Setelah hampir dua dekade, akhirnya pembicaraan dan perencanaan terkait pelestarian keanekaragaman hayati laut berakhir dengan sebuah kesepakatan pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Ratusan negara melalui delegasinya akhirnya menyepakati pakta tingkat tinggi PBB tentang perlindungan biodiversitas laut melalui BBNJ.
Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) atau Konferensi Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati Laut Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional adalah sebuah konferensi internasional yang diwadahi oleh PBB.
Langkah ini menurut kelompok lingkungan akan membantu mengembalikan keanekaragaman hayati laut dan menjamin keberlanjutannya.
Hingga kini, sangat sedikit dari kawasan laut lepas yang dilindungi, padahal luas laut lepas hampir menutupi separuh bumi.
Laut lepas merupakan kawasan lautan yang terletak di luar 200 mil teritorial laut sebuah negara.
Laut lepas tidak memiliki organisasi internasional maupun perjanjian internasional yang secara khusus ada untuk melindungi keanekaragaman hayatinya. Kawasan ini juga tidak tunduk ke hukum maupun kendali negara manapun karena letaknya di luar jangkauan teritori negara.
Sebelumnya beberapa perjanjian internasional dan organisasi internasional memang ada untuk mengatur tentang laut lepas. Namun, aturan pendahulunya hanya difokuskan pada pengaturan terkait penangkapan ikan, pelayaran, pertambangan, serta pengekstrasian bahan bakar fosil.
Para penggiat lingkungan menyampaikan, meskipun seharusnya para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan laut lepas mempertimbangkan mengenai kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi hal itu bukan prioritas mereka. Hal ini karena aturan terkait keanekaragaman hayati laut memang belum diatur secara khusus kala itu. Â
Laut lepas tersebut berada di bawah tekanan selama beberapa dekade terakhir. Kondisi darurat yang terjadi pada laut lepas disebabkan karena perubahan iklim, polusi, penambangan dasar laut berlebih, serta penangkapan ikan berlebih.
Di masa depan, pakta yang baru saja disetujui oleh negara-negara PBB ini akan memiliki kemampuan untuk melindunginya.
Pakta Biodiversitas PBB akan memungkinkan diciptakannya kawasan perlindungan laut dan diberlakukannya tindakan konservatif lain di laut lepas.
Namun meski begitu, perjalanan pakta ini masih panjang. Setelah pakta disahkan, masih ada langkah lanjutan yang diperlukan untuk membuat pakta ini dapat secara efektif menyelamatkan biodiversitas laut lepas.
Juru kampanye lautan Greenpeace, Laura Meller menyatakan bahwa negara-negara harus secara formal mengadopsi perjanjian ini dan meratifikasinya sesegera mungkin. Negara kemudian harus memenuhi kebutuhan planet dengan memberikan suaka laut yang dilindungi sepenuhnya.
Saat diratifikasi kelak, pakta biodiversitas laut ini akan menciptakan kerangka kerja internasional yang memiliki fokus utama melindungi ekosistem laut. Ini akan dapat membatasi bahkan melarang aktivitas yang membahayakan kehidupan laut. Dan kemampuan ini sangat penting jika dunia ingin mencapai target 30x30.
Target 30x30 adalah awalnya diusulkan oleh World Wide Fund (WWF) dan Conservation International (CI). Inti dari target 30x30 adalah untuk melindungi sekurang-kurangnya 30% daratan dan lautan pada tahun 2030.
Kesepakatan ini disebut sebagai "perjanjian laut tinggi", kerangka hukum ini akan menempatkan 30% lautan dunia ke dalam kawasan yang dilindungi. Melalui kesepakatan ini, akan lebih banyak dana digelontorkan untuk konservasi laut (mencakup akses ke/dan penggunaan sumber daya genetik laut).
Menurut kelompok lingkungan Greenpeace sendiri, hingga tahun 2030, 11 juta kilometer persegi lautan perlu dilindungi setiap tahunnya untuk mencapai target yang sudah ditentukan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyatakan kesepakatan yang dicapai sebagai "kemenangan multilateralisme dan upaya global untuk melawan upaya destruktif yang dihadapi kesehatan laut, sekarang dan untuk generasi mendatang".
Guterres juga menyebut bahwa perjanjian ini sangat penting untuk mengatasi tiga krisis planet (perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi).
Ia menambahkan bahwa perjanjian ini penting untuk mencapai target terkait laut dalam "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan serta Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal".
Sekjen PBB juga memuji ketekunan, ambisi, serta fleksibilitas negara-negara mengingat keputusan yang dihasilkan mengacu pada UNCLOS. Ia juga memberi hormat kepada Duta Besar Singapura untuk Isu Kelautan dan Hukum Laut dan Utusan Khusus Menteri Luar Negeri, Rena Lee atas dedikasinya memimpin diskusi.
Pernyataan yang Guterres yang dirilis oleh juru bicaranya juga mengakui dukungan kritis dari organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, lembaga akademik, serta komunitas ilmiah. Ia berharap dapat terus bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mengamankan lautan yang lebih sehat, lebih tangguh, serta lebih produktif yang bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
Sumber: UN News, Reuters, The New York Times, dan NatureScot Nadaralba.
