Menurut hakim konstitusi, kritik adalah bagian dari kontrol sosial yang sah dan dibutuhkan dalam negara demokratis.Â
Masyarakat kini tak lagi harus takut dikriminalisasi saat menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun lembaga negara.
Keputusan ini disambut luas oleh pegiat kebebasan sipil. Mereka menilai langkah MK memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas kekuasaan dan melindungi ruang ekspresi publik.
3. Pendidikan di Perbatasan Masih Tersendat: Kurikulum Merdeka Belajar Belum Merdeka
Kendala internet menjadi penghalang utama pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di daerah perbatasan. Salah satu contoh nyata datang dari SMP Negeri Metamauk, Kabupaten Malaka, NTT.Â
Kepala sekolah Robert Marthen Matahine mengeluhkan lemahnya jaringan internet yang menyulitkan akses ke materi daring.
Kurikulum ini mulai diterapkan di sekolahnya sejak 2024, namun belum berjalan optimal. Guru-guru juga mengaku terbebani oleh kewajiban administrasi online yang menyita waktu mengajar.
"Semangatnya kami dukung, tapi mohon ringankan beban kami," kata seorang guru. Hari Pendidikan Nasional lalu menjadi pengingat bahwa masih banyak wilayah yang belum merasakan merdeka belajar secara penuh.
4. Wartawan Jadi Korban Kekerasan Saat Liput May Day di Semarang
Hari Buruh 2025 diwarnai insiden kekerasan terhadap wartawan di Semarang.Â
Saat tengah meliput kegiatan pejabat negara, seorang jurnalis dianiaya oleh aparat keamanan. Meskipun pelaku telah meminta maaf, korban menuntut proses hukum tetap berjalan.
