Mohon tunggu...
#uupilkada
"Check and Ballance" Ruang Maya atas Isu Pilkada DKI Jakarta
Kristianto Naku
Kristianto Naku
13 Februari 2021 | 7 bulan lalu

"Check and Ballance" Ruang Maya atas Isu Pilkada DKI Jakarta

pilkada dki, pilkada dki 2024, uu pilkada, anies basweda, Gibran rakabuming

Politik
126
6
0
Jakarta Kota Sektarian
Akhmad Rijal
Akhmad Rijal
14 Februari 2017 | 4 tahun lalu

Jakarta Kota Sektarian

Tidak dapat kita pungkiri, isu SARA masih mengepung dan mengungkung kebebasan kita dalam beraspirasi dalam sistem demokrasi. Urusan kebebasan beragama

Politik
476
20
12
Djarot Maafkan Penghadang Kampanye
Willem Martinus
Willem Martinus
13 Desember 2016 | 4 tahun lalu

Djarot Maafkan Penghadang Kampanye

Selain Ahok, hari ini Djarot juga datang ke sidang, namun sebagai pengunjung. Sidang yang didatangi bukan pula sidang Ahok, tapi sidang penghadangan k

Politik
533
21
8
Suhardi Somomoeljono
Suhardi Somomoeljono
28 November 2016 | 4 tahun lalu

Fenomena "Ahok" dalam Pandangan Penulis

PrologPasca jatuhnya Orde Baru tahun 1997 lahirlah Orde Reformasi tahun 1998. Setiap orde kekuasaan selalu memiliki karakter tersendiri terutama dalam

Politik
1598
3
14
MK Harus Tolak Gugatan Ahok
Yon Bayu
Yon Bayu
31 Agustus 2016 | 5 tahun lalu

MK Harus Tolak Gugatan Ahok

Dalam sidang uji materi (judicial review) terhadap pasal 70 ayat 3 UU No 10/2016 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar hari ini setelah Ahok merevi

Politik
2101
22
37
Uang Kerohiman untuk Petahana
Pak Cilik
Pak Cilik
27 Agustus 2016 | 5 tahun lalu

Uang Kerohiman untuk Petahana

"Saya tidak ingin kampanye,""Saya ingin menjaga APBD dari ancaman para garong""Saya sudah dikontrak 5 tahun," seru seorang petahana (incumbent).Berbag

Humaniora
259
22
3
Masino Sinaga
Masino Sinaga
23 Agustus 2016 | 5 tahun lalu

Benarkah Ahok Diwajibkan Cuti Kampanye?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan Judicial Review Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK). A

Politik
522
3
4
Cuti Petahana, Benarkah Semua karena Ahok?
Yon Bayu
Yon Bayu
05 Agustus 2016 | 5 tahun lalu

Cuti Petahana, Benarkah Semua karena Ahok?

Dengan demikian sudah ada ribuan pilkada sejak 2008-2016 lalu dan seluruh petahana dengan “suka rela” mengikuti aturan, kecuali Gubernur DKI Jakarta B

Politik
3565
15
13
Susy Haryawan
Susy Haryawan
08 Juli 2016 | 5 tahun lalu

Menanya Sense of Crisis DPR, LSM, dan Ormas Soal Terorisme

Menanya Sense of Crisis DPR, LSM, dan Ormas Soal TerorismeHari Raya Idul Fitri telah menjelang, namun perilaku, bodoh, biadab, dan miris kembali terja

Humaniora
370
16
14
Teman Ahok Gugat UU Pilkada, Golkar Bagaimana?
Abd. Ghofar Al Amin
Abd. Ghofar Al Amin
18 Juni 2016 | 5 tahun lalu

Teman Ahok Gugat UU Pilkada, Golkar Bagaimana?

