Penggerak politik pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru yang menciptakan ketergantungan pada industrialisasi disebabkan oleh sejumlah masalah utama yang tidak dapat diselesaikan oleh rezim politik Suharto dalam mencapai proyek-proyeknya, yaitu proyek pembangunan/industrialisasi. Salah satu permasalahannya adalah struktur ekonomi domestik yang diwarisi dari zaman kolonial, sehingga dari segi industri menjadi masalah melemahnya eksistensi borjuasi domestik. Polarisasi horizontal meliputi pengelompokan dalam entitas budaya berdasarkan garis (stratifikasi sosial berdasarkan garis etnis), struktur industri yang tumpang tindih dengan kehadiran regional yang lemah, sektor manufaktur, yang menyebabkan ketergantungan yang besar pada sumber daya alam seperti produk ekspor. Dan akhirnya dominasi modal asing dalam kegiatan industri manufaktur.
 Suharto mulai menjabat sebagai presiden kedua Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967, yang dikenal sebagai Era Orde Baru. . Orde Baru memulai rezimnya dengan fokus mengutamakan stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah diarahkan untuk mengendalikan inflasi, menghemat keuangan publik dan memastikan kebutuhan dasar penduduk. Perkembangan era Orde Baru difokuskan pada upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan struktur pemerintahan yang didominasi militer secara sinergis dengan para ekonom mapan. Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi politik dan ekonomi dengan tujuan ganda yaitu mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, pentingnya pemerataan tampaknya cukup disadari, sehingga muncul istilah 8 (delapan) aliran pemerataan sebagai dasar kebijakan ekonomi. Delapan jalur tersebut adalah;
 1. Kebutuhan dasar,
 2. Pendidikan dan kesehatan,
 3. Bagi hasil,
 4. Kesempatan kerja,
 5. Kesempatan usaha,
 6. Keterlibatan perempuan dan pemuda,
 7. Difusi pembangunan,
 8. Keadilan.
 Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan melalui apa yang disebut dengan model pembangunan jangka panjang bersama (2530 tahun). Model ini berlangsung selama 5 tahun, sehingga disebut Repelita (rencana pembangunan 5 tahun).
 Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa. Wilayah geografisnya terdiri dari 14.000 pulau yang tersebar di 3.000 mil dengan luas daratan 1 juta mil persegi. Kekayaan sumber daya alamnya tentu saja menarik perhatian pihak asing. Situasi politik di Indonesia tergantung pada rezim yang berkuasa. Orde Baru adalah rezim kedua yang memegang kekuasaan tetap di Indonesia. Rezim tersebut dipimpin oleh Suharto, yang membawa demokrasi Pancasila ke dalam kekuasaannya. Ternyata demokrasi pancasila hanyalah simbol dari rezim ini, realisasi kekuasaan rezim ini adalah otoritarianisme yang mengacu pada kekuasaan satu orang yaitu Suharto. Pemerintah Suharto mencari legitimasinya dengan janji-janji pembangunan ekonomi. Kata "pembangunan" menjadi titik fokus Orde Baru untuk membedakannya dengan Orde Lama Soekarno.
 Pembangunan mulai menjadi "ideologi" baru yang diusung oleh pejabat pemerintah di masa Orde Baru, yang memberikan legitimasi bagi sebagian besar kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan propaganda negara tentang UUD 1945 di segala bidang kehidupan sosial politik. Pembangunan dipandang sebagai jalan terbaik untuk mengimplementasikan Pancasila, demikian pula setiap orang di negeri ini wajib mendukungnya.
 Untuk menjaga perekonomian, Suharto merekrut ekonom sipil dari Universitas Indonesia, yang kemudian sering disebut sebagai "teknokrat". Ideologi utama para teknokrat ini adalah prinsip ekonomi ortodoks atau biasa disebut dengan ekonomi neoklasik, yang berpandangan bahwa perlunya mengoptimalkan fungsi pasar dan meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Namun, sebagian besar, mereka juga setuju dengan prinsip Keynesian yang cenderung mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan indeks GNP. Intervensi negara, dalam pandangan ini, penting untuk mempercepat proses industrialisasi. Oleh karena itu, upaya pengembangan sektor industri harus selalu digalakkan, karena pembangunan sektor industri dipandang perlu untuk menciptakan daya dorong yang besar bagi pembangunan ekonomi pada umumnya.
