Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Aparatur Negara Takut Jumpa Rakyat, Sebaiknya Dipecat

3 Maret 2022   21:14 Diperbarui: 3 Maret 2022   21:29 223 4 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Era kepemimpinan negara saat ini sedang dalam ranah terbuka (transparan) dalam semua bidang pelayanan publik. Rakyat tidak perlu lagi sungkam dalam menghadapi aparatur pemerintahan sebagaimana masa lalu. Sesungguhnya rakyat harus dilayani dengan sebaik-baiknya dalam mengurus berbagai kepentingannya dengan pemerintah. Karena pemerintah dan rakyat dalam negara yang konstitusinya demokratis seharusnya tidak perlu saling menutupi dan memberatkan. Tidak ada pendapatan yang halal jika hubungan rakyat dan pemerintah dibangun birokrasi yang hanya memberatkan rakyat.  Karena pada prinsipnya pemerintah adalah pelayan publik,  jika hal ini masih belum bisa dipenuhi maka pemerintah tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Aparatur negara (PNS) dalam pelayanan rakyat perlu menjauhkan sikap arogan, primordialis,  kapitalis dan menjadikan jabatan pemerintah sebagai alat untuk pressure anggota masyarakat dalam berurusan dengannya. Jika kita menemukan hal semacam ini maka mereka (PNS) tersebut adalah perusak pemerintahan di Republik ini. Demikian juga pejabat politis dalam pemerintahan yang menghambat pelayanan kepada rakyat adalah sebagai perusak negara.

Terkadang kita masih menemukan sikap aparatur negara dimana ketika tidak memiliki jabatan mereka bergaul dengan masyarakat tapi begitu punya jabatan merekapun menghilang ditengah pergaulan dengan rakyat dengan berbagai dalih. Sebenarnya aparatur pemerintah dalam katagori penilaian mereka dalam kenaikan jabatan harus berorientasi pada kemampuan mereka melayani. Yang paling cakap diantara merekalah yang harus ditempatkan sebagai atasan bukan soal kemampuan intelektual dan faktor lain.

Faktor intelektual memang dibutuhkan tetapi bukan pada urutan nomor satu karena fungsi dan tugas mereka lebih berorientasi pada pelayanan rakyat secara terbuka. Kapasitas inteletual pada negara yang demokratis seperti Indonesia sesungguhnya dibutuhkan pada level pimpinan mereka yang diangkat dan dipilih langsung oleh rakyat secara politis.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat pelayanan pemerintah terhadap anak-anak, study (anak sekolahan), mahasiswa dianggap sangat urgen karena mereka mendidik generasi bangsanya. Bukan soalan bisnis yang diutamakan meskipun atau beranggapan bahwa kantor pemerintah seperti kementerian atau dinas di daerah provinsi, kabupaten/kota, hanya sebagai pekerjaan orang gedean saja,  dimana anak-anak tidak boleh mengganggu. Mereka terkesan eksklusif congkak minta ampun. Padahal mereka adalah abdi negara yang harus melayani semua lapisan masyarakat. Jika berprilaku bertentangan dengan semangat transparansi publik maka sewajarnya di pecat dari pekerjaan pada pemerintah tersebut.

Lalu, kepala pemerintahan yang mereka dipilih untuk jabatan politis, kan tidak bisa dipecat? Berarti anggota masyarakat harus melaporkan mereka kepada stakeholder pengawas yang berwenang. Kemudian juga harus memberitahukan kepada publik sehingga mereka diberi catatan oleh rakyat sebagai pemimpin pemerintah yang korup dan tidak becus melayani rakyatnya. Hal ini menjadi referensi bagi rakyat untuk tidak mendukungnya lagi dimasa pemilihan berikutnya.

Oleh karena itu maka suatu pemerintahan harus diawali dengan transparansinya suatu pengawasan pelayanan publik agar rakyat tidak mengalami hambatan dalam berpartisipasi dalam pembangunannya.

Menjadi aneh, suatu pemerintah bertugas dan berfungsi melakukan pembangunan untuk rakyat sementara rakyat bertemu saja sulit dengan pelaku pelayanan publik. Lalu pertayaaannya untuk siapa mereka bekerja dan melakukan pembangunan yang diperintahkan atas nama negara kepada mereka?

Tentunya bukan untuk hantu, jika tidak, maka tolong carikan jawaban lain selain untuk rakyat. Kalau pelayanan minus maka logikanya aparatur pemerintah melakukan pembangunan untuk dirinya sendiri. Itulah yang disebut mentalitasnya korup, mereka arogan karena memanfaatkan dinas pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri.

Padahal jabatan semisal gubernur,  bupati,  walikota dan para wakilnya,  jabatan kepala dinas dan lain-lain adalah murni sebagai  pelayan publik karena mereka diberi upah oleh rakyat melalui negara dengan segala macam pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat termasuk untuk menggaji mereka aparatur pemerintahan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan