Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tak heran jika sistem ekonomi syariah juga diadopsi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.
Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunah sebagai pedoman. Hal paling menonjol dari praktik sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi keadilan dan melarang riba (berbunga), gharar (tidak jelas) dan maysir (spekulasi).
Lembaga keuangan bank dan non bank dengan prinsip syariah pun hadir untuk melayani rumah tangga muslim maupun non muslim. Kondisi ini semakin memperkaya sistem keuangan nasional yang sebelumnya sudah diisi oleh lembaga keuangan konvensional.
Sebagai sebuah sistem keuangan, baik konvensional maupun syariah, keduanya memiliki potensi untuk terjadi gangguan. Gangguan bisa diakibatkan oleh gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 akibat gangguan dalam sistem keuangan. Krisis tidak hanya meluluhlantakkan pondasi perekonomian nasional tapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik.
Sebagai upaya mengantisipasi terulangnya krisis, Indonesia membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pembentukan KSSK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank Indonesia menjalankan fungsi makroprudensial, OJK menjalankan fungsi mikroprudensial, dan LPS menjalankan fungsi penjamin simpanan nasabah. Sedangkan Menteri Keuangan berperan sebagai koordintor.
Tugas utama KSSK dalam mengantisipasi terjadinya krisisi adalah melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri (UU 9/2016).
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
Menjaga stabilitas sistem keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab KSSK. Setiap individu dewasa dan rumah tangga bisa mengambil peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusaahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial).
Sebagai rumah tangga muslim berikut ini adalah cara yang bisa saya lakukan dalam turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
Tidak besar pasak daripada tiang
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat bisa mengajukan kredit ke bank atau perusahaan pembiayaan. Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan kartu kredit adalah produk lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan.
Melakukan self assessment sebelum mengajukan kredit adalah cara terbaik untuk menghindari risiko gagal bayar. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan rasio utang terhadap pendapatan sebelum mengajukan pinjaman.
Pepatah mengatakan Jangan Besar Pasak daripada Tiang, yang artinya janganlah pengeluaran lebih besar dari penghasilan.
Cara mengetahui rasio utang yang ideal adalah dengan cara membandingkan antara total cicilan dan penghasilan. Berikut adalah tingkat rasio utang dan ketegorinya (amalan.com):
- 35% adalah ideal/ sesuai dengan pendapatan;
- 36% hingga 49% - kurang ideal namun masih bisa diperbaiki; dan
- 50% - tidak ideal.
Tidak perlu mengikuti hawa nafsu dan memaksakan diri jika ingin mengajukan kredit. Mengajukan kredit harus sesuai profil resiko yang dimiliki.
Jika terjadi gagal bayar kerugian tidak hanya ditanggung oleh debitur tapi juga lembaga keuangan sebagai kreditur. Debitur menanggung beban bunga, denda, dan sita jaminan sedangkan lembaga keuangan menanggung risiko naiknya Non Performing Loan (NPL).
Krisis keuangan 2008 adalah contoh nyata bagaimana gagal bayar kredit properti bisa memicu resesi. Krisis diawali oleh bangkrutnya lembaga keuangan Lehman Brothers akibat banyaknya debitur KPR yang gagal bayar akibat naiknya suku bunga kredit.
Seain mencermati rasio utang dan pendapatan, rumah tangga muslim dapat memanfaatkan KPR syariah sehingga terbebas dari ancaman kenaikan suku bunga. Dengan demikian, selama rasio kredit masih ideal, kekhawatiran terjadinya risiko gagal bayar akibat naiknya suku bunga bisa dihilangkan. Adil dan menentramkan.
Mencintai Rupiah
Gerakan Aku Cinta Rupiah adalah program yang digalakan pemerintah dalam menyikapi krisis ekonomi 1998. Program ini mengajak masyarakat untuk tidak mengoleksi dolar AS sebagai upaya memperbaiki nilai tukar rupiah.
Krisis ekonomi 1998 ditandai dengan nilai tukar dolar AS yang menjulang tinggi. Hal ini disebabkan investor asing banyak yang menarik asetnya dari Indonesia dan tingginya permintaan korporasi atas dolar AS untuk membayar utang.
Layaknya hukum dagang, semakin tinggi permintaan harga semakin mahal. Semakin langka barang, harga barang akan naik.
Sebagai rumah tangga muslim, mengoleksi mata uang asing semata-mata untuk menarik keuntungan jelas tidak diperbolehkan. Tindakan seperti ini termasuk maysir atau berspekulasi untuk mengambil keuntungan dengan cara mudah.
Mengenai hal ini Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Fatwa tersebut membolehkan transaksi jual beli mata uang selama tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
Contoh mengumpulkan mata uang dolar yang tidak termasuk untung-untungan adalah mengumpulkan doalr AS untuk ongkos haji atau umroh.
Menabung dan Berinvestasi
Menabung dan berinvestasi adalah cara lain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bagi nasabah hal ini merupakan cara terbaik untuk mengelola keuangan keluarga dan mengembangkan uang.