 Alur pemikiran ini didukung langsung oleh W.W. Rostow. Rostow menemukan bahwa semua masyarakat akan melalui lima tahap perkembangan masyarakat tradisional yang merupakan premis untuk tinggal landas, tinggal landas, jatuh tempo, dan akhirnya konsumsi massal. Sebagai negara berkembang, posisi Indonesia dalam pandangan ini berada pada tahap kedua atau transisi dari tahap tradisional ke tahap lepas landas. Keberadaan wirausahawan yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pertanian yang tinggi, serta pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat proses ini dan kemudian memasuki fase start-up. Menurut logika pemikiran ini, peran pemerintah tak terelakkan untuk memajukan pembangunan. Dalam arti yang lebih struktural, ideologi campuran ini sebenarnya mewakili basis sosial-politik rezim Orde Baru itu sendiri. "Ideologi" ekonomi neoklasik mencerminkan elemen demi kepentingan borjuasi nasional dan internasional. Secara khusus, perusahaan transnasional (TNCs) dan mitranya di Indonesia memiliki kepentingan dalam mengembangkan modal nasional dan memperoleh surplus ekonomi dari upaya mereka. Akibatnya, strategi pembangunan ekonomi yang dipilih oleh Rezim Orde Baru tidak selalu didasarkan pada mekanisme pasar yang benar-benar terbuka dan adil secara sistematis.
 Aliran modal asing ke Indonesia membuat industrialisasi Indonesia bergantung. Salah satu ibu kota terbesar di Indonesia adalah Jepang. Sejak akhir 1960-an, Jepang telah menjadi negara terpenting dalam hal penanaman modal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perusahaan transnasional Jepang (TNCs) telah memindahkan industri mereka ke wilayah tersebut terutama untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan tekanan dari Amerika Serikat untuk mengurangi surplus perdagangan mereka yang berlebihan dalam perdagangan secara bilateral dengan Amerika Serikat. Kebijakan pemerintah Jepang memainkan peran strategis dalam mendorong TNC Jepang untuk berinvestasi dan memindahkan industri mereka ke Asia Tenggara.
Industrialisasi yang Bergantung dari Penghujung 1960-an sampai era 1970-an
Pada awalnya, pemerintah Orde Baru menempatkan peran modal asing dalam menstabilkan perekonomian Indonesia, mendesak mereka untuk kembali melalui kebijakan liberalisasi. Tujuan mendesak dari kebijakan liberalisasi pemerintah adalah untuk memulihkan sistem produksi. Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 memberikan insentif hari libur dan pembebasan bea masuk atas mesin dan peralatan manufaktur lainnya selama tahun-tahun awal produksi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 21 undang-undang ini, perusahaan asing dijamin oleh pemerintah untuk tidak dinasionalisasi di kemudian hari. Selama tiga siklus REPELITA, pemerintah membangun industri substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Kecenderungan menuju strategi substitusi impor sebagian didasarkan pada keyakinan bahwa populasi yang besar tersebut merupakan pasar yang potensial dan juga ketersediaan bahan baku untuk industri modern karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Strategi ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong perkembangan sektor manufaktur, selain mengurangi defisit neraca pembayaran dan menghemat devisa. Tumbuhnya ketergantungan pada sumber pendanaan asing pada masa awal Orde Baru dapat dilihat pada kenyataan bahwa tiga perempat dari REPELITA I (1964-1974), yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, telah meningkat menjadi 877 juta dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Â
Tahun (1974). Mulai tahun 1972, utang luar negeri yang baru sejak tahun 1966 melebihi semua utang luar negeri yang diwarisi oleh pemerintah Soekarno bertentangan dengan yang direncanakan semula, juga cenderung meningkatkan ketergantungan tergantung pada proses produksi dan bahan baku. Hal ini terlihat pada peningkatan impor bahan baku selama tahun 1970-an. Nilai impor bahan baku naik dari 1,191 miliar USD (25,5%) pada tahun 1975 menjadi 3,572 miliar USD (44,0%) pada tahun 1981. Selama tahun 1970-an, kontribusi penciptaan sektor industri (terutama manufaktur) dalam penciptaan lapangan kerja adalah juga relatif kecil. Sektor manufaktur hanya mampu menyerap 2.949.600 tenaga kerja, atau 7,8% dari total angkatan kerja pada tahun 1971, dan 4.360.700, atau hanya 8,6% dari total angkatan kerja pada tahun 1980.
