Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Melihat cara-cara berpartai politik pada masyarakat yang berdomisili di daerah sebahagian besar mereka sesunggguhnya hanya dalam kapasitas mencari peluang untuk bisa hidup lebih berpengaruh dan membuka peluang mencari pendapatan yang lebih terbuka bagi dirinya.
Bahkan tidak untuk kelompok sekalipun, apalagi untuk memperjuangkan platform perjuangan partai politik sungguh jauh panggang dari api. Bahwa ada sebahagian kecil dari mereka yang memahami ideology politik memang tidak dapat kita nafikan.
Tetapi di Indonesia sebahagian besar warga masyarakat dalam politik justru hanya bersandar pada batasan berpolitik dalam kapasitas teology yang cenderung menjadi landasan sosial dalam memaknai visi dan misi partai politik.
Misalnya, partai A dianggap pemimpin pusatnya gigih membela nilai agama dan dipandang secara vulgar terkesan baik maka masyarakatpun mempersepsi mereka sebagai politisi dan partai politik yang baik yang wajar dihargai dan dipertahankan dukungannya.
Berikutnya masyarakat daerah hanya memandang dalam standar batasan "Baik dan Jahat" dalam mereka mempersembahkan sikap politisi atau sikap partai politik ketika politik berhadapan dengan opini yang diyakini masyarakat untuk membela kepentingan agama atau nilai agamanya, atau pilihan yang diyakini sebagai kebaikan dan memusuhi partai politik yang bertentangan dengan persepsi mereka.
Padahal hanya dalam persepsi yang belum tentu benar karena dalam "strategi politik antara" seringkali terdapat sikap partai politik yang bertentangan dengan persepsi masyarakat pada umumnya yang tidak bisa dibuka oleh pelaku politik. Namun karena telah menjadi kecenderungan sosial sehingga pemimpin politik atau para politisi terlihat secara vulgar justru bertentangan dengan massa atau persepsi masyarakat umum.
Hal inilah yang sering dihadapi partai politik dan pemimpinnya yang dalam ilmu politik disebut disebut keberanian pemimpin partai politik atau partai politik membuat pilihan keputusan yang tidak populis dan terlihat merugikan partai politiknya atas dukungan rakyat. Terkadang persepsi awam tidak sepaham dengan mereka tetapi karena menjadi "strategy antara" untuk melakukan perubahan dalam kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat yang telah dipelajari oleh pimpinan partai politik yang kemudian memilih dalam pertaruhan yang beresiko merugikan partai politik itu atau memilih resiko yang lebih besar yakni merugikan masyarakat itu sendiri.
Pada titik ini sesungguhnya partai politik tersebut sedang berjuang dengan pertaruhan nama baiknya untuk membuat perubahan, justru mereka terjerumus dalam persepsi negatif dalam politik yang lama dan membuat masyarakat menganggap mereka sebagai musuh politiknya, apalagi pada masyarakat yang tidak memahami politik yang normatif sehingga ada partai politik di daerah yang terbuka mendapat dukungan yang optimal namun di daerah lainnya yang masyarakatnya tertutup justru mereka kalah total dan tidak mendapat dukungan rakyat.
Kemudian timbul pertanyaan, apakah daerah yang dukungan terhadap partai politiknya berbeda dengan partai politik yang didukung secara umum, misalnya di Indonesia di provinsi lain partai tertentu menang pemilu secara dominan. Sementara di Aceh jangankan menang, satu kursipun sulit diraih. Indikasi tersebut, apakah partai politik tersebut yang salah atau masyarakat daerahnya yang salah kaprah?
Apakah kondisi dalam ilustrasi diatas bisa terjadi? Jawabannya bisa saja sebagaimana terjadi terhadap partai politik PDIP di provinsi Aceh. Dimana partai terrsebut adalah partai pemenang pemilu di Indonesia, sementara di Aceh justru mereka tidak memperoleh kursi parlemen di tingkat provinsi maupun ditingkat pusat dari suara pemilih Aceh.
