Pergerakan cepat yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini, yang sejak hari pertama bertugas langsung tancap gas blusukan ke sejumlah titik di Ibu Kota, wajar bila direspons dengan pro dan kontra. Namun menurut pengamat sosial dan Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, publik pun seharusnya jeli melihat mana yang sekadar blusukan, dan mana yang turun langsung guna mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada.
Menurut Arip, dengan begitu banyaknya pejabat blusukan sejak beberapa tahun lalu, sebenarnya fenomena itu tak menjanjikan apa pun. Kadang, menurut Arip, publik bahkan melihat pejabat pelaku blusukan melakukan hal itu tanpa kesadaran penuh akan arti blusukan yang ia lakukan.
"Ada banyak pejabat yang melakukannya karena memang tim public relation memintanya begitu,"kata Arip. Karena itu, ia mengatakan wajar bila blusukan seperti itu tak membawa manfaat apa pun. Baik bagi masyarakat, atau pun terhadap pejabat yang melakukannya, baik pada sisi pemahaman akan kerja, apalagi pemahaman akan masyarakat serta berbagai sisi social di sana yang menjadi tanggung pejabat tersebut.
Sisi negatif dari perilaku blusukan tanpa memahami esensinya adalah terjadi inflasi nilai blusukan itu sendiri. Blusukan akan kian dianggap biasa dan tidak lagi memiliki nilai terhormat, yakni bertemunya pemimpin dengan warga yang dipimpinnya untuk bersama-sama membuka masalah, berpikir untuk saling mengajukan ide guna mencari solusi, dalam kerangka kesetaraan dan amanah yang diemban masing-masing pihak.
"Akhirnya, pejabat yang melakukan blusukan dengan sadar dan benar pun, karena nilai blusukan sudah mengalami inflasi, tak jarang dianggap hanya mencari sensasi dan nilai "pi-ar" (public relation)," kata Arip.
Namun menurut Arip, dirinya tak melihat blusukan yang dilakukan Mensos Risma berada dalam katagori blusukan yang mengalami inflasi tersebut. Â Penilaian itu menurut Arip datang setelah melihat rekam jejak Risma selama ini. Apalagi, menurut dia, saat awal-awal menjabat sebagai wali kota Surabaya pun, Risma dikenal masyarakat sebagai pemimpin yang kerap melakukan blusukan.
"Kita bisa lihat rekam jejak beliau saat di Surabaya. Dari zaman Alif, anak SD yang secara jujur membuka kasus contekan massal tahun 2011, Bu Risma yang langsung datang ke rumah Ibu Siami, orang tua Alif, untuk mendengar langsung permasalahan," kata Arip.
Berbeda dengan blusukan banyak pejabat lain yang telah mengalami inflasi nilai, Arip mengatakan blusukan ala Risma justru harus tetap dilakukan. Pasalnya, blusukan Risma adalah blusukan untuk mencari data paling valid untuk menggali solusi paling pas. Â
"Agar jangan justru orang lama-lama menganggap blusukan itu negatif, hanya karena para pejabat pelaku blusukan makin tak mengerti pasti apa yang mereka lakukan," kata dia. Ia mencontohkannya dengan hal yang gampang, misalnya ziarah kubur.
"Kalau banyak orang berziarah kubur dengan niat keyakinan yang mendekati musyrik, kan tidak bisa kita kemudian menganggap ziarah kubur sebuah hal buruk, padahal itu salah satu pengingat bahwa kita semua akan mati," kata dia.