Kecenderungan Pemerintah untuk Mengadopsi Prinsip Sistemik Ekonomi Pasar di Awal Tahun Era Orde Baru berkorelasi langsung dengan upaya membujuk negara-negara donor dan investor asing lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilu ekonomi di Indonesia. Namun, pada awal tahun 1974, ketika pemerintah menerima pendapatan yang melimpah dari sektor ekspor, gagasan bahwa negara dapat memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian mulai muncul ketika negara menerima sektor perusahaan minyak sebagai basis modalnya yang kokoh. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang menetapkan suku bunga tinggi untuk menahan laju inflasi telah membuat pengusaha lokal berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki akses ke modal asing, membuat mereka sangat kecewa. Mereka mendapati diri mereka dikucilkan dari dunia bisnis tradisional, seperti tekstil, minuman ringan dan rokok kretek, karena pesaing Cina dan asing memiliki akses yang lebih mudah ke permodalan. Tiba-tiba, pengusaha pribumi, yang juga anti-komunis dan dekat dengan kalangan Muslim saleh, menjadi yang pertama dalam koalisi pro-Soeharto yang mulai ragu bahwa kepentingan mereka dapat dipenuhi.
Industrialisasi yang Bergantung dari Periode 1980Â
Di Asia Tenggara, investor Jepang lebih tertarik untuk berinvestasi di sumber daya alam, karena wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Selain itu, mereka juga tertarik untuk mengekspor barang-barang manufaktur karena rendahnya upah pekerja di Indonesia. Sejak kejadian Malari tahun 1974, sikap Jepang cenderung kurang serius terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, pada awal 1980-an, Jepang mulai tidak berani mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan investasi pemerintah Indonesia. Hal ini menambah beban pemerintah, yang sangat membutuhkan investasi asing untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari sektor minyak. Melalui serangkaian kebijakan dan regulasi serta downgrading, strategi berorientasi ekspor untuk menggantikan substitusi impor yang lama digalakkan selama periode ini.
 Menghadapi situasi ini, pabrikan Jepang mulai berinvestasi di Indonesia pada awal 1980-an ketika biaya produksi di Jepang naik dan apresiasi yen memaksa mereka untuk mencari fasilitas di luar negeri. Investasi Jepang juga meningkat tiga kali lipat, dari US$55.406 juta pada 1980 menjadi US$153,52 juta pada 1981. Dan pada 1982 angka itu meningkat tiga kali lipat mencapai US$511.586 juta. Bahkan pada tahun 1986, Jepang menginvestasikan hampir 40% dari total investasinya di Indonesia. Saham tidak berubah pada 36,5%.
 Pemerintah Jepang memutuskan untuk mendukung perekonomian Indonesia pada pertengahan 1980-an dengan memberikan bantuan khusus dan dengan cepat mengeluarkan dana untuk mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran yang diperlukan secepat mungkin. 1980-an dengan spesial. mendukung dan dengan cepat mengeluarkan dana untuk mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran darurat, awalnya meningkat pada tahun 1987. Bantuan khusus ini berjumlah $ 1.277,8 juta pada tahun 1990 atau 1991.
 Untuk membantu Indonesia, menghadapi masalah utang, Jepang menjanjikan pembiayaan baru ke Indonesia pada pertemuan IGGI pada bulan Juni 1989, namun pemenuhan janji ini tidak ditampilkan secara jelas. ODA dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1990 meningkat kurang dari 5 miliar yen dari tahun sebelumnya. Setengah dari .201,1 juta ODA Jepang untuk Indonesia adalah untuk program bantuan cepat, sedangkan setengah lainnya untuk pinjaman proyek. Meski Jepang tampaknya enggan untuk menyetujui banyak permintaan bantuan ekonomi dari Indonesia, terbukti dengan penolakannya terhadap usulan Sumarlin, semua itu sebenarnya hanya menunjukkan persepsi pemerintah Jepang tentang pentingnya menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia masalah serius sejak pertengahan 1980-an.
