Aceh yang Otsus Larut dalam Opini dan Sentimen Syariat Islam, Pembangunan Kesejahteraan Hidup Rakyat Justru Terabaikan

Pemerintah Aceh dapat merencanakan pembangunan secara mandiri tanpa intervensi pemerintah pusat kecuali hal-hal yang mengarah pada pelewatan batas otonomi khusus dimaksud. 

Dalam hal ini pemerintah pusat idealnya tidak perlu mendikte anggaran tersebut kecuali dalam hal penyalahgunaan anggarannya. 

Kelemahan dalam pembangunan yang berorientasi ke arah tersebut, yakni hambatannya hanya pada sumber daya manusia yang lemah dan berdampak pada korupsi dan hasil yang tidak seimbang, yakni besar modal dengan manfaat sosial.

Kedua, Pembangunan Syariat Islam yang berorientasi opini internasioanal tentang Aceh sebagai bahagian dari penganut peradaban budaya Arabian di Asia dan justru menghasilkan opini yang tidak disadari justru menjadi pelemahan Islam, misalnya berlakunya kebijakan yang mengatasnamakan Islam hanya dalam batas simbolik. Sebagai contoh sebagaimana di gembar-gembor tentang lembaga keuangan bank syariah yang hanya bisa beroperasi di Aceh. 

Bank syariah dalam sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional biasa bahkan jika kita pelajari lebih mendalam boleh disebut bank syariah yang simbolik. Jika sistem bank ini tidak bisa memberi manfaat lebih baik kepada rakyat maka Aceh akan menjadi kubur yang strategis bank syariah itu sendiri.  

Berikutnya dalam perspektif kebangsaan justru lebih terpuruk dimata dunia karena Aceh sulit mendapat dukungan bernegara yang berciri agama tunggal. Karena itu arah dan tujuan pembangunan bangsa Aceh justru disumbat oleh mereka sendiri, lalu yang dibangun sesungguhnya apa? Justru Sentimen Politik yang membuat kesenjangan dengan pola kehidupan global.

Ketiga, Pembangunan rakyat Aceh yang tidak terorientasi pada pembangunan kekhususan maupun pengembangan syariah, tetapi pembangunan normatif dimana asalkan ada uang meski tidak berkait dengan arah pembangunan otonomi khusus tetapi warga masyarakat Aceh dapat membuka akses terhadap perbaikan kondisi hidup seperti penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganya yang berdomisili di Aceh.

Dari ketiga pilihan diatas, tentu kita bisa memilih opsi tersebut yang dianggap terbaik bagi warga masyarakat Aceh. Lalu ketika ada pimpinan Aceh yang mengatakan pilihan tersebut yang terbaik bagi masyarakat Aceh tentu warga masyarakat yang tidak memahami ilmu politik menganggap hal ini sebagai pegangan karena sudah dinyatakan oleh pimpinan eksekutif maupun legislatif di Aceh.

Padahal pilihan terbaik ini masih mengundang berbagai pertanyaan yang begitu luas, dan relatifitasnya masih menganga terbuka yang masih mengundang korupsi besar dan penyelewengan keuangan daerah oleh mereka yang berjabatan yang dipilih oleh rakyat.

Karena dalam labirin yang begitu luas maka konsentrasi pada program konsolidasi sosial masyarakat Aceh tidak terurus secara baik. Sehingga problema sosial dan kesenjangan sosial terjadi lintas elemen masyarakat bahkan pada kelompok GAM sendiri terjadi kesenjangan yang sulit kita pahami kenapa hal itu bisa terjadi.

Kenapa saya menyebut kesenjangan yang sulit kita pahami? Penyerahan kekuasaan di Aceh terjadi secara spontan pada kelompok GAM dari kelompok politik yang morderat sebagaimana partai nasional. Bahkan jabatan gubernur Aceh disandang selama tiga periode, sehingga ada kesimpulan bahwa uang negara berada ditangan mereka dan dapat membantu anggotanya bahkan secara sporadis setiap tahun anggaran tanpa mengakaji tujuan dan dampak yang timbul dimasa depan terhadap nasib mereka.