TENTANG Anies Rasyid Baswedan lagi. Mantan Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi satu-satunya sosok yang sudah dimajukan sebagai bakal calon presiden (bacalonpres) pada Pilpres 2024. Sekali lagi, baru sebatas bakal calon presiden. Ingat, Anies Baswedan bukan cuma belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dia juga belum memenuhi persyaratan untuk sah resmi atau sah menjadi capres.
NasDem, sebagai pengusung Anies, masih harus berjuang untuk menggandeng partai politik lain guna memenuhi presidential thresold (PT) 20% yang menjadi batas untuk pengajuan capres dan cawapres. Ambang batas pengajuan nama capres dan cawapres ini masih dikejar NasDem dengan berupaya menggaet Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.
Akan tetapi, Koalisi Perubahan--nama yang direncanakan-masih sebatas wacana. Kepastian pembentukan koalisi masih dililit sejumlah masalah. Beragam persoalan yang muncul mengemuka pada kemungkinan perdebatan seputar sosok yang akan dimajukan sebagai pendamping Anies.
Kita sadari, Demokrat ngotot mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dari kubu sebelah, PKS juga terkesan ngeyel mengusulkan Ahmad Heryawan, mantan penguasa Jabar selama dua periode yang juga wakil ketua dewan syuro mereka.
Demokrat dan PKS sah-sah saja menepis dugaan bahwa belum terealisasinya KP itu lantaran alotnya pembahasan mengenai pendamping Anies tersebut. Namun, dalam pemahaman publik, justru itulah yang menjadikan KP masih diawang-awang, sebagaimana kerap disampaikan para pengamat politik dan elit partai lain.
Seperti tertuang dalam jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 adalah antara 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadi, fase itu memang masih jauh, sehingga apa pun bisa terjadi.
Juga kemungkinan KP tidak jadi terbentuk dan Anies Baswedan tidak jadi terlibat dalam kontestasi akbar politik 2024 tersebut. Perkiraan Anies bisa terjegal dari  persaingan bagaimanapun sudah banyak diasumsikan banyak pihak, baik oleh pengamat atau elit politik partai lain.
Anies memang memiliki hak politik untuk menjadi apa saja yang dia inginkan di republik ini, termasuk menjadi pemimpin bangsa. Namun, politik juga memiliki caranya sendiri dalam menentukan kawan dan lawan. Perilaku demokrasi di Indonesia juga memungkinkan itu.
Anies tidak mungkin akan resmi menjadi capres seandainya NasDem tidak mendapatkan mitra untuk berkoalisi, termasuk yang direncanakannya bersama Demokrat dan PKS. Tak bisa dipungkiri jika kemungkinan tersebut bisa saja terjadi, merujuk dari posisi menggantung yang diambil Demokrat dan PKS.
NasDem juga tidak bisa memaksakan Demokrat dan PKS bersikap dewasa untuk menerima Anies. Dalam konteks ini, 'curi start' yang ditempuh NasDem pada akhirnya merepotkan mereka sendiri, mengingat sikap Demokrat dan PKS yang sama-sama tidak mau mengalah.
Demokrat dan PKS, seperti yang ditunjukkan selama ini, memang masih memperlihatkan minatnya untuk membangun KP bersama NasDem. Walau begitu, fatsoen politik juga tidak menghalangi minat mereka untuk menjalin komunikasi dengan partai lain. Demokrat dan NasDem disebut-sebut tetap intens berhubungan dengan Golkar dan PAN dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), juga dengan Gerindra dan PKB yang sudah nyaman dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR).
Demokrat dan PKS sejauh ini juga terus mengelak saat disinggung kepastian dideklarasikannya KP. Setelah gagal dideklarasikan pada 10 November lalu, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, Demokrat kini menyebut awal tahun 2023 sebagai waktu yang tepat.
PKS juga terus berdalih dengan menyatakan masih akan membahas secara internal platform dari koalisi, walau tetap memberikan kesempatan kepada tim kecil yang sudah disepakati untuk membahas secara mendalam rencana pembentukan KP.
Terkait dengan capres dan cawapres ini beberapa waktu lalu PKS menjabarkan enam kriteria untuk figur yang akan diusung. Yakni, memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis dan religius, berpotensi memperoleh dukungan tinggi dari pemilih, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan, memiliki berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa, dan terakhir berkomitmen melayani rakyat.
Apakah Anies Baswedan memenuhi keenam kriteria dari PKS?
Merujuk dari pemberitaan media, pengajuan Anies sebagai bacapres oleh NasDem sejak awal sudah menuai kontroversi, termasuk di kalangan internal partai besutan Surya Paloh itu. Anies, yang kerap dipersepsikan sebagai tokoh antitesa dari Joko Widodo, juga dinilai sebagai bukan figur yang nantinya akan meneruskan kebijakan pembangunan dari pemerintahan Jokowi.
Karena penunjukkannya sedari awal sudah menuai pro-kontra di NasDem, tidak mengherankan jika Anies juga sudah diragukan sebagai figur yang dapat meningkatkan perolehan suara NasDem pada pemilu mendatang, apalagi semakin membesarkan NasDem.
Persepsi itu pula yang menguat dalam benak Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR asal PKS yang kini menjadi petinggi di Partai Gelora. Wakil Ketua Umum partai besutan Anis Mata itu berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai NasDem Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres....
