Ribuan suara rakyat menuntut perubahan dalam satu pekan. Mereka bukan sekadar berteriak, tapi menulis tuntutan konkret yang harus dibaca pemerintah dan DPR. Inilah 17+8 Tuntutan Rakyat yang kini jadi sorotan publik.
Belakangan, masyarakat dibuat heboh oleh munculnya apa yang disebut "17+8 Tuntutan Rakyat". Tuntutan ini lahir setelah serangkaian unjuk rasa di DPR RI dan kejadian pascademo yang memicu perhatian publik. Tidak sekadar gerakan spontan, tuntutan ini dirumuskan dengan serius oleh sejumlah figur publik ternama seperti Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, Andovi Dalopez, Andhtya F. Utami, dan Jerome Polin. Mereka mewakili suara warga yang ingin perubahan nyata.
17+8 Tuntutan Rakyat menuntut transparansi, reformasi, upah layak, dan perlindungan demonstran, dengan fokus perubahan jangka pendek dan panjang. - Tiyarman Gulo
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
Secara sederhana, "17+8" berarti ada 17 tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah dalam waktu seminggu, tepatnya hingga 5 September 2025, dan 8 tuntutan tambahan yang diminta selesai dalam satu tahun. Dari total 25 tuntutan ini, lima di antaranya langsung ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, sisanya kepada DPR, partai politik, serta pemerintah di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tujuan utama tuntutan ini jelas: transparansi, reformasi, dan empati pemerintah terhadap warga. Tuntutan jangka pendek memfokuskan pada masalah mendesak seperti kriminalisasi demonstran dan transparansi anggaran. Sementara tuntutan jangka panjang menekankan reformasi struktural, termasuk di DPR, kepolisian, TNI, dan sektor ekonomi.
Tuntutan kepada Presiden dan Pemerintah
Presiden diminta menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran. Selain itu, dibentuk Tim Investigasi Independen untuk menangani kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi.
Menanggapi tuntutan ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah mendengar aspirasi rakyat. Ia menegaskan, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus, karena perlu prioritas dan prosedur yang jelas.
Tuntutan kepada DPR dan Partai Politik
Bagi DPR, tuntutannya cukup tegas. Anggota DPR diminta membekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru. Publikasi transparansi anggaran menjadi wajib, serta Badan Kehormatan DPR diminta memeriksa anggota yang bermasalah. Partai politik juga diminta menindak kader yang melanggar etika dan memicu kemarahan publik.
Selain itu, tuntutan menekankan pentingnya keterlibatan kader partai dalam ruang dialog bersama publik. Semua ini bertujuan memperbaiki hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar formalitas.
Tuntutan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Rakyat meminta pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol. Langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan perlindungan pekerja kontrak juga menjadi prioritas.
Dialog terbuka dengan serikat buruh diminta untuk menyelesaikan isu upah minimum dan outsourcing. Ini bukan sekadar tuntutan ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial bagi seluruh warga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan sehari-hari.
Tuntutan Jangka Panjang hingga Agustus 2026
Tuntutan tambahan mencakup reformasi besar-besaran DPR dan partai politik, termasuk audit keuangan dan peningkatan syarat anggota DPR. Reformasi perpajakan dan sektor ekonomi diharapkan lebih adil dan transparan.