Jauh-jauh hari sebelum Undang-Undang Pilkada disahkan, sebagaian publik sudah ribut karena ada beberapa rancangan pasaldalam UU tersebut dicurigai “di

Politik
679
8
7
Yon Bayu
Yon Bayu
06 Juni 2016 | 5 tahun lalu

Pasal "Pembunuh“ Calon Independen Bukti Parpol Sudah Bersatu

Para politisi di DPR menunjukkan kelas sebagai “pemain ulung”. Selama pembahasan revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pilkada, oponi masya

Politik
1972
26
36
Yon Bayu
Yon Bayu
05 Juni 2016 | 5 tahun lalu

Benarkah Pasal 48 Ayat 3 Huruf 3a UU Pilkada untuk Menjegal Calon Independen?

Salah satu penggagas Jogja Independent Busyro Muqqoddas mempersoalkan verifikasi faktual terhadap dukungan calon independen. Mantan Ketua Komisi Pembe

Politik
1443
11
13
Yon Bayu
Yon Bayu
31 Mei 2016 | 5 tahun lalu

Apes, Ahok Bisa Kembali Kehilangan Hak Konstitusionalnya

DPR RI berusaha memasukkan kembali keharusan bagi calon petahana (incumbent) untuk mundur dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi calon kepala daer

Politik
2170
21
31
Kualat, UU Pilkada Menjadi Bumerang Bagi KMP
Hanny Setiawan
Hanny Setiawan
19 Mei 2015 | 6 tahun lalu

Kualat, UU Pilkada Menjadi Bumerang Bagi KMP

[caption id="attachment_418604" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi, Pilkada (Kompas.com)"][/caption] Pilkada serentak yang segera d

Politik
1397
8
7
Maleaki Madi, ST
Maleaki Madi, ST
03 Maret 2015 | 6 tahun lalu

Menggugat Pembodohan Publik dalam UU Pilkada Langsung (UU Nomor 1 Tahun 2015) Hasil Revisi

Masih ingat, beberapa bulan yang lalu, negara ini telah dihebohkan oleh ulah DPR yang mengesahkan UU Pilkada oleh DPR pada 26 September 2014 lalu yang

Politik
1615
1
7
Ade Rahman
Ade Rahman
30 Oktober 2014 | 6 tahun lalu

DKPP dan Tata Kota Tangsel Ingin Bikin Lomba TPST Para Pengelola TPST Pesimis

Setu - Tangsel Semangat pemerintah kota Tangerang Selatan untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan sampah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari

Humaniora
40
1
7
Ade Rahman
Ade Rahman
30 Oktober 2014 | 6 tahun lalu

Rapat Koordinasi Kominda Tangsel Membahas Kebijakan Jokowi Terkait BBM, UMK dan UU Pilkada

Buaran - Tangsel Pemerintah kota Tangerang Selatan menjelang akhir tahun ini, sepertinya sedikit difokuskan lebih pada isu keamanaan. Terdapat 3 isu

Politik
66
1
7
Bari Muchtar
Bari Muchtar
22 Oktober 2014 | 6 tahun lalu

Di Belanda Tidak Ada Pilkada Langsung

Beberapa saat lalu maysarakat Indonesia sempat gempar karena DPR RI mengubah UU Pilkada. Dengan UU baru itu, masyarakat tidak lagi memilih langsung gu

Politik
84
1
7
Yogi Suwarno
Yogi Suwarno
22 Oktober 2014 | 6 tahun lalu

Membaca UU Pilkada yang hanya berumur 2 hari dan Perpunya

Situasi menjelang masa pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia, ternyata menyisakan sejumlah catatan sejarah penting, terutama drama pertarungan

Humaniora
173
1
1
Ade Budiman
Ade Budiman
22 Oktober 2014 | 6 tahun lalu

UU MD3 vs Perppu Pilkada

Sejak disyahkan DPR RI UU No. 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD pada 25/9/2014 , menuai kritikan pedas oleh berbagai kala

Politik
1439
1
1