Mohon tunggu...
Skolastika Natasya
Skolastika Natasya Mohon Tunggu... Lainnya - mahasiswa

mahasiswa semester 5

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Masyarakat Thailand Suarakan Reformasi Monarki

9 November 2020   22:45 Diperbarui: 9 November 2020   22:59 181
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Banyak mahasiswa yang menyerukan pembubaran parlemen, mereka mengkiritik pemerintah terkait perubahan konstitusi yang didukung oleh militer. Mereka juga menyerukan soal reformasi pada kekuatan dan kekayaan monarki di Thailand. Bagi mereka, bahwa kekuatan dan kekayaan monarki terlalu mengarah ke militer sehingga menurut mereka militer telah mencampuri urusan politik.

Aksi protes yang diorganisir oleh United Front of Thammasat, mengeluarkan 10 tuntutan reformasi monarki dan dihadiri oleh puluhan ribu orang. United Front of Thammasat menyerukan terkait pemotongan anggaran raja dan dilakukan pemisahan dana pribadi dari aset mahkota, serta meminta diakhirinya undang-undang yang melarang masyarakat mengkritik terhadap monarki.

43d02af0-ece5-49fb-9e3d-546ae8161ae6-768x566-5fa965b48ede486e57501cf2.jpg
43d02af0-ece5-49fb-9e3d-546ae8161ae6-768x566-5fa965b48ede486e57501cf2.jpg
Mahasiswa yang tergabung pada United Front of Thammasat, mengeluarkan 10 tuntutan reformasi monarki.

Raja Maha Vajiralongkorn adalah raja yang saat ini memimpin kerajaan Thailand setelah naik takhta pada tahun 2016 setelah kematian Raja Bhumibol Adulyadej. 

Semenjak kematian ayahnya dan naik takhta, Raja Maha Vajiralongkorn semakin memperkuat otoritasnya dengan mengendalikan langsung kekayaan mahkota dan unit utama tentara.

Massa aksi menjelaskan bahwa mereka tidak meminta penghapusan monarki, tetapi meminta pembaruan untuk monarki, tetapi tuntutan yang diminta oleh massa aksi membuat kaum royalis menjadi marah.

Peraturan di Thailand mengenai kritik kepada raja merupakan tindakan yang dilarang, keluarga kerajaan di Thailand telah dilindungi dari kritik oleh sebuah hukum bernama lèse majesté yang sangat ketat dan membawa pelanggar kepada hukuman hingga 15 tahun penjara. 

Kelompok pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mengatakan bahwa banyak massa aksi yang ikut melakukan aksi protes beberapa bulan terkahir telah  ditanggap dan didakwa dengan berbagai pelanggaran.

Aksi protes dan tuntutan reformasi monarki yang dilakukan oleh masyarakat Thailand tidak mendapatkan respon dari Istana Kerajaan, Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-Ocha, menjelaskan bahwa beberapa tuntutan terkait konstitusi akan dipertimbangkan tetapi untuk monarki tidak boleh dikritik.

20140909-203613-prayuth-chan-ocha-thailand-5fa96501d541df4d975cb412.jpg
20140909-203613-prayuth-chan-ocha-thailand-5fa96501d541df4d975cb412.jpg
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-Ocha.

Pihak berwenang telah melakukan upaya menahan aksi protes dari masyarakat dengan melakukan pengangkapan terhadapan beberapa aktivis dan melakukakan penekanan kepada universitas dan orang tua agar menghentikan siswa-siswi yang menuntut reformasi monarki. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun