Beras dan Politik Kasta

Beras merupakan makanan pokok masyarakat asia, maka dari itu beras merupakan komoditas pangan yang paling dibutuhkan masyarakat di Asia pada umumnya khususnya di negara kita. Beras peranan beras di negara kita lebih dari sekedar makanan pokok tapi juga memiliki peranan sebagai instrumen untuk menciptakan sistem kasta antara si kaya dan si miskin. Beras menjadi instrumen pencipta kasta karena dari berbagai sumber bacaan dapat kita temukan bahwa sebenarnya tidak seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Alam kita terlampau kaya berbagai tanaman yang menjadi sumber karbohidrat bisa tumbuh di sini, seperti misalnya sagu, jagung, ketela, singkong dan berbagai jenis tanaman lain. 

Pada masa orde baru pemerintah melakukan pengembangan besar-besaran di bidang pertanian khususnya padi untuk menghasilkan beras sebagai sumber pangan utama, dan entah di sadari ataupun tidak pemerintah seakan memaksakan seluruh masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke untuk mengkonsumsi beras. Efek dari apa yang dilakukan pemerintah adalah masyarakat yang tidak mengkonsumsi beras dianggap sebagai masyarakat kurang mampu meskipun sesungguhnya apa yang mereka makan mempunyai nilai gizi yang setara dengan beras.

Peranan pemerintah cukup besar untuk membudayakan beras, dan tidak melakukan pengembangan pangan berwawasan lokal berdampak luas. Dampak utama dari menasionalnya beras adalah kekurangan beras karena meskipun tanah kita subur tapi tidak semua tanah di Indonesia cocok untuk ditanami padi. Tidak heran kemudian jika tanah kita luas tapi kita masih sering mengimpor beras dari negara lain. 

Permasalahan impor beras sesungguhnya dapat dikurangi bahkan dihilangkan jika kita mengembangkan pangan berdasar pada kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Jika memang masyarakat di suatu daerah terbiasa mengkonsumsi sagu ya kita kembangkan sagu bukan malah memaksakan membuka lahan untuk menjadi areal pertanian padi. Apabila hal ini dapat benar-benar diterapkan oleh pemerintah maka bukan tidak mungkin negara kita akan surplus beras dan kita kembali mampu swasembada pangan.

Sepertinya akan muncul banyak kendala jika kita akan mengembalikan kebijakan pangan berwawasan lokal karena sudah terlalu banyak pihak yang diuntungkan dari dijadikannya beras sebagai komoditas utama pangan kita. Sebut saja salah satu pihak yang diuntungkan adalah para pengimpor beras, mereka akan kehilangan pemasukan utama sebagai pengimpor tapi sesungguhnya jika mereka mau memikirkan kepentingan nasional mereka harus mau mendukung program pemerintah untuk mengembalikan kebijakan pangan berdasarkan kebutuhan lokal, toh jika kondisi pangan kita sudah mampu surplus mereka bisa ambil peranan sebagai eksportir.

 Untuk dapat mewujudkan kemandirian pangan memang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak dari pemerintah pusat sampai pada para petani di daerah. Pemerintah sebgai pembuat kebijakan juga harus mampu memmbuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat kecil khususnya petani. Dengan kebijakan yang ramah pada petani dalam berbagai hal akan membuat keinginan untuk madiri di bidang pangan akan mudah tercapai. 

Dan ketika kemandirian pangan yang berwawasan lokal sudah tercapai maka orang tidak dinilai dari apa yang dimakan tapi dari nilai gizinya, hal lain yang menguntungkan adalah negara kita akan memiliki berbagai komoditas untuk dikembangkan sebagai sumber pangan dimana tidak semua negara memiliki kondisi alam sesubur kondisi alam kita sebagaimana lirik lagu  ciptaan Koes plus berjudul "Kolam Susu" tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kail dan jala cukup menghidupimu.Dari lagu itu sangat jelas tidak layak kalu negara kita menjadi importir pangan dan tidak jarang kita mngimpor dari negara yang memiliki areal pertanian di bawah luas lahan yang kita miliki.