Menakar Potensi Gerakan Mahasiswa pada Pelantikan Presiden 2019

Belakangan ini demokrasi Indonesia dihiasi dengan aksi massa yang masif dan sporadis. Momen tersebut seakan mengingatkan kita pada aksi besar-besaran yang terjadi pada Mei 1998. Boleh jadi kita mempertimbangkan gerakan pada September 2019 lalu sebagai catatan historis pergerakan mahasiswa Indonesia terbesar pascareformasi. 

Kesan tersebut rasa-rasanya tak berlebihan apabila kita melihat pada aspek kuantitas massa aksi yang demikian besarnya, sebagaimana yang terjadi pada angkatan 66, 74, dan 98. Meskipun kedalaman isu yang dimiliki oleh massa aksi barangkali tidak sedalam generasi-generasi sebelumnya, akan tetapi keberanian mereka patut diacungi jempol. 

Saya sendiri salah seorang yang ikut terlibat dalam gelombang aksi tersebut pada 24 September 2019, meski kemudian ditahan oleh aparat kepolisian selama tiga malam pasca-aksi.

Fase korporasi gerakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Gramsci mensyarakatkan hadirnya "intelektual organik" yang memantik semangat revolusioner pergerakan dan terlepas dari libido kekuasaan serta kepentingan politik apapun. Apabila kelompok intelektual organik mampu melampaui itu niscaya kesadaran masyarakat akan timbul dengan sendirinya. 

Akan tetapi yang terjadi di lapangan ternyata berbanding terbalik. Kemampuan mahasiswa mengelola dan mengorganisasi massa terbukti belum selesai. Alhasil kedalaman pengetahuan massa aksi perihal isu yang diperjuangkan sangatlah terbatas dan segmen masyarakat yang kemudian tergerak pun sangat mudah terbaca. 

Alih-alih membangun kesadaran, gerakan mahasiswa justru memunculkan kesan politis dan terlalu tergesa-gesa. Akibatnya tidak sedikit pihak yang kemudian memanfaatkan momentum tersebut dan mengotori kemurnian gerakan mahasiswa, yang diamini dan selaras dengan tindak tanduk para pimpinan BEM ketika sibuk menghiasi layar kaca ketimbang mengonsolidasikan gerakan secara matang. 

Pada beberapa momen, tuntutan mahasiswa tidak lagi relevan dan menunjukkan ketidaksiapan mereka dalam aksi jangka panjang. Agenda menggagalkan pelantikan presiden dan menurunkan Jokowi santer terdengar dalam beberapa momen selama aksi berlangsung. 

Fenomena tersebut menunjukkan kegagalan "elite" mahasiswa dalam mengonsolidasikan gerakan yang masif namun semestinya tetap terukur. Suara-suara sumbang tersebut jelas politik dan telah menggadaikan idealisme mahasiswa. 

Substansi gerakan telah dikaburkan oleh semangat-semangat revolusioner yang tidak bersandar pada hakikat kaum intelektual. Dengan riwayat kegagalan tersebut saya kira gerakan mahasiswa hari ini harus lebih mencermati sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, kemudian merumuskan metode-metode baru sembari menentukan fokus isu yang lebih substansial. 

Semangat mahasiswa mengkritik jalannya negara akan jauh lebih baik apabila diimbangi dengan tujuan-tujuan yang terukur dan tetap dalam koridor konstitusi. Melalui gerakan September, baik yang saya amati di lapangan dan di ruang-ruang konsolidasi mahasiswa, rasa-rasanya sulit untuk mencapai fase terakhir yang dijelaskan oleh Gramsci, yakni mencapai hegemon sembari mewakili kelas-kelas bawah masyarakat yang butuh untuk disuarakan.

Untuk menghindari kesan-kesan politis dan aksi massa yang ditunggangi, maka saya kira tidak perlu ada gerakan pada saat Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti. Kembalilah ke barak-barak perjuangan kalian di kampus dan benahi kembali pola konsolidasi massa serta teknis aksi.