Pada 2016, Gregorius Afioma menulis, privatisasi pengelolaan Taman Nasional Komodo pada 2005 (kontrak 30 tahun) telah menyingkirkan lebih jauh lagi penduduk Pulau Komodo dari sumber penghidupannya ("Konservasi Kepentingan melalui BOP." Indoprogress.com. 11/11/2016).
Pengelolaan TNK diserahkan kepada perusahaan swasta PT. Putri Naga Komodo (PNK), perusahaan yang sebagian sahamnya dikuasai the Nature Conservacy (TNC), perusahaan manajemen konservasi dan pariwisata yang berbasis di Amerika Serikat.
Privatisasi manajemen TNK ke pemodal industri pariwisata berlangsung bersamaan dengan penegakkan zonasi kawasan TNK yang pada tahun 2000 dibagi ke dalam 9 zona. Kian banyak wilayah larangan bagi para nelayan Pulau Komodo untuk menangkap ikan. Patroli aparat di wilayah-wilayah larangan diperketat. Masyarakat yang kedapatan melanggar akan berhadapan dengan pemenjaraan dan tidak jarang juga kekerasan fisik.
Saya masih ingat, pada 2004 ketika di Colol, Manggarai sedang berlangsung Musyawarah Besar Petani Manggarai--hanya beberapa pekan sebelum meletusnya Peristiwa Rabu Berdarah---Farid, seorang staf Walhi Nasional diminta Ridha Saleh (saat itu direktur) dan Erwin Usman pergi dari Labuan Bajo ke Colol. Farid bercerita jika ia baru saja pulih dari cedera hidung akibat dipukuli para preman. Saat itu Walhi berupaya mengadvokasi rakyat dari penyingkiran oleh pemodal bisnis pariwisata yang 'merangkap' lembaga konservasi.
Dalam artikel Grace, Pemilik warung makanan Taman Nasional Haji Majid menceritakan, penyingkiran total penduduk Pulau Komodo---perampasan tanah mereka dan pengusiran dari pulau itu---sudah pernah jadi rencana pemerintah Orde Baru, tepatnya pada 1988. Rejim Soeharto hendak memindahkan orang-orang Pulau Komodo ke Pulau Flores.
Saat itu penduduk Pulau Komodo tertolong oleh peristiwa memalukan. Untuk menyambut Soeharto, seorang dukun diminta memanggil Komodo agar muncul di Reo, kota pesisir Utara Manggarai. Tak satupun Komodo yang muncul.
Kegagalan itu dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk Pulau Komodo. Mereka minta agar tanah tumpah darah mereka tidak dirampas. Sebagai balasan atas kesediaan pemerintah, masyarakat mengadakan upacara adat memanggil Komodo dan berhasil.
Kini, setelah melewati berbagai tahap penyingkiran, semenjak masa cagar alam, beralih taman nasional, hingga privatisasi taman nasional, sebagian besar penduduk Pulau Komodo akhirnya mundur dari mata pencaharian utama mereka. Mereka beralih dari nelayan menjadi para pekerja formal dan informal di sektor pariwisata.
Lantas, apakah Gubernur Laiskodat hendak merampas lagi mata pencaharian baru itu dari mereka?
_____________
Tanda tangan dan sebarluaskan petisi "Batalkan Rencana Pemindahan Rakyat dari Pulau Komodo"
