Minimnya pengetahuan soal pemilu menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dan antusiasme terhadap pengawasan partisipatif.
Supremasi konstitusi hanya dapat tegak kalau konstitusi perundangan maupun peraturan yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan
Presiden Jokowi, revisi undang-undang, Undang-Undang Pemilihan Umum, UU Pemilu
demokrat, partai demokrat, ahy, sby, syarat demokrat selamat
kudeta Demokrat, AHY, pilkada solo Gibran, kampanye gibran, pilgub dki 2024
revisi uu pemilu, partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, partai bulan bintang, partai keadilan sejahtera, partai kebangkitan bangsa
anies baswedan, banjir, PSBB Jakarta, PPKM Jakarta
pemilu 2024, pilkada 2024, data kpu pilkada, kpu hasil pilkada, revisi uu pemilu
info pemilu 2020, info publik pemilu, pengertian tata kelola pemilu, pemilu indonesia
Foto ilustrasi.dok.pribadiIni contoh salah satu Anggota DPR dari Komisi II yang membidangi Pembahasan RUU Pemilu yang tak CERDAS membaca gagasan Pakar
Jika penentuan besaran Parliamentary Threshold menjadi 7% apalagi 10% menjadi Undang-Undang, sistem pemilu jelas telah membiarkan, mengabaikan, dan ba
Sejumlah kalangan mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan revisi UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Parpol secara bersamaan. Sebab, ketiga unda