Bagi bank, dana tabungan masyarakat adalah modal usaha. Semakin tinggi dana simpanan, likuditas bank terjaga, operasional bisnis lancar, kondisi bank pun sehat.
Demikian juga halnya dengan berinvestasi di pasar modal. Dana yang terkumpul di pasar modal dimanfaatkan perusahaan terdaftar untuk melakukan ekspansi atau menambah kapasitas produksi.
Tabungan syariah dan reksadana syariah, adalah produk-produk yang bisa dimanfaatkan rumah tangga muslim dalam menabung dan berinvestasi.
Dalam skala yang lebih luas, dana simpanan masyarakat memiliki andil dalam terselengaranya program-program pembangunan. Dengan cara ini target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dan stabilitas sistem keuangan terjaga.
Mengurangi Liburan ke Luar Negeri
Liburan ke luar negeri memang menyenangkan. Terlebih lagi bila liburan bersama keluarga.
Tapi dibalik kesenangan itu, sesungguhnya ada bahaya yang mengancam. Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi, akomodasi, makanan, dan berbelanja selama melancong dinikmati oleh negara lain.
Semakin banyak keluarga Indonesia berlibur ke luar negeri, semakin besar negara kita kehilangan cadangan devisa.
Cadangan devisa sebuah negara, adalah tolak ukur ketahanan sebuah negara dalam menghadapi krisis. Semakin tinggi cadangan devisa, daya tahan terhadap gangguan krisis semakin terjaga.
Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan memiliki keindahan alam yang memesona. Jadi untuk turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan, berlibur di negeri sendiri adalah pilihan yang bijaksana.
Lebih dari itu, bagi keluarga muslim berlibur di dalam negeri pastinya tidak akan direpotkan dengan kehalalan makanan dan ketersediaan tempat ibadah.
Mencintai Produk Dalam Negeri
Mencintai produk-produk Indonesia adalah cara lain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan membeli produk negeri sendiri, berarti terjadi pemerataan ekonomi di dalam negeri.
Dampak lanjutannya adalah pengusaha lokal berkembang, pengangguran berkurang, kesejahteraan masyarakat meningkat dan target pertumbuhan ekonomi terjaga.
Apabila produk dagangannya laku berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kredit. Begitu juga apabila kesejahteraan masyarakat meningkat.
Kondisi ini adalah kondisi ideal bagi perbankan dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan lebih sehat karena NPL terjaga serta dapat menyalurkan lebih banyak kredit karena ekonomi bertumbuh.
Jika lembaga keuangan sehat, rumah tangga sejahtera, korporasi non keuangan sehat maka stabilitas sistem keuangan terjaga.
Sami'na Wa Atho'na
Sami'na wa atho'na artinya kami mendengar dan kami taat. Istilah ini bersumber dari Al-Quran surat An Nuur ayat 51 yang artinya "Hanya ucapan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka diajak menaati Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya tersebut memutuskan hukum diantara kalian, maka mereka berkata: sami’na wa atho’na (Kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati). Merekalah orang-orang yang beruntung.”
Dalam kehidupan sehari-hari istilah ini kemudian digunakan untuk mengungkapkan kepatuhan kepada pemerintah atau pimpinan.
Berkaitan dengan simpanan nasabah di bank, pemerintah telah menjamin simpanan masyarakat di bank, konvensional maupun bank syariah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menetapkan saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.
Krisis ekonomi 1998 ditandai dengan dilikuidasinya bank-bank. Menyikapi hal ini, masyarakat pun berbondong-bondong menarik dana di bank yang masih beroperasi (rush). Bank yang tadinya sehat pun mengalami kekurangan likuiditas dan kolaps.
Dengan adanya jaminan ini, rumah tangga muslim bijak bersikap sesuai prinsip sami'na wa atho'na. Jika ada isu liar terkait penutupan bank yang menjurus kepada rush hendaknya tidak serta merta diamini.
Ajaran Islam mewajibkan pemeluknya untuk mematuhi pemimpin (ulil amri). Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”
Dalam hal ini KSSK sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan adalah lembaga yang perintahnya pantas untuk dipatuhi.
Membayar ZIS
Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) sebesar Rp 252 T. Sayangnya yang baru tergarap baru sebesar Rp 8.1 T. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan di Jakarta (16/5/2019).
Dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberian modal kerja bagi UMKM bisa dioptimalkan dengan ZIS.
"Sebagai elemen pembiayaan sosial dalam ekonomi dan keuangan syariah, zakat dan wakaf dapat berperan penting untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018, Agus D.W. Martowardojo pada seminar internasional bertajuk, “Integrating Islamic Commercial and Social Finance to Strengthen Financial System Stability” pada 27 Oktober 2016 (bi.go.id).
Jadi, membayar ZIS dan berwakaf adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh rumah tangga muslim dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
***
Satu hal yang hendaknya dipahami bersama, sistem ekonomi syariah bukanlah sistem ekonomi eksklusif. Dengan kata lain, non muslim pun bisa memanfaatkannya.
Oleh karenanya, meskipun tema tulisan ini fokus pada rumah tangga muslim, konsepnya tentu berlaku secara universal (tasbul).
