan kekuatan tertinggi pada sebuah negara demokrasi ada pada rakyatnya. Vox populi vox dei, suara rakyat suara tuhan. Tapi faktanya kekuatan besar itu baru akan ada ketika rakyat memang benar-benar bersatu sepenuhnya. Namun ketika ia berdiri sekelompok, segelintir, atau seorang diri, dia bukanlah pemilik suara tuhan. 

Hal inilah yang kita saksikan pada tahun 1998. Kekuatan rakyat yang entah dimobilisasi oleh kelompok tertentu atau tidak, memang terlihat begitu besar, sehingga panser tidak lagi membuat mereka ciut, dan korban yang berjatuhan pun tidak membuat mereka ngeri, malah semakin menguat. 

Dan jatuhlah orde baru. Dalam eskalasi yang sama namun dengan tujuan berbeda, kekuatan rakyat juga kita lihat di Turki belum lama ini. Namun hampir sebagian besar rakyat di negara manapun, akan lebih memilih diam dibandingkan harus berurusan dengan aparat militer atau kepolisian. Itu fakta. Tidak banyak negara di dunia yang memiliki kekuatan rakyat seperti yang diperlihatkan oleh rakyat Turki. Turun ke jalan dan berhadapan dengan tank baja ? Itu bukanlah pilihan yang mudah. 

Dengan kondisi seperti itu, maka hampir setiap pemerintah, terutama yang memiliki kepala pemerintahan yang memiliki latar belakang sipil, harus memuaskan para petinggi kepolisian dan militernya. Apakah itu melalui memberikan anggaran pertahanan yang besar, menempatkan para petinggi militer dan kepolisian pada posisi strategi yang di luar institusinya, atau pada pos-pos lainnya yang tidak lazim diduduki oleh petinggi polisi atau militer aktif. 

Walaupun ada Undang-Undang yang mengatur soal itu, sekali lagi, UU atau produk konstitusi lainnya akan takluk jika sudah berhadapan dengan bedil. Loyalitas kepada bangsa, yang artinya juga loyalitas kepada konstitusi akan semakin sulit ditemukan di tahun-tahun mendatang. 

Dan pemerintah sebuah negara biasanya juga akan lebih memilih jika senjata cenderung diarahkan kepada rakyat dibandingkan diarahkan kepadanya. Sehingga tidak jarang terlihat institusi yang semestinya menjadi alat negara, malah menjadi alat kekuasaan, selama kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rakyat, hanya objek. 

Zaman dahulu pemerintahan dilakukan oleh orang terkuat, oleh pedang. Dan waktu sepertinya akan membawa kita kembali pada masa itu. Hanya saja dalam bentuk yang "dianggap" less barbar dibandingkan masa lalu.

VIDEO PILIHAN