Peraturan Menteri Keseharan  No 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa : dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan. Dan penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran tersebut merupakan dasar daripada persetujuan.
Pasal 12 ayat (1): Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien, ayat (2): Setelah perluasan tindakan kedokteran dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.
Ketentuan hukum diatas merupakan bagian dari perlindungan bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran, tetapi sekaligus juga ketidakpastian, karena tidak ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan perluasan tindakan kedokteran, batasan serta kriteria dari perluasan tindakan kedokteran.Â
Kalau diperhatikan, perluasan tindakan kedokteran yang dimaksudkan pada ketentuan diatas, adalah perluasan tindakan kedokteran khususnya dalam tindakan pembedahan.
Seseorang sebelum dilakukan pembedahan, maka harus ditegakan dahulu diagnosa pra bedah, berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, bisa pemeriksaan laboratorium, radiologi, Ct Scan atau MRI dan rangkaian pemeriksaan penunjang lainnya.
Pemeriksaan penunjang menjadi bagian penting, untuk menegakan diagnosa khususnya pada kasus pembedahan, tetapi bukan berarti hasil pemeriksaan penunjang tersebut merupakan hasil pasti, karena masih mungkin terjadi adanya kelainan yang tersamar atau bahkan tidak terdeteksi pada pemeriksaan tersebut, hal ini bisa terjadi karena posisi pasien saat pemeriksaan atau kejelian dokter melihat kelainan pada gambaran pemeriksaan.
Diagnosa pasti pada kasus bedah, ditegakkan setelah pembedahan, karena kelainan dapat dilihat secara langsung oleh dokter / operator.
Karena itu pada proses pembedahan, sangat mungkin terjadi perbedaan antara diagnosa pra bedah dan diagnosa paska pembedahan, yang berakibat pada perbedaan antara rencana tindakan dengan tindakan yang dilakukan saat pembedahan, atau bahkan sangat mungkin terjadi pengambilan organ atau bagian tubuh tertentu, yang tidak terencana lebih dahulu, dan tindakan tersebut baru diputuskan saat pembedahan dilakukan. yang dikenal sebagai perluasan tindakan kedokteran. (extended operation)
Perluasan tindakan kedokteran, pastinya diluar persetujuan yang sudah diberikan oleh pasein dan atau keluarganya, sebelum tindakan kedokteran dilakukan dalam bentuk informed consent.
Karena perluasan  tindakan kedokteran, sejatinya diluar persetujuan awal yang diberikan pasien dan/atau keluarganya, terhadap rencana tindakan kedokteran yang akan dilakukan, maka sejauh mana perluasan tindakan kedokteran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang dokter operator?
Untuk itu maka harus dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan perluasan tindakan kedokteran dan bagaimana perluasan tindakan kedokteran tersebut dilakukan.Â
Pengertian perluasan tindakan pembedahan.
Perluasan tindakan kedokteran: adalah tindakan tambahan atau pengambilan organ atau bagian tubuh, di luar persetujuan terhadap tindakan awal yang telah diberikan oleh pasien dan/atau keluarganya.
Perluasan tindakan kedokteran juga dilakukan, untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi atau keadaan tidak terduga pada saat dilakukan tindakan kedokteran untuk menyelamatkan jiwa pasien pada saat  pembedahan.
Perluasan tindakan kedokteran  dibedakan menjadi 2 (dua) jenis:
- perluasan tindakan kedokteran yang sudah dapat diduga sebelumnya
- perluasan tindakan kedokteran yang tidak dapat diduga sebelumnya
Apakah perluasan tindakan kedokteran dapat dibenarkan?
Perluasan tindakan kedokteran dapat dibenarkan, Â jika pada waktu dilakukan pembedahan, diketemukan sesuatu yang tak terduga sebelumnya atau sudah diduga, namun belum bisa dipastikan, atau apabila pada proses pembedahan terjadi komplikasi atau kejadian yang membahayakan pasien, Â jika tidak segera diambil tindakan. Â (Pasal 11 dan 12 Permenkes No 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)
Pertanggungjawaban paska perluasan tindakan kedokteran:
Setelah dilakukan perluasan tindakan kedokteran, apapun kejadiannya, dokter operator harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat tentang apa yang ditemukan, tindakan yang dilakukan serta akibatnya apabila perluasan tindakan tersebut tidak dilakukan saat itu.
Penjelasan kepada pasien dan/atau keluarga tersebut didokumentasikan pada rekam medis.
Yang membatasi perluasan tindakan kedokteran
- Tidak berkaitan dengan pembuangan organ vital atau bagian tubuh yang vital
- Tidak mengakibatkan perubahan terhadap fungsi seksual,
- Tidak memberikan risiko  tambahan yang serius paska tindakan.
Sebagai pedoman dalam melakukan perluasan tindakan kedokteran:
- Kondisi yang diketemukan secara wajar tidak mungkin diketahui sebelum operasi,
- Tidak ada indikasi bahwa pasien menginginkannya,
- Perluasan operasi masih terletak di dalam lokasi insisi.
