Demokrat dengan 14 Prioritas di DPR RI bagian dari keberpihakan terhadap petani dengan mempertahankan subsidi pupuk. Hal ini berguna untuk mengurangi beban ongkos produksi petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini menjadikan petani mampu meningkatkan produksi pangan menuju swasembada pangan berkelanjutan.
Mengacu pada data BPS pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia yang terlibat dalam usaha pertanian mencapai 37,75 orang. Semua terlibat dalam satu kesatuan usaha pertanian. Ketersediaan pupuk yang terjangkau dari subsidi pupuk adalah kewajiban. Hal ini membantu petani produktif dan Indonesia mampu untuk mewujudkan swasembada pangan.
Untuk menganggarkan subsidi pupuk dan kebijakan berpihak kepada petani dalam APBN di DPR RI 2019-2024, Demokrat mempertahankan subsidi pupuk. Demokrat telah melakukan selama 10 tahun dengan anggaran Rp. 2,660 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 21,05 triliun pada tahun 2014.
Sebab membincangkan pupuk subsidi, berarti menyentuh persoalan pertanian dan petani. Ada hubungan sebab akibat yang berdampak langsung kepada kesejahteraan petani. Keberadaan pupuk yang cukup, mudah dan terjangkau menjadi bagian dari sebab yang berakibat kepada kesejahteraan petani.
Bila petani sejahtera, maka alih fungsi lahan akan berkurang. Ditambah dengan kebijakan tidak impor ketika panen raya petani. Lengkap kebijakan untuk membuat petani bahagia. Kesejahteraan dan kebahagian petani adalah rangkaian dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia negeri agraris.
Dan hal ini menjadi komitmen politik Partai Demokrat dalam 14 Prioritas Demokrat diperjuangkan oleh kader-kader terbaik yang terpilih nantinya di Pemilu Legislatif 17 April 2019.
Kebijakan subsidi pupuk untuk petani akan berdampak kepada penurunan ongkos produksi petani, dan peningkatan produksi. Dilain sisi tugas pemerintah memperbaiki rantai distribusi secara benar dan baik, tepat sasaran dan bertanggungjawab. Bagian kewajiban pemerintah untuk berbuat bagi petani.
Hal ini membutuhkan pengawasan dan pengawalan dalam menyederhanakan proses sehingga petani mudah dan cepat mengakses pupuk subsidi. Termasuk rangkaian kebijakan adalah memperketat pengawasan agar tepat sasaran dengan melibatkan pemerintah daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sejatinya Partai Demokrat menjadi wakil petani di DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI untuk mewujudkan 14 Prioritas Demokrat.
