KPK, ya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penggeledahan di kediaman Bupati Klaten, Minggu (1/1) menemukan uang, betul duit sejumlah 3 miliar. Ya, tiga miliar: angka tiga dengan enam nol di belakangnya. Uang itu adanya di lemari di kamar Andy Purnomo, anak Sri Hartini sang bupati. Oya, Andy ini ketua Komisi IV DPRD Klaten, lho!
Jamaah, kan? Dinasti, to? Begitulah yang terjadi sodara-sodara. Yang bersangkutan, yakni Sang Ibu Bupati bernama bagus ini adalah istri dari Bupati sebelumnya. Bupati yang bapak ini juga sempet diduga korup, tapi kasusnya mandeg. Mungkin karena yang nggerebek bukan KPK.
Kasus ini, bisa disebut kasus “Perdagangan Jabatan”, istilahnya. Di mana sang penguasa, Ibu Bupati menjual jabatan kepada anak buahnya sendiri (lucu, ndak sih?). Apa itu kepala dinas, apa itu kepala ....ah, jabatan di lingkungan Pemda kan banyak. Lho, opotumon? Ya, biasa malah. Yang kalau ada seperti KPK di daerah, bisa-bisa sembilan puluh persen kena para kepala daerah, walau tanpa tangkap tangan, misalnya.
Soal dinasti, tentu bukan hanya dari keluarga Ratu Atut di Banten itu. Yang menyeret adiknya, Wawan ikut masuk bui dan sejumlah mobil mahil – saking mahalnya – disita. Nangis nggerung-nggerungkah istri (yang masih walikota Tangsel)? Entah. Karena kasusnya belum berhenti di sini. Sebab, anak Ratu Atut Hazumi Andhika – yang lagi nyalon wakil Gubernur Banten 2017 – pun sedang dikutak-katik KPK. Ya, dengan yang lainya, adik Gubernur pun ada, kan berjamaah.
Soal perdagangan jabatan. Ini jenis makanan barukah? Bukan. Apa adanya dan diperdagangkan ketika dalam pilkada langsung? Boleh jadi. Karena yang paling gampang, modal untuk menjadi Kepala Daerah sungguh tidak murah, dan malah membuat pesertanya berdarah-darah: bisa sampai gila malah kalau kalah!
Temen saya Bambang Setyawan alias Bamset yang ngganteng dari Salatiga menyebutkan, kenapa modus ini terjadi? Karena, menurutnya, untuk menjadi Kepala Daerah berliku.
Saya punya cerita sendiri dalam soal perdagangan jabatan. Yakni teman PNS tak seberapa hebat pun bisa menjual jabatan. Lha, cuma TU SMP Negeri, kemudian staf di BKD. Nah, ketika atasan atasannya pol menjaring siapa yang mau njadi pe-en-es, silakan hubungi adiknya. (Mirip dengan bupati Klaten, to?). Ya, sang adik ndak perlu keras-keras amat kerja. Ia cukup menunjuk orang-orang kepercayaan untuk mejaring “Perdagangan Jabatan”. Di situlah teman saya yang pe-en-es itu ikut bergerak. Alhasil, dapetlah tangkapan orang yang pengin jadi Pegawai Negeri Sipil, biar nanti punya jabatan dan minimal bisa dapet pensiun setelah mengabdi tiga puluh tahun.
Temen yang merintis membeli tanah ciut dan telah membangun rumah sebisanya itu, bisa menabung (eh, mengumpulkan sejumlah uang kalau satu orang di kisaran 80 juta dikali lima orang saja, berapa?). Dasar rakus, uang ratusan juta itu dibawa kabur. Lengkap dengan membawa kabur anak-bininya ke kampung halaman sang istri di luar Jawa. Rumah? Ah, kurang dari seratus juta walau plus isinya: perabotan dan sama gombal-gombalnya.
Siapa yang rugi? Bukan negara, tetu. Tapi warga negara di sebuah kota kecil bernama Pemalang, Jawa Tengah. Sungguh malang pula nasibnya kemudian. Ia pernah menghubungiku untuk ke Jakarta. Katanya ia ingin menulis skenario film – naskahnya telah dikirimkan, tapi ndak usah dijadikan barang bukti, ya? Untuk apa? Ia ingin memulai hidup baru. Dengan menjadi orang kreatif sebagaimana kebisaanya di bidang teater.
Dalam soal Perdagangan Jabatan, Kepala Daerah ya ndak kalah kreatif. Ndak usah itu karya kaum Adam. Lha, buktinya Bupati Klaten. Gubernur (masa lalu) Banten. Sampai Menteri pun ada.