 Jatuhnya harga minyak pada awal 1980-an menyebabkan resesi ekonomi yang parah di Indonesia. Pendapatan minyak turun dari $19 miliar pada tahun 1981 atau 1982 menjadi $14,7 miliar pada tahun 1982 atau 1983, dan terus menurun menjadi $6,19 juta pada tahun 1986 atau 1987. Akibatnya neraca pembayaran Indonesia terus bergulir terganggu. Dari surplus $2 miliar pada tahun 1979 atau 1980 dan 1980 atau 1981, surplus turun menjadi $2,790 juta pada tahun 1981 atau 1982, menjadi $7039 juta pada tahun 1982 atau 1983 dan menjadi $4.151 juta dolar pada tahun 1983 atau 1984. Dengan aset hingga $ 10 miliar pada tahun 1984 atau 1985, Indonesia terpaksa mengambil pinjaman luar negeri tambahan. antara tahun 1982 atau 1983 dan 1984 atau 1985, rata-rata permintaan eksternal adalah US$6,2 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, US$ 4,3 disalurkan dalam bentuk pinjaman dan pinjaman jangka menengah dan panjang. Pada tahun 1984, total pembayaran utang adalah $ 28,4 miliar dengan rasio utang inti 21,1%.
 Pukulan berat terhadap perekonomian akibat jatuhnya harga minyak telah memaksa pemerintah untuk menyadari bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat terus bergantung pada minyak dan harus mendiversifikasi basis ekspornya. Turunnya harga minyak juga telah memperkuat posisi teknokrat ekonomi neoklasik di pemerintahan karena hanya dengan penetapan kebijakan pro-pasar modal asing akan cepat kembali ke Indonesia menciptakan peluang bagi teknokrat untuk merumuskan kebijakan liberalisasi. satu dekade kekuasaan didominasi oleh kelompok.
 Menjelang 1980-an, liberalisasi ekonomi mulai meningkatkan kekayaan dan kesuksesan komunitas bisnis Tiongkok-Cina dan telah menjadi isu politik yang sensitif. Salah satu pengusaha kawakan China, Lim Sioe Liong, bahkan masuk dalam jajaran empat orang terkaya dunia, yang menjalankan kelompok bisnis yang membentang di pesisir barat Amerika Serikat, melewati Asia Tenggara, hingga Eropa.
Industrialisasi yang Bergantung dari Periode
Pada tahun 1990, modal Jepang untuk industrialisasi di Indonesia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari fakta bahwa sejak tahun 1967-1997, Jepang telah terakumulasi menjadi investor terbesar di negara ini, dengan nilai investasi sebesar 41,4 miliar USD termasuk 1.004 proyek. Pada tahun 1990-an, terlihat bahwa investasi Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1996 senilai 1,330 miliar dolar AS. Angka ini juga menunjukkan bahwa investasi Jepang mencapai US$5.421 juta pada tahun 1997. Ini menarik. Angka ini turun menjadi 1,33 miliar USD pada tahun 1998 dan selanjutnya menurun menjadi 0,44 juta USD pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang disertai dengan meningkatnya suhu politik telah membuat pengusaha Jepang enggan berinvestasi di Indonesia.
 Pentingnya Jepang bagi perekonomian Indonesia selama tahun 1990-an juga dapat dilihat dari komitmen Jepang yang berkelanjutan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia melalui IGGICGI. Dalam kategori bantuan bilateral, antara tahun 1991--992 dan 1994--95, Jepang menjadi penyumbang bantuan luar negeri terbesar bagi Indonesia melalui IGGICGI. Dari total dukungan IGGICGI sebesar US$5,02 miliar pada tahun 1994995, misalnya, Jepang menyediakan US$1,670 miliar untuk membiayai 20 proyek, termasuk pinjaman $1,5 juta, USD per OECF dan USD 170 juta dalam bentuk hibah dan bantuan teknis. Pada bulan Juni 1992, Pemerintah Jepang mengeluarkan Piagam ODA untuk memperjelas filosofi dan prinsip dasar ODA serta menciptakan kondisi agar ODA dapat beroperasi secara lebih efisien dan efektif.
 Piagam tersebut menekankan perlunya mutlak memperhatikan pertimbangan kemanusiaan, pentingnya saling ketergantungan, urgensi melestarikan lingkungan, dan bantuan kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan, berusaha mengembangkan ekonomi dengan kekuatan mereka sendiri. Program ini menyalurkan sekitar US$120 juta dalam bentuk kredit, model dan kontribusi kepada lembaga keuangan internasional antara 1993-1997. 444.
