Sebagai patriotik dengan ini saran yang dapat saya berikan supaya tidak terjadi lagi hal seperti kasus di atas pentingnya kita menjaga independensi
Histografi budaya Indonesia di kancah dunia merupakan suatu cerita panjang
UU Pemasyarakatan harus benar-benar menyentuh poin-poin subtantif, bukan hanya pada tataran dekoratif
Asas praduga tidak bersalah memiliki sebuah bentuk karekterstik untuk melindungi kecurangan dan main hakim sensiri oleh masyarakat,...................
Undang-undang ITE ini dapat juga mengantisipasi penyalahgunaan internet yang merugikan
Pemilu 2024 ada di tangan kita, politisi mengobarkan perang yang sehat atau tidak sehat.
Ilmu Politik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang negara dan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan negara.
Implementasi Negara Ideal
Salah satu bentuk politik hukum islam di Indonesia adalah adanya pembentukan Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI.
Negara Indonesia adalah negara hukum, tentu pernyataan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena hal ini sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Ikatan perkawinan banyak meinmbulkan implikasi hukum kepada kedua belah pihak.
Politik hukum memiliki peran yang penting dalam Peraturan Perundang - Undangan khususnya didalam negara Indonesia.
Dinamika Politik Hukum Islam dalam Pembentukan UU Perkawinan
Dalam negara Hukum pastinya tidak lepas dengan peranan politik yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan
Dinamika politik Hukum Islam Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan
Politik hukum Islam berperan penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mana Indonesia tidak jauh dari politik hukum
Kasus terbunuhnya ajudan polisi oleh pimpinannya sendiri dibantu sekompi polisi di rumah dinas Polri. Hmmm...menarik ya.
RUU Cipta kerja ini menuai banyak kritikan oleh masyarat karena di anggap tidak memperdulikan hak buruh
Kedudukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
Kontroversi dan kejanggalan UU No. 11 Tahun 2020
